Breaking News

Berita Persidangan

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin Dituntut Hukum Hari Ini, Kasus TPPO di PN Stabat

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin.

TRIBUN MEDAN/MUHAMMAD ANIL RASYID
Suasana Pengadilan Negeri Stabat yang berada di Jalan Proklamasi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (7/5/2024). 

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, akan membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin atau mantan Bupati Langkat periode 2019-2024 dalam perkara kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Informasi yang dihimpun wartawan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Stabat, pembacaan tuntutan dibacakan di ruang sidang Prof Dr. Kusumah Admadja, SH pada Selasa (7/5/2024) pukul 10.00 WIB.

Namun di bawah guyuran hujan yang cukup deras, hingga pukul 12.30 WIB, sidang suami Ketua DPD Partai Golkar, Tiorita Br Surbakti tak kunjung dimulai.

Amatan wartawan, suasana di Pengadilan Negeri Stabat tampak sepi. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya.

Namun, Muhammad Arrasyid Ridho penasihat hukum terdakwa Terbit Rencana membenarkan jika kliennya akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari JPU.

"Iya, harusnya dijadwal pukul 10.00 WIB," ujar Ridho saat dikonfirmasi wartawan.

Lanjut Ridho, biasanya sidang akan digelar pukul 14.00 WIB, meski di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Stabat sidang sijadwalkan pada pukul 10.00 WIB.

"Tapi selama ini sering pukul 14.00 WIB sidangnya," ujar Ridho.

Diketahui, perbuatan terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun barang bukti dalam perkara ini yaitu, tanah dan bangunan sel/kereng/kerangkeng yang dipergunakan untuk mengurung/menampung para korban/anak kerangkeng berikut dokumen kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit milik PT. Dewa Rencana Perangin-angin. berikut dokumen kepemilikan yang diduga sebagai tempat para koban (anak kereng) dipaksa bekerja tanpa gaji/upah.

Pembukuan, dokumen laporan keuangan PT. Dewa Rencana Perangin-angin sejak tahun 2010 s/d 2022.

(cr23/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved