HASTO Sebut Suasana Kabinet tak Lagi Kondusif, Menteri PDIP Diperiksa Mau Rapat, Luhut: Mundur Saja

TRIBUN-MEDAN.COM -  Menteri dari PDIP merasa tidak nyaman lagi setelah dukungan Presiden Joko Widodo terhadap pasangan capres-cawapres 02 semakin menguat. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Ia menyebut fragmentasi (perpecahan) itu dipicu oleh salah satunya pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.

Hasto awalnya menyebut fragmentasi di tubuh kabinet Jokowi kian kuat sehingga suasana di kabinet tak lagi kondusif. 

Dugaan itu, kata dia, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini atau Risma.

"Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya," kata Hasto, Selasa (30/1/2024).

Kata Hasto, pemeriksaan terhadap menteri diperketat ketika hendak mengikuti rapat. Ia meyakini saat ini tumbuh rasa kekhawatiran kepada menteri sendiri karena pemeriksaan berlebihan.

"Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama menteri sehingga mau rapat aja diperiksanya, waduh udah berlebihan. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi," ujar Hasto.

Hasto pun meminta agar Jokowi fokus melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Mengingat, amanat sebagai presiden telah tercantum salam konstitusi RI.

"Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden RI yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan wospodo," tegasnya.

Meski demikian, Hasto menekankan bahwa hal ini tidak mempengaruhi Risma untuk tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Risma tetap diakui mementingkan kepentingan rakyat dan bangsa dengan menggunakan integritasnya.

"Meskipun harus melewati berbagai kenyamanan, Ibu Risma tetap fokus pada tugasnya untuk rakyat, bangsa, dan negara dengan mempertahankan integritas dan prinsip," tambahnya.

Luhut: Silakan saja mundur

Di sisi lain, terkait hal ini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjawab singkat jika Menteri ingin mundur.

Dia mengatakan menteri tersebut sudah ditawarkan untuk mundur dari kabinet, tetapi tak kunjung melepaskan jabatannya.

"Silakan saja mundur. Sudah ditawari mundur enggak mundur-mundur," ucap Luhut.

PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Tri Rismaharini dalam Penyaluran Bansos

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengkritik Presiden Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat. Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres. "Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Hasto menegaskan bahwa Risma juga memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang Mensos. "Beliau tidak mau data data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga," tandas Hasto.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu. "Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.  "Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.

Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK. "Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ucapnya.

Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024. Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter    

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Blak-blakan Hasto Beber Kondisi Rapat Kabinet Jokowi Saat Ini, Sekjen PDIP Dapat Bocoran dari Risma

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TKN Sebut Dukungan Presiden Jokowi Semakin Jelas Sesudah Makan Bakso Bareng Prabowo

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos