Anies Puji Mahfud usai Mundur dari Menkopolhukam, Sentil Pemimpin yang Lahir dari Pelanggaran Etika

"Kita menghormati keputusan Mahfud MD. Saya mengapresiasi Pak Mahfud yang telah menjunjung tinggi etika,"

Anies Baswedan, Capres Nomor Urut 01

TRIBUN-MEDAN.com - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, memuji langkah calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, yang memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam). 

Pujian itu disampaikan Anies saat berkampanye di Kabupaten Pamekasan, Rabu (31/1/2024). 

Menurut Anies, langkah Mahfud MD merupakan kemajuan dalam demokrasi yang menjunjung etika. 

"Kita menghormati keputusan Mahfud MD. Saya mengapresiasi Pak Mahfud yang telah menjunjung tinggi etika," ujar Anies. 

Menurut Anies, sudah berkali-kali soal etika disampaikan kepada masyarakat.

Bangsa ini akan berjalan dengan baik, jika pimpinannya dan calon pemimpinnya menjunjung tinggi etika. Selain itu, aturan main yang sudah ditetapkan, ditaati bersama-sama. 

"Rakyat Indonesia sudah bisa menilai, mana pemimpin dan calon pemimpin yang punya etika dan menjunjung etika," terangnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada rakyat Indonesia agar memilih pemimpin yang menjunjung etika.

Etika akan menjadi standar dalam melahirkan kebijakan ketika sudah memimpin. 

"Kalau pemimpin lahir dari pelanggaran etika, maka jangan berharap kebijakannya akan baik," ungkapnya. 

Bawa Surat Untuk Jokowi, Mahfud MD Resmi Undur Diri dari Posisi Menko Polhukam

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bakal mundur dari jabatannya.

Ia telah membawa surat pengunduran diri yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Mahfud mengatakan bahwa keputusannya ini telah disetujui dengan capres Ganjar Pranowo.

Mahfud kini berstatus sebagai cawapres Ganjar dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya Mahfud sudah memastikan bahwa ia akan mundur sebagai menteri kabinet Jokowi.

Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pengunduran diri Mahfud dilakukan setelah cawapresnya selesai dengan tugas-tugas sebagai Menko Polhukam.

Kelakar Capres Ganjar Tanggapi Mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam: ini Contoh untuk yang Lain

Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD resmi mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Mundurnya Mahfud MD ini sontak mengejutkan seluruh menteri yang ada di kabinet.

Mahfud MD diketahui mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo menanggapi mundurnya Mahfud MD dari posisi menteri.

"Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat," ucap Ganjar di sela kampanyenya di Pontianak, Kalimantan Barat,  Rabu (31/1/2024). 

Ganjar mengatakan, ada pesan moral di balik mundurnya Mahfud dari jabatannya di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. 

"Ada pesan moral lah, banyak orang bertanya, ini ada menteri membagikan bansos, kemudian pesan berikutnya tersirat, lalu bagaimana kita mengurangi potensi - potensi penggunaan fasilitas negara," ujarnya.

Ganjar pun berharap, keputusan Mahfud mundur dari jabatannya tersebut bisa diikuti capres-cawapres lainnya. 

"Kami waktu berdiskusi, beliau memiliki integritas sangat tinggi, kalaulah keputusan itu diambil beberapa jam kemudian, saya orang yang respek dengan beliau, mudah - mudahan yang lain juga bisa ikut."

"Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti," katanya.

Ganjar mengatakan, mereka para pemangku jabatan negara yang memiliki potensi conflict of interest sudah sepatutnya ikut mundur. 

"Iya, termasuk. Siapapun yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," imbuhnya.

Pernyataan Mahfud mundur dari Menko Polhukam sebelumnya disampaikan di sela kampanye di Desa Swastika, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, pada Rabu (31/1/2024) siang ini.

Dirinya mengakui, telah membawa surat pengunduran diri, dan tinggal diserahkan kepada Presiden Jokowi secara langsung. 

Mahfud mengatakan, dirinya masih menunggu jadwal bisa bertemu Jokowi, lantaran Presiden RI sedang berdinas di luar Jakarta.

Istana mengeklaim, bahwa Jokowi akan kembali ke Jakarta pada besok Kamis (1/2/2024) malam. 

Mahfud MD juga menekankan, akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam di momentum yang tepat, di samping dirinya maju di kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud juga mengatakan, dirinya akan berpamitan secara baik-baik.

"Saya akan pamit baik-baik," katanya Rabu (31/1/2024, saat kunjungannya ke Lampung Tengah, mengutip dari tayangan YouTube Mahfud MD.

Pihaknya menyebut, soal alasannya menunggu momentum yang tepat mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

Termasuk bertemu dan berpamitan secara baik dengan Presiden Jokowi, lantaran selama ini telah diberi kepercayaan menjabat Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya diangkat Presiden Jokowi dengan penuh kehormatan dan saya dipercaya beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya kepada beliau."

"Bahwa beliau menugaskan saya (sebagai Menko Polhukam) sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik, selama 4,5 tahun terakhir ini Insya Allah baik," ujarnya.

Dalam istilah yang ia katakan, Mahfud tidak akan 'tinggal glanggang colong playu', atau meninggalkan tanggung jawab begitu saja.

Anies Baswedan Kritik Jokowi Bagi Bansos Saat Pemilu: Bukan Sesuai Kebutuhan Politik, Cak Imin: Kualat Pak

Capres Anies Baswedan turut mengkritik Jokowi yang turun membagikan bansos di tengah Pemilu 2024. 

Anies Baswedan menilai ada modus-modus dalam program pembagian bansos. 

Apalagi, pembagian Bansos tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Capres nomor urut 1 ini mengatakan bansos seharusnya dibagikan sesuai jadwal, bukan disesuaikan dengan kalender politik.

Ditemui saat kampanye di Tegal, Jawa Tengah, Anies menyayangkan bansos yang digunakan sebagai alat kampanye.

"Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberikan bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," ujar Anies, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa (30/1/2024).

Kendati demikian, Anies yakin pilihan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh bansos.

Ia menyebut, masyarakat Indonesia akan tetap memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan. Pernyataan senada turut diungkap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa.

Sebelumnya, PDIP mengkritik keras pembagian Bansos yang dilakukan Jokowi. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merasa janggal karena Jokowi membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menduga, Risma tidak dilibatkan karena merupakan menteri dari PDIP. Karena itu, ia menyebut Jokowi telah melakukan penyalahgunaan serius demi ambisi politik.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengaku khawatir bansos disalahgunakan menjadi alat politik.

Terlebih saat ini, Jokowi tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pembagian bansos.

Ia cukup menyesalkan kementerian dan lembaga lain yang mengambil alih tugas Kemensos untuk membagikan bansos ke masyarakat.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ungkapnya.

Istana Akui Menteri Risma Tak Diajak

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan pembagian Bansos itu tidak melibatkan Kementerian Sosial. 

Kata Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDI-P yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI-P selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang.

Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDI-P, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

(*/Tribun Medan/Tribunnews/Kompas.com)