PEMPROV SUMUT Buka Suara Soal Konflik Masyarakat di Tanah Eks HGU PTPN 2 Helvetia!

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Fungsional Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Ngadimin menerima massa aksi Komite Rakyat Bersatu di depan kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Ngadimin menjelaskan konflik yang terjadi terkait lahan Eks HGU PTPN 2 di Helvetia.

Ia mengatakan, konflik yang terjadi saat ini adalah antara kepemilikan Al-wasliyah terhadap lahan tersebut dengan masyarakat yang sudah tinggal di sana sejak lama.

"Konflik yang terjadi adalah kepentingan masyarakat di sekitar tersebut dengan kepemilikan Al-wasliyah di situlah terjadi gesekan. Tanah Eks HGU itukan banyak yang dikuasai oleh masyarakat, jadi pihak alwasliyah membeli dari PTPN yang mengadakan lelang terhadap tanah eks HGU tersebut," kata Ngadimin.

Dikatakannya, pihak Al-wasliyah sudah melakukan pembayaran untuk membeli tanah Eks HGU tersebut ke PTPN 2.

"Al-wasliyah sudah membayar kepada negara tetapi tidak menguasai lahan. Karena tidak mereka kuasai jadi masyarakat semakin lama semakin banyak yang menguasai tanah tersebut," ungkapnya.

Dikatakan Ngadimin, dalam konflik ini, pihaknya sebagai tim yang mengurusi kasus ini melihat dari dua aspek.

"Kita sebagai tim ada melihat dua aspek, aspek legal dan aspek hukumnya. Aspek legal maksudnya lahan tersebut bagian dari apa, tata ruang kah, atau garapan kah, lalu masing-masing ada prosesnya tapi karena sudah dikuasai penduduk kita juga menghormati penduduk," katanya.

Ngadimin menuturkan pihaknya masih akan melakukan proses dialog dengan masyarakat terkait penyelesaian masalah ini.

"Ini memang masih harua bertemu antara pihak yang berkonflik. Kami saat ini akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan terlebih dahulu," katanya.

(cr14/tribun-medan.com)