Diagram Sirekap Hilang, Pengamat Politik : KPU Abaikan Infomasi Publik dan Sewenang-wenang

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghilangkan diagram untuk hasil penghitungan suara pemilu 2024 dianggap hal yang mengabaikan hak publik dan sewenang-wenang dilakukan. 

Hal itu disampaikan pengamat politik Sumut sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar. 

Menurut dia, jika diagram perolehan suara dalam real count Sirekap KPU tiba-tiba menghilang, maka apa pun penjelasan yang diberikan oleh KPU sudah sangat tak memadai untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia.

"KPU bisa saja berucap, hilangnya diagram karena pihaknya memutuskan hanya menampilkan hasil perolehan suara dari Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan.

Tetapi penjelasan itu bahkan lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa KPU tak memahami sama sekali pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas-tugas publik. Bahkan terkesan sewenang-wenang," kata Shohibul kepada tribun, Rabu (6/3/2024). 

Menurut dia KPU memang terkesan tak profesional dan benar benar siap untuk melakukan pemilu dengan baik sesuai azas pemilu. 

Hal itu bisa dilihat dari menurunya kepercayaan masyarakat terhadap KPU yang kerap dituduh melakukan berbagai kecurangan. 

"Terutama bagi rakyat yang terbelah oleh pilpres 2024, tak akan ada perbedaan dalam kemerosotan kadar kepercayaan kepada KPU. Mereka secara menyeluruh hanya akan berbeda dalam cara mengekspresikan ketidakpercayaan yang merosot itu," kata Shohibul. 

Kecurigaan terhadap KPU lanjut Shohibul sudah menumpuk.

Hal yang normal jika bagi pemenang mencoba merasionalkan adanya narasi kecurangan pemilu seperti yang dilakukan para pendukung 02.

Namun sebaliknya kata Shohibul, para pendukung 01 dan 03 akan memilih reaksi keras sembari berusaha menjadikannya sebagai perangkat konsolidasi perlawanan untuk mendiskwalifikasi paslon kemenangan 02.

"Namun terlepas dari kepentingan politik yang terjadi, paslon 01, 02, 03 dan para pendukung, pasti sama-sama mengalami penurunan kepercayaan yang drastis terhadap kinerja KPU," kata Shohibul. 

"Kini terasa semakin penting untuk segera ditindaklanjuti tuntutan berbagai pihak agar dilakukan audit forensik dan audit investigatif atas keberadaan Sirekap sebagai sarana informasi hasil pemilu 2024. Termasuk mengenai lokasi server Sirekap yang oleh banyak pihak diragukan keberadaannya di Indonesia," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com)