Muhaimin Akrab dengan Prabowo, PKB Beri Sinyal Gabung Pemerintah, PDIP Masih Bertahan di Oposisi?

TRIBUN-MEDAN.com - Cawapres Muhaimin Iskandar tampak kompak dengan Capres pilihan Prabowo Subianto. Kedekatan mereka ini menjadi sinyal PKB bakal bergabung dengan pemerintah.  

Muhaimin Iskandar memang sering menunjukkan gelagat bakal bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran setelah kalah di Pilpres. 

Muhaimin yang juga sebagai Ketua Umum PKB merasa senang karena partainya mendapatkan tambahan kursi di DPR RI. 

Kedekatan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut hubungan antara keduanya baik-baik saja.

Hubungan keduanya tetap akrab usai kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi gini, Gerindra dengan PKB itu akrab, Pak Prabowo dan Pak Muhaimin akrab," kata Jazilul, dikutip Kompas.com.

Baca juga: Apakah Bisa Tak Berpuasa saat Mudik Lebaran? Begini Ketentuan dan Aturannya

Baca juga: Istri Syok saat Urus Akta Nikah yang Hilang, Ternyata Sudah 37 Tahun Ditipu Suami

Meski menyebut keduanya akrab, demikian pula dengan parpol yang mereka pimpin, Jazilul menyebut pertemuan antara kedua tokoh itu tidak perlu diumbar di ruang publik.

Sebab, lanjut dia, dua partai sudah memiliki visi yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Hubungan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo sampai detik ini enggak ada masalah. Karena nasib saja enggak jadi wakil Pak Prabowo,” katanya.

“Sudah banyak yang dibicarakan waktu itu. Sudah disusun visinya," beber Jazilul.

Di sisi lain, Jazilul juga menyebut PKB belum memiliki pengalaman untuk menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.

"Untuk itu nanti kita lihat, belajar dulu, kan kalau kita ini. Kita lihat soalnya PKB belum punya pengalaman di luar pemerintahan. Jadi kita lihat," jelasnya.

PDIP Gabung Prabowo-Gibran?

Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul angkat bicara terkait sikap PDIP menjadi oposisi atau ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu pun menegaskan bahwa semua keputusan tentang sikap PDIP terkait pemerintahan selanjutnya, diserahkan kepada ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Menurut Bambang Pacul, hal itu sudah tertuang dalam keputusan Kongres PDI-P beberapa tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan Bambang usai ditanya bagaimana kepastian sikap PDIP untuk pemerintahan ke depan, apakah menjadi oposisi atau mendukung.

"Kalau di partai PDI Perjuangan, sudah clear, itu pasti keputusannya hasil keputusan kongres menyerahkan pada ketua umum," katanya.

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Besok 8 April 2024 di Medan, Sipirok, Tarutung, Stabat dan Kabanjahe

Baca juga: Labura Hebat Ditahan Imbang Annas FC 2-2 di Laga Uji Coba

Kendati demikian, dia tidak mempersoalkan prediksi orang-orang, termasuk di lingkungan pejabat elite partai politik lain yang meragukan PDIP menjadi oposisi.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meragukan PDIP bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan.

"Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, PDI Perjuangan pasti begini, pasti begitu, ya monggo," ujar Ketua Komisi III DPR RI itu.

Bambang enggan mengomentari pendapat Muzani lebih lanjut karena menyebut dirinya bukanlah seorang pengamat politik.

Dia mempersilakan siapa pun elite partai politik memprediksi partai banteng moncong putih bakal bersikap seperti apa untuk pemerintahan ke depan.

"Bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka-suka dia lah, kan gitu lho," kata Komandan "Korea-Korea" itu.

Sebelumnya diberitakan, Ahmad Muzani mempertanyakan apakah PDI-P betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan.

Hal itu dikatakan Muzani saat ditanya apakah ada kekhawatiran jika PDI-P menjadi oposisi.

Sementara partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut sangat memungkinkan mendapat kursi Ketua DPR karena memenangkan pemiilhan legislatif (Pileg) 2024.

"PDI-P oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata enggak bagaimana?" ujar Muzani, Selasa (26/3/2024) malam.

Muzani mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai pemenang pemilihan umum (pemilu).

Dia menyebut bahwa Gerindra menganggap apa yang diamanahkan oleh UU MD3 tersebut sudah benar.

Muzani lantas menekankan bahwa Gerindra tidak tertarik untuk melakukan revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," kata Muzani.

Baca juga: Akhirnya Arie Febriant Pengemudi HRV yang Ludah Pengendara Lain Diberhentikan dari Jabatan Pertamina

Baca juga: Rincian Formasi CPNS 2024 di Kemenkumham untuk Lulusan D3

(*/tribun-medan.com)