PEMBAGIAN Bansos Tak Lagi Pakai Data Kemensos, Jokowi Disebut Cuma Salurkan ke Daerah Padat Penduduk

TRIBUN-MEDAN.com - Pembagian Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi mendapatkan sorotan dari sejumlah politisi dan pengamat. 

Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan bahwa pembagian Bansos telah menjadi ajang politik. 

Aria Bima mengaku tidak rela pembagian Bansos dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

Aria Bima menyatakan pembagian Bansos untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral.

Bansos dinilai telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kemiskinan.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, Bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Baca juga: Perbedaan CPNS Pusat dan Daerah, Lengkap dengan Formasinya

Baca juga: UPDATE Liga Spanyol - Girona Gagal Salip Real Madrid, Barcelona Bertahan di 3 Besar Klasemen

Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

"Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai," kata Aria usai acara Hajatan Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/3/2024).

Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos.

"Data validasi Bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada bulan Januari dan Februari 2024," katanya.

Ia juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Seperti diberitakan, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian.

Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta.

Khusus di Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang.

Ironisnya, penerima BLT Puso hanya petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan."

"Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat," pungkasnya.

Megawati Minta Warga Jangan Goyang

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengajak kadernya untuk tidak takut akan tindakan intimidasi yang dialami jelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam kampanye Ganjar-Mahfud MD di GBK, Jakarta Pusat, Megawati mengingatkan kader dan simpatisan hingga seluruh rakyat agar dengar kata hati dalam menentukan pilihan.

Apalagi kata dia, saat ini tengah maraknya pembagian bantuan sosial (Bansos) yang diduga dapat disalahgunakan.

Menurutnya, silahkan masyarakat menerim bansos, karena itu adalah haknya.

Baca juga: Diam-diam Bercinta dengan Selingkuhan di Dalam Mobil, Nasib Pasangan Ini Berakhir Tragis

Akan tetapi, ditegaskannya jangan karena terima bansos pilihan goyang.

"Siapa yang suka terima bansos angkat tangan. Heh jangan bohong. Ya nggak apa-apa terima saja. Tapi nanti nyoblosnya jangan goyang lho," kata Megawati kepada puluhan ribu pendukung Ganjar-Mahfud di GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

Megawati menegaskan bahwa bansos berasal dari uang rakyat.

"Hayo siapa yang mau goyang (Ganti pilihan)? Orang bansos itu uangnya rakyat. Jangan lupa lho, ini duitnya dari mana," kata Megawati.

Presiden kelima Indonesia itu lalu mengingatkan dalam berpikir harus lurus.

Ia menyebut nyoblos hanya butuh waktu 5 menit tapi dampaknya hingga 5 tahun.

"Jadi kalau mikir itu lurus, ingat lho ini ibu ngomong nyoblosnya lima menit. Kalau salah pilih pemimpin merasakan akibatnya lima tahun lho," jelasnya.

Kemudian Ketua Umum PDIP bertanya kepada ribuan pendukung Ganjar-Mahfud di GBK.

"Sekarang pertanyaan terakhir saya. Kalau belum jadi presiden sudah intimidasi rakyat, sudah pakai uang negara pemimpin yang benar apa tidak?" tanya Megawati.

"Tidak," jawab para pendukung.

"Ah kurang keras artinya masih ragu-ragu. Coba jawab mau pilih yang kaya gitu apa nggak," tanya Megawati kembali.

"Tidak," jawab kompak ribuan pendukung Ganjar-Mahfud di GBK.

(*/tribun-medan.com)