POLITIKUS PDIP Deddy Sitorus Sebut Kebohongan Jokowi Lebih Besar dari Kebohongan SBY: Etika dan Adab

TRIBUN-MEDAN.com - Deddy Sitorus menyebut bahwa kebohongan Presiden Jokowi lebih besar daripada kebohongan SBY. 

Hal ini diungkap Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. 

Menurut Deddy kesalahan SBY adalah berbohong kepada Megawati ketika hendak mencalonkan diri sebagai presiden untuk Pilpres 2004 bersanding dengan Jusuf Kalla.

Saat itu SBY menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati.

Deddy mengatakan seharusnya SBY berkata jujur seperti Yusril Ihza Mahendra dan Hamzah Haz.

“Pak SBY itu salahnya dulu bilang tidak nyapres ketika ditanya, tetapi kemudian terbukti dan nyalon, bahkan sudah bikin partai. Jadi kesalahannya hanya itu dan tidak pernah berusaha bersikap ksatria,” kata Deddy dijkutip dari laman Tempo, Sabtu (13/4/2024).

Sementara Jokowi, kata Deddy, memiliki lebih banyak kesalahan dan kebohongan terhadap Megawati dan PDIP.

Deddy mencontohkan Jokowi berbohong dengan mengatakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, belum layak menjadi cawapres.

Namun ternyata dimajukan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).

“Beliau berbohong hingga detik-detik terakhir dan lalu secara vulgar menyatakan akan mengalahkan capres dari PDI Perjuangan,” kata Deddy.

Belum cukup sampai di situ, menurut Deddy, Jokowi juga menyalahgunakan kekuasaan dengan cawe-cawe pemilu dan menggunakan semua instrumen kekuasaan.

Menurut Deddy, kesalahan Jokowi ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan SBY.

“Sudah tentu derajat ‘kesalahannya’ jauh lebih besar sebab menyangkut merusak kualitas pemilu, etika publik, adab politik dan nilai-nilai demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Deddy.

Baca juga: Asyiknya ASN Bisa WFH 2 Hari Usai Lebaran Demi Perlancar Arus Balik, Pelayanan Publik Tetap Ngantor

Baca juga: NASIB Lettu MHA Jika Terbukti Selingkuh dengan 5 Wanita, Istri Kini Ditahan hingga Susui Anak di Sel

Pernyataan Deddy ini diungkapkan di tengah wacana adanya pertemuan Jokowi dengan Megawati di momen Idul Fitri.

Tidak seperti biasanya, Megawati dan Jokowi belum bertemu seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya.

Hubungan keduanya renggang setelah Jokowi mendukung anaknya Gibran maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Istana Kepresidenan menyatakan sedang mencari waktu yang tepat untuk Presiden Jokowi bersilaturahmi ke Megawati Soekarnoputri.

Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan tokoh bangsa.

"Lagi pula ini masih bulan Syawal, bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari.

Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi sinis soal rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati.

Hasto mensyaratkan agar Jokowi bertemu dengan anak ranting PDIP dulu sebelum menemui Ketua Umum PDIP.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024," kata Hasto.

Presiden Jokowi, secara formal masih kader PDIP.

Namun Jokowi pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024.

Perpecahan terjadi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra.

Sedangkan PDIP mengusung bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, berpasangan dengan eks Menko Polhukam Mahfud MD.

(*/tribun-medan.com)