TIDAK PERLU DIGEMBAR-GEMBORKAN LAGI, Duet Anies-Ahok di DKI Jakarta Tidak Bisa, Ini Alasannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Duet Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, wacana duet keduanya tidak perlu lagi digembar-gemborkan.

Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Di antaranya secara regulasi, Ahok tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Sebab, kata Ujang Komarudin, berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 7 ayat (2), gubernur dilarang mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di daerah yang sama.

"Sudah jelas tidak bisa (duet Anies-Ahok) isu yang tidak bisa direalisasikan, karena Undang-undang Pilkadanya mengatakan bahwa mantan gubernur tidak boleh mencalonkan jadi calon wakil gubernur di daerah yang sama."

"Jadi, duet Anies-Ahok tidak mungkin terjadi," jelas Ujang dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/5/2024), dari Wartakotalive.com.

Faktor lain adalah karena adanya konflik ideologis, hingga keduanya sulit disatukan. Pasalnya, Anies dinilai sebagai representasi kelompok Islam kanan, sedangkan Ahok sebaliknya.

Diketahui, Anies dan Ahok sendiri merupakan rival di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Menurut Ujang, munculnya isu duet Anies-Ahok tersebut hanya untuk meramaikan dinamika Pilkada, padahal sudah pasti sulit terealisasi.

"Mereka juga berbeda antara Anies-Ahok secara ideologi berbeda, secara basis massa berbeda, (mereka) bagaikan air dan minyak tak bisa bersatu."

"Menjodohkan Anies dan Ahok hanya isu meramaikan dinamika Pilkada saja, sudah tahu tidak akan terealisasi dan sulit," jelas dia.

Baca juga: SETELAH KPU Tegaskan Anies-Ahok Tidak Bisa Dipasangkan di Pilgub DKI Jakarta, 3 Hal Ini Harapan Ahok

Ahok Belum Tentu Mau Jadi Wakil Anies, Begitu pun Sebaliknya

Senada dengan Ujang Komarudin, Pengamat Politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai wacana memasangkan Anies atau Ahok di Pilkada Jakarta 2024 hanya indah di atas kertas.

Burhanuddin menilai, peluang duet Anies-Ahok tersebut sangat kecil, meski dalam politik semua kemungkinan bisa terjadi. Akan banyak hambatan yang dihadapi untuk menyatukan keduanya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada November 2024 mendatang.

Hambatan pertama, soal basis massa, yakni kedua tokoh tersebut punya latar belakang basis massa yang berbeda, sehingga sulit untuk menduetkan Anies dan Ahok. Jika melihat akar rumput di PDIP, partai yang menaungi Ahok, pastinya akan sulit untuk menerima kehadiran Anies.

Begitu juga bagi massa Anies, basis Islamis yang menjadi pendukung Anies akan sulit menerima Ahok.

"Jangan-jangan kalau digabungkan justru yang terjadi kimiawinya, senyawanya negatif. Alih-alih menambah suara tapi malah menurunkan," ujar Burhanuddin di program Kompas Petang KOMPAS TV, yang dikutip pada Selasa (14/5/2024).

Hambatan kedua, garis perjuangan Anies berbeda dengan garis idiologi PDIP. Hal itu jugalah yang membuat Pilkada DKI 2017 melahirkan kompetisi elektoral sangat panas.

Ketiga, hambatan teknis, soal siapa yang akan menjadi calon gubernur, siapa yang menjadi calon wakil gubernur.

Menurut Burhanuddin, belum tentu Ahok bersedia menjadi wakil Anies, begitu pula sebaliknya.

"Pertanyaannya apakah Anies bersedia turun peringkat, sebelumnya capres jadi cawagubnya Ahok, gitu kan," ujarnya.

Begitu juga Ahok, apakah dia mau jadi wakil Anies, secara kinerja belum tentu kalah dari mantan capres 01 tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi wacana duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta. Mengenai hal tersebut, Hasto mengatakan PDIP merupakan partai yang menganut sistem demokrasi yang menampung semua usulan yang datang dari bawah.

"Jadi, kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah," kata Hasto di Posko Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024) malam lalu.

Nantinya, seluruh nama-nama yang muncul akan dilakukan penjaringan dalam setiap tingkatan. "Kalau (calon) gubernur diusulkan dari DPC dan DPD, dan nama-nama tersebut baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur," ujar Hasto.

Saat ini, kata Hasto, pihaknya sedang mencermati setiap nama-nama kandidat yang muncul. "Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah daerah yang mohon maaf belum kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," ucapnya.

Namun, di sisi lain, politikus PDIP, Darmadi Durianto pesimis partainya bakal mengusung Anies sebagai cagub DKI Jakarta. Apalagi menduetkannya dengan Ahok. "Pasnya duel (bertanding saling mengalahkan satu sama lain) bukan duet. Selain soal aturan KPU (duetkan Anies dengan Ahok) tidak membolehkannya. Yang jelas peluang Anies direkomendasikan PDIP sebagai cagub DKI Jakarta juga sangat tipis," ujarnya kepada wartawan, Minggu (12/5/2024). 

Darmadi juga menilai, usulan sejumlah pihak yang menginginkan Anies-Ahok duet dalam pilkada DKI Jakarta sulit terealisasi. "Selain faktor ideologis juga faktor gaya kepemimpinan. Ahok lebih tegas dalam mengeksekusi sebuah kebijakan sedangkan Anies banyak ragunya."

"Contoh soal kebijakan transparansi anggaran di mana di era Ahok itu dibuat secara transparan, publik bisa akses dan mengetahui setiap kebijakan anggaran Pemprov, tapi pada masa kepemimpinan Anies hal itu justru ditiadakan," jelasnya.

Baca juga: SIKAP PDIP Mendadak Lembut ke Anies, Buka Pintu Bagi Anies Jika Ingin Maju Pilgub Jakarta Lewat PDIP

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com