SOSOK Arsul Sani, Hakim MK Heran Cuma Menteri Kubu 02 Dituduh Pakai Bansos, Kekayaannya Capai Rp31 M

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah Arsul Sani, hakim MK yang heran kenapa cuma menteri kubu 02 dituduh pakai bansos.

Arsul Sani sebelumnya diketahui berprofesi sebagai pengacara dan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Anggota DPR RI dan sekaligus politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah proses fit and proper test atau uji kelayalan dan kepatutan di DPR RI pada Senin-Selasa (25-26/9/2023).

Arsul Sani akan menggantikan anggota hakim MK Wahiduddin Adams yang masa jabatannya akan berakhir pada Januari 2024.

Saat ini Arsul Sani menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi III dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya ada 8 calon hakim MK yang menjalani fit and proper test, yakni Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani.

Dari 9 fraksi DPR RI, semuanya setuju untuk pengusulan Arsul Sani menjadi hakim konstitusi. "Jadi sembilan fraksi, semua mengusulkan satu nama, bapak doktor Arsul Sani," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.

Dengan suara bulat sembilan fraksi, Adies mengatakan, DPR memastikan Arsul Sani menjadi satu-satunya nama yang diusulkan menggantikan Wahiduddin Adams. "Oleh karena itu, Komisi III memutuskan bahwa calon yang diusulkan oleh DPR RI menjadi hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams adalah bapak doktor Arsul Sani," imbuh dia.

Keputusan Komisi III itu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Nama asli H. Arsul Sani, SH., M.Si., LL.D. Lahir pada 8 Januari 1964. Istrinya bernama Sukma Violetta.

Arsul Sani menempuh pendidkan SD hingga SMA di Pekalongan, Jawa Tengah.

Arsul Sani lulusa SD Pekajangan II (1976), SMPN I Pekalongan (1979), SMAN Pekalongan (1982).

Kemudian, Arsul Sani melanjutkan kuliah S1 Hukum di Universitas Indonesia tahun 1982-1987.

Melanjutkan kuliah S2 Ilmu Komunikasi di STIKOM The London School of Public Relations, Jakarta, tahun 2005-2007.

Lalu, S3 Justice & Policy, Glasgow Caledonian University tahun 2011.

Selama menjadi mahasiswa, dia tergolong lihai dalam bernegosiasi dan aktif berorganisasi. Salah satu posisi strategis yang dijabat kala itu adalah Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UI pada 1985.

Sebelum terjun ke dunia politik, Arsul Sani bekerja sebagai pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak 1986-1988.

DI tahun yang sama, Arsul Sani turut menjadi editor Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia.

Pada tahun 1988, selama setahun, Arsul Sani melanjutkan karier sebagai senior lawyer di firma hukum Ted & Partner. Dia kemudian turut menjadi founding partner di Karim Sani Lawfirm terhitung sejak 1997 hingga 2004 serta SAP Advocates sejak 2004.

Harta kekayaan Arsul Sani

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK), Arsul Sani terakhir kali melaporkan kekayaan pada 8 Maret 2023.

Laporan untuk periode 2022 itu mencatat, Arsul Sani memiliki lima jenis harta kekayaan, yakni tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lain, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Harta kekayaan Arsul Sani didominasi delapan tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Batang, serta Jakarta, senilai Rp 30.807.000.000.

Bukan hanya harta diam, dia juga memiliki harta bergerak berupa dua buah mobil dan satu sepeda motor seharga Rp 287 juta.

Ada juga harta bergerak lain senilai Rp 124.250.000 dan surat berharga dengan nilai Rp 56 juta.

Arsul Sani turut melaporkan kas dan setara kas dengan total nilai mencapai Rp 2,6 miliar, tepatnya Rp 2.672.059.452.

Dengan demikian, total kekayaannya mencapai Rp 33,9 miliar atau Rp 33.946.309.452.

Namun, Arsul Sani melaporkan utang sebanyak Rp 2.722.418.251.

Maka total kekayaan bersih Asrul Sani menjadi Rp 31.223.891.201 atau (Rp 31,2 miliar).

Heran Kenapa Cuma Menteri Kubu 02 Dituduh Pakai Bansos, Padahal Ada Menteri Kubu 01 dan 03

Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani menanyakan kepada empat menteri yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). 

Asrul Sani menanyakan dimana saja anggaran Bansos ada di kementerian. Asrul merasa heran sebab banyak sekali kementerian yang memiliki anggaran Bansos. 

Lalu, dia mengatakan tidak mengetahui menteri mana saja yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Bansos. 

Pernyataan ini disampaikan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Arilangga Hartarto.

Selain Airlangga dan Muhadjir, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Asrul mengaku kaget sebab banyak tuduhan bahwa menteri yang partainya tergabung dengan paslon 02 Prabowo-Gibran yang mengelola bansos. 

Namun kenyataannya, ada sejumlah menteri yang terasosiasi dengan Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud yang turut mengelola bansos.  

“Selama ini terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Bansos ini adalah Menteri-Menteri yang partainya terasosiasi dengan Paslon 02," ujar Hakim MK, Arsul Sani.

"Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau Bansos ini kan juga ada di Kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi Paslon-Paslon yang lain, baik Paslon 01 maupun Paslon 03,” lanjutnya.

Seperti diketahui bahwa Bansos disebut menjadi penyebab kecurangan di Pilpres 2024. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menilai penyaluran Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi demi kemenangan Prabowo-Gibran. 

Anggaran Bansos Naik Saat Pemilu 2024

Asrul Sani juga menanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Bansos di Pemilu 2024. 

Asrul menjelaskan bahwa anggaran Bansos mengalami lonjakan saat pandemi Covid 19. 

Ia merinci bahwa pada tahun 2021 anggaran Bansos Rp 498 triliun, tahun 2022 Rp 468 triliun, 

Lalu pada tahun 2023 anggaran Bansos nmenjadi Rp 443 triliun. 

Pada tahun 2024, pandemi covid 19 sudah selesai, anggaran anik kembali menjadi Rp 496 triliun. Asrul tak menampik memang alasan pemerintah terkait El Nino. 

Namun, ia memastikan bahwa anggaran tersebut apakah berkaitan dengan Pemilu 2024. 

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter