HAK Angket Kecurangan Pilpres Ramai Ditolak, Ganjar Minta Tak Perlu Takut: Ini Biasa Aja Kok

TRIBUN-MEDAN.COM – Rencana gulirkan hak angket kecurangan Pilpres ramai ditolak, Ganjar Pranowo minta tak perlu takut.

Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket adalah cara paling adil yang perlu dilakukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo minta hak angket tak perlu ditakuti karena merupakan penyelidikan paling ‘fair’.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengatakan hak angket tersebut merupakan hal yang biasa karena sudah pernah terjadi sebelumnya.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,”

“Jadi enggak perlu takut. Ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," jelasnya, Jumat (23/2/2024) dikutip Tribun-medan.com dari Kompas.com.

"Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat.

Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah," lanjut dia.

Disisi lain, Ganjar Pranowo mengaku belum membangun komunikasi secara pribadi dengan kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), terkait wacana tersebut.

Hal ini ia sampaikan usai ditanya tentang komunikasi dengan kubu AMIN soal wacana digulirkannya hak angket DPR.

"Saya belum berkomunikasi (dengan kubu AMIN) secara pribadi," kata Ganjar.

Kendati demikian, ia menyambut baik adanya dukungan dari sekretaris jenderal tiga partai politik pengusung AMIN terhadap wacana hak angket.

Adapun tiga sekjen yang dimaksud adalah Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-habsyi. Ganjar kembali

Sebelumnya diberitakan, tiga partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, PKS dan PKB menyatakan sikap akan mendukung hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

"Semangat kami seperti semangat yang disampaikan Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDI-P untuk menggulirkan Hak Angket," kata Hermawi.

Dia mengatakan, Koalisi Perubahan telah mengantongi beragam fakta kecurangan yang bisa menjadi bahan dalam penyelidikan hak angket nantinya.

Sementara itu, untuk bergulirnya hak angket di DPR RI, Hermawi menyebut bahwa bola sedang berada di PDI-P sebagai partai dengan fraksi terbesar.

"Kawan-kawan PDI-P sebagai partai terbesar sebagai inisiator, bagaimana selanjutnya? Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan, dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghargai," ujarnya.

Baca juga: Dituding Arogan Usai Tegur Dokter Berpangkat Kolonel, Kemhan Tegaskan Sikap Mayor Teddy Sesuai SOP

Baca juga: KAGETNYA Polisi di Polres Sukoharjo Lihat Anak di Bawah Umur jadi Otak Pencurian Motor di 8 Lokasi

PPP Tinggalkan PDIP? Tolak Hak Angket Kecurangan Pemilu hingga Singgung Pemicu Perpecahan

Disisi lain diberitakan sebelumnya, Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu.

Merespons desakan Ganjar Pranowo yang ingin menggulirkan hak angket dalam dugaan kecungan pemilu 2024, Majelis Kehormatan PPP justru menilai hal itu menjadi pemicu perpecahan.

Lantas, apakah PPP meninggalkan PDIP sehingga tolak hak angket yang didesak Ganjar Pranowo?

Seperti diketahui, PPP mengusung Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024.
Namun terkait hak angket yang disebut Ganjar Pranowo, PPP justru menolak hal tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur yang mengaku mengkhawatirkan hak angket justru memicu perpecahan.

"Hak Angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti,kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalo ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya Jumat (23/2/2024).

Majelis Kehormatan PPP juga mengimbau jajaran DPP PPP untuk kembali ke khitahnya, yakni menjunjung tinggi kepentingan umat dan tentunya meletakan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di atas segalanya. 

"Saya menyarankan kawan-kawan di DPR, harus teliti, jernih, jangan sampai terkoyak karena hak angket," ucapnya. Lebih lanjut, Zarkasih Nur berharap agar pemenang pemilu baik pilpres maupun pileg menunjukan sikap ksatria dan yang kalah agar dapat menerima dan menghormati kehendak rakyat. 

"Jangan lupa bahwa kedudukan presiden dan wakil presiden pada akhirnya adalah kehendak Allah SWT,” pungkasnya.

Nasdem Heran Soal Ganjar Desak Gulirkan Hak Angket: Kenapa Tak Dari Dulu? Apa Karena Kalah?

Soal rencana Ganjar Pranowo yang mengajukan hak angket, Nasdem mengaku heran.

Soal permintaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang meminta mengajukan hak angket, Nasdem mengaku heran dengan permintaan tersebut.

Disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, ia mengaku heran dengan permintaan Ganjar tersebut.

Sebab, menurut dia, terlihat Ganjar tak bisa menerima kekalahan dalam gelaran pesta demokrasi. 

"Pertanyaan kita sebenarnya, apa yang membuat teman-teman 03 ini risau?

Apa karena kalah? Yang bilang mereka kalah siapa? Yang buat kita gaduh ini adalah hasil quick count lewat televisi.

Opini apalagi yang mau dipengaruhi? Kan sudah pencoblosan," kata Ali, Kamis (22/2/2024) dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com,

"Semarahnya kita, ayo kita letakkan itu dengan akal sehat atau waras. Kalau sekarang, baru sadar, kenapa tidak dari dulu," ujarnya. 

Ia mengimbau kepada kubu pendukung Ganjar dan Mahfud MD, daripada teriak-teriak hak angket, lebih baik perkuat bukti-bukti.

Kemudian, bawa bukti-bukti tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perkuat saksi, perkuat alat bukti. Kalau dalam penelusuran terjadi dugaan kecurangan, ada mekanisme Bawaslu dan MK. Kan kanalnya di sana," ujarnya.

Disisi lain, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni mengatakan, penggunaan hak angket di DPR tidak ditentukan oleh calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan.

Menurut Sahroni, penggunaan hak angket akan ditentukan oleh ketua umum partai masing-masing yang bisa memberikan tugas kepada kadernya di DPR.

"Ya kalau capresnya bilang mendukung tapi kalau ketum partainya enggak, kan kita enggak tahu," ujar Sahroni.

Sahroni mengatakan, hak angket adalah hak konstitusi yang bisa digunakan oleh anggota DPR saja.

Namun, menurut dia, para anggota dewan di Senayan tentu akan menunggu keputusan yang datang dari Ketua Umum Partai, bukan dari calon presiden.

"Kalau capres, para capres itu 01 dan 03 bicara tentang hak angket itu adalah ungkapan dari mereka-mereka, toh mereka bagian dari proses, (tapi) pemilik dari partai politik adalah masing-masing Ketua Umum," kata Sahroni.

"Nah, ketua umum belum sama sekali memerintahkan angket itu maju atau tidak," ujarnya lagi.

Sahroni menilai, sikap Anies yang meminta agar partai pengusungnya mendukung bergulirnya hak angket sebagai bentuk pemikiran saja.

Sebab, Anies diduga masih meragukan hasil pemilu dan merasa harus diselesaikan lewat mekanisme yang ada.

"Semua tim menyiapkan apa yang menjadi untuk hasil apa yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) akan digugat, itu mereka lagi siapin, jadi itulah mekanismenya (untuk para capres)," tukas Sahroni.

(*/tribun-medan.com)

Baca juga: PDIP Curiga Jokowi Punya Niat Jahat Jadikan AHY Menteri Sebelum Lengser: Ada Nuansa-nuansa Gelap

Baca juga: KISAH Polisi di Luwu Utara Bak Ninja Hatori, Mendaki Gunung Lewati Lembah Kawal Surat Suara

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter