PULUHAN Pendukung Ganjar-Mahfud Demo Tolak Hasil Pilpres: Pemilu 2024 Curang! Rakyat Tidak Percaya

TRIBUN-MEDAN.com - Aksi demo tolak hasil Pilpres digelar di depan Kantor Bawaslu RI. Puluhan orang membawa spanduk menyatakan Pilpres 2024 telah berlangsung curang. 

Para demonstran mengaku sebagai pendukung Ganjar-Mahfud dengan mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat, Senin (19/2/2024).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, para pendemo datang sekitar 11.30 WIB disertai sebuah mobil komando.

Terlihat juga di lokasi pendemo membentangkan spanduk menegaskan bahwa Pemilu 2024 belum selesai.

"Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 Ayat 1 berbunyi: Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun,"

Kemudian di bagian spanduk tersebut bertuliskan pemilu curang menuju kehancuran bangsa.

"Pilpres belum ada pemenang sebelum real count manual KPU. Pemilu curang menuju kehancuran bangsa," tulis isi spanduk pendemo.

Baca juga: Tips Menjaga Kesehatan selama Bulan Ramadan

Baca juga: Prediksi Hasil Semi Final Liga 2, Indra Efendi Rangkuti Unggulkan Semen Padang dan PSBS Biak

Sementara itu pendemo juga membawa beragam poster aspirasi bertuliskan "Pemilu 2024 Curang! Rakyat tidak percaya."

Kemudian poster bertuliskan, "Selamatkan demokrasi tolak pemilu rekayasa. Rakyat tak percaya pemilu rekayasa."

Lalu ada juga poster bertuliskan "Bawaslu mandul, makan gaji negara tapi tak bekerja abaikan kecurangan dan pelanggaran."

Dijaga Polisi

Puluhan polisi telah berjaga untuk amankan aksi demonstrasi di Bawaslu RI.

Tak hanya itu, terlihat juga beberapa pagar beton yang dilapisi kawat berduri terpasang di depan kantor Bawaslu.

Sebelumnya Koordinator aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat mengungkapkan aksi demonstrasi ini merupakan langkah menyikapi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan.

"Kami dari gerakan keadilan rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan. Menyikapi pemilu 2004 ini yang syarat akan kecurangan," kata Ronald kepada awak media di Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

"Sebelum Pemilu berlangsung dan saat Pemilu berlangsung dan sesudah Pemilu berlangsung. Terjadi kecurangan yang begitu banyak," jelasnya.

Ketua Umum Kombas GP: Bawa Pasukan Geruduk Bawaslu

Relawan pendukung Ganjar-Mahfud bakal menggelar aksi demo di Bawaslu hari ini, Senin (19/2/2024).

Mereka menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan. 

Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, pihak Ganjar-Mahfud merasa banyak kecurangan sehingga perlu dilakukan penolakan. 

"Jadi besok itu jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silahkan semua turun, tidak perlu daftar silahkan bawa pasukan anda geruduk Bawaslu," kata Ketua Umum Kombas GP, Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Burhan mengklaim, bahwa sebanyak 276 organ relawan pendukung Ganjar-Mahfud telah menyatakan penolakannya terhadap hasil Pilpres 2024.

Lantaran menurutnya, terdapat kecurangan yang terbilang terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilu tersebut.

"Pada prinsipnya kita menolak hasil daripada Pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02," kata dia.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Ketua Umum Projo Ganjar-Mahfud, Haposan Situmorang mengatakan, dirinya pun mengultimatum Bawaslu jika tak menggubris apa yang telah disampaikan oleh pihaknya.

Kata Haposan, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan dari masyarakat jika Petisi Brawijaya yang berisi penolakan hasil Pemilu tak digubris oleh Bawaslu.

"Apabila penguasa tidak mengindahkan, KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gerakan moral maka seluruh rakyat Indonesia akan melakukan pergerakan," pungkasnya.

Tolak Hasil Pemilu Lewat Petisi Brawijaya

Sebelumnya, Sejumlah orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Antar Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menyatakan penolakan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar 14 Februari 2024 lalu.

Adapun hal itu mereka tuangkan dalam sebuah petisi yang dinamakan Petisi Brawijaya dan disampaikan di Jalan Brawijaya VIII No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (18/2/2024).

Dalam Petisi Brawijaya yang disampaikan perwakilan relawan, Haposan Situmorang itu terdapat 5 poin utama yang salah satunya berisi soal penolakan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Pada petisi itu relawan mengklaim bahwa hasil pemilu presiden dan wakil presiden tersebut diwarnai dengan berbagai kecurangan.

"Satu, menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan," ucap Haposan saat bacakan petisi dihadapan puluhan relawan.

Kemudian dalam poin selanjutnya, para relawan itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses Pemilu ulang secara jujur adil (jurdil) khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar komisioner KPU serta Bawaslu diganti untuk menggelar pemilu ulang tersebut.

"Dua, meminta kepada KPU untuk Melaksanakan pemilihan ulang secara Jurdil, khususnya
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," lanjutnya.

Lalu pada poin ketiga, Haposan menyebut bahwa pihaknya juga memprotes keras deklarasi kemenangan yang dilakukan pasangan calon 02, Prabowo-Gibran berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Sebab menurutnya itu sebagai bentuk penggiringan opini kepada masyarakat pasalnya belum ada hasil resmi yang dikeluarkan KPU terkait Pemilu 2024.

Atas hal tersebut lalu dalam poin ke empat, mereka mendesak Bawaslu memproses hukum Prabowo-Gibran lantaran telah deklarasi sebelum ada hasil resmi KPU.

Sedangkan pada poin terakhir, forum relawan itu meminta kepada pihak berwenang mendiskualifikasi paslon 02 dalam kontestasi Pemilu Pilpres 2024.

"Meminta Bawaslu untuk memproses hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi PASLON 02 pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, adapun Forum Komunikasi Antar Relawan itu berisikan sejumlah organisasi relawan yang mendukung paslon presiden dan wakil presiden.

Total terdapat 107 organisasi relawan yang menyatakan sikap lewat Petisi Brawijaya tersebut.

Beberapa organisasi relawan yang menyampaikan Petisi Brawijaya itu diantaranya, Projo Ganjar, GP Mania 2024 Reborn, Kombas GP, GPGP, Laskar Ganjar serta organ relawan lainnya.

(*/tribun-medan.com)