Prabowo Lobi Koalisi Perubahan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Upaya Gagalkan Hak Angket?

TRIBUN-MEDAN.com - Prabowo Subianto tengah melakukan pendekatan ke Partai Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa siapa saja bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2024. 

Ia juga tidak menghambat partai mana pun yang ingin masuk meski bersebrangan dalam Pilpres. 

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan mengatakan Prabowo adalah orang yang pemaaf sehingga ia pasti sudah memaafkan Anies meski selalu diserang dalam debat.

“Pak Prabowo saya lihat orangnya pemaaf dan ya kalau orang sesekali marah, siapa sih yang enggak pernah marah. Saya yang dikenal sangat sabar saja sesekali marah. Tapi, secara mendasar beliau itu pemaaf,” ujar Dradjad kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Dradjad yakin bahwa Prabowo tak pernah menyimpan dendam pada lawan politiknya.

“Tapi, interaksi saya dengan Pak Prabowo itu dari tahun 2004, walaupun enggak sedekat teman-teman (Gerindra) ya, Jadi saya melihat beliau itu orangnya pemaaf,” sebut Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini.

Ia menekankan, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pun sudah menyatakan ingin bertemu dengan para pesaingnya, baik itu Anies dan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Sikap itu, lanjut Dradjad, menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran tak punya hambatan atau tengah menjaga jarak pada pihak tertentu untuk melakukan rekonsiliasi.

Kedua kubu diajak untuk bergabung dalam pemerintahan 2024-2029.

“Iya enggak ada (resistensi), yang saya tahu Pak Prabowo enggak ada resistensi terhadap (parpol Koalisi Perubahan) itu, dan Mas Gibran apalagi, enggak punya resistensi. Malah Mas Gibran ingin sowan kan,” imbuh dia.

Diketahui bahwa saat ini kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tengah mewacanakan penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, tiga parpol di Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menunggu langkah konkret dari PDI-P.

Jika mengacu pada susunan kekuatan di Parlemen saat ini, kubu Prabowo-Gibran memiliki 261 kursi dari empat parpol, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara itu, parpol pengusung Anies-Muhaimin memiliki total 167 kursi.

Adapun parpol pendukung Ganjar-Mahfud memiliki total 147 kursi yang didapat dari PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PPP Tolak Hak Angket

Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu.

Merespons desakan Ganjar Pranowo yang ingin menggulirkan hak angket dalam dugaan kecungan pemilu 2024, Majelis Kehormatan PPP justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur yang mengaku mengkhawatirkan hak angket justru memicu perpecahan.

"Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti,kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya Jumat (23/2/2024).

Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. 

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," ucapnya.

Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. 

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Sandiaga Uno Ngaku Siap Jika Diajak Gabung Prabowo-Gibran 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memastikan tidak mendukung PDIP untuk melakukan Hak Angket terkait dugaan kecurangan Pemilu. 

Meski satu koalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar-Mahfud, PPP memastikan memilih jalan sendiri. 

PPP tidak ikut bersama dengan PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS untuk melakukan Hak Angket yang diduga memiliki niat melengserkan Presiden Jokowi. 

Bahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga kader PPP secara terang-terangan menyatakan siap jika diajak Prabowo-Gibran masuk kabinet. 

Apalagi, Sandiaga Uno pernah mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. 

Prabowo-Gibran telah unggul dalam hitung cepat yang dilakukan lembaga survei. Tak cuma itu, kemenangan Prabowo-Gibran juga semakin terlihat setelah KPU mengungkapkan hasil real count yang menyatakan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan 58 persen. 

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," imbuhnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga kader PPP secara terang-terangan menyatakan siap jika diajak Prabowo-Gibran masuk kabinet. 
Kendati begitu, Ia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut.

Ia menyatakan, saat ini kasih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Belum lama ini, Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang Kalimantan Barat, hingga ke Australia.

"Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah Rp 1.700 Triliun," tutur Sandi.

Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru, agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus.

"Kita harapkan pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin menteri yang baru, nanti bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output ekonomi kita," ungkap Sandi.

Di sisi lain, Sandi berujar, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Ia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet selanjutnya.

"Bukan prerogatif saya, itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," jelasnya.

(*/tribun-medan.com)