SOSOK Refly Harun, Lantang Minta Pilpres Diulang, Pesertanya 01 vs 03, Komisaris Era Jokowi 2 Kali

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah sosok Refly Harun, ia lantang teriakkan Pilpres diulang dengan peserta 01 vs 03.

Lantas, siapakah Refly Harun?

Refly Harun adalah Pakar Hukum Tata Negara yang paling ngegas agar DPR RI segera membentuk Hak Angket terkait Pemilu 2024.

Refly memang aktif dalam berbagai aksi demo yang berkaitan menolak Pemilu curang.

Ia pernah berorasi di depan KPU RI sampai di depan Gedung DPR RI menyuarakan hal yang sama yakni mengenai dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disebutnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Terbaru, saat berorasi di depan Gedung DPR RI, Refly mengultimatum akan mengajak massa menduduki DPR RI jika para wakil rakyat tak jua membentuk hak angket Pemilu.

Adapun di Pemilu 2024 ini, Refly masuk dalam struktur Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN). Ia berada di posisi sebagai juru bicara.

Teriak Lantang Minta Pilpres 2024 Diulang, Pesertanya 01 vs 03

Refly Harun turut hadir di demo penolakan kecurangan Pilpres 2024 yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Pakar Hukum Tata Negara yang menjadi Tim Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar ini menyerukan Pilpres 2024 diulang.

Refly Harun juga mendesak pasangan 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming didiskualifikasi.

Dalam aksi yang diikuti oleh ratusan massa tersebut, Refly Harun turut menyampaikan orasi dengan narasi kalau Pemilu 2024 ini penuh kecurangan.

Dari atas mobil komando, Refly Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan.

Namun, dalam seruannya itu, Refly Harun menyebut kalau yang bertarung hanyalah dua pasangan capres-cawapres.

"Mau nggak Pemilu ini diulang? Diulang siapa lawan siapa? 01 lawan 03. (Paslon) 02 bagaimana? Buang ke mana? Buang ke laut?" kata Refly Harun dalam orasinya, Selasa (5/3/2024).

Dengan narasi tersebut, Refly Harun meminta agar paslon Prabowo-Gibran didiskualifikasi jika memang pemilu digelar ulang.

Pasalnya, dia secara tegas menyatakan kalau rakyat Indonesia tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan.

Dengan adanya aksi ini, Refly Harun menyampaikan dukungan penuh, dirinya bahkan menyerukan akan mendukung pengguliran hak angket terkait kecurangan pemilu di DPR RI.

"Karena dengan kemudian kita geruduk, kita dorong, kita support hak angket, kalau mereka tidak ajukan hak angket, biar kita duduk di DPR.

Kita buat revolusi lagi kita buat reformasi lagi dan hari ini jumlah kita sekian besok mudah-mudahan 1 juta orang di sini," kata dia.

"Jadi, kita dorong hak angket, kita dorong DPR menggunakan ototnya untuk menolak kekuasaan yang cawe-cawe, siapa yang cawe-cawe?" tukas Refly Harun.

Dengan adanya aksi ini, aparat kepolisian yang berjaga langsung menutup ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR RI yang mengarah ke Slipi, Grogol.

Dalam pantauan, pihak kepolisian hanya menyisakan ruas jalan Transjakarta untuk melintas.

Sementara itu, untuk ruas jalan tol terpantau padat merayap atas adanya aksi ini.

Sebagai informasi, Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.

Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.

Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.

"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.

Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.

Termasuk di antaranya yakni mereka menolak kenaikan sembako yang belakangan ini melejit.

"Tolak kenaikan sembako, telah merugikan rakyat," ujar orator lagi.

15 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:

1. Makzulkan Jokowi Penjahat Demokrasi

2. Adiki Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil Quick Count menyesatkan

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil pemilu curang

8. Laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang

9. Usut tuntas grand desain pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif

10. Diskualifikasi Paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikan harga cabai

14. Tolak kenaikan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.

Pernah Dua Kali Jabat Komisaris

Dalam berbagai orasinya, Refly juga menyebut pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo adalah hal yang sah secara konstitusi.

Bahkan, menurut dia, seharusnya Jokowi sudah dimakzulkan sejak dua tahun lalu karena dianggapnya telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi.

Meski begitu keras mengkritik Jokowi, Refly rupanya pernah mendapat jabatan di era Jokowi.

Ia tercatat pernah dua kali menjabat sebagai Komisaris BUMN di era Jokowi.

Pertama, ia menjabat Komisaris Utama PT Jasa Marga. Namun kemudian ia dicopot pada September 2018 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Yang kedua, Refly juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I. Ia kala itu diangkat sebagai Komisaris Utama oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno atau di masa pemerintahan Jokowi-JK.

Namun, Refly lagi-lagi dicopot dari jabatan itu ketika Jokowi memasuki periode kedua, tepatnya pada 20 April 2020 ketika Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN.

Kala itu, banyak pihak menganggap pencopotan Refly karena dia masih kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi meskipun berada dalam jajaran perusahaan pelat merah milik negara.

Refly pun merespons pencopotan dirinya itu melalui akun Twitternya kala itu.

Ia menegaskan akan tetap menjadi pengawas jalannya pemerintahan.

"Terima kasih Rini Soemarno yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah benar kita dukung, nggak benar kita kritik. Salam," tulis Refly dalam akun Twitternya pada Selasa (21/4/2024).

(*/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter