ANIES Kritik Jokowi Bagi Bansos Saat Pemilu: Bukan Sesuai Kebutuhan Politik, Cak Imin: Kualat Pak

TRIBUN-MEDAN.com - Capres Anies Baswedan turut mengkritik Jokowi yang turun membagikan bansos di tengah Pemilu 2024. 

Anies Baswedan menilai ada modus-modus dalam program pembagian bansos. 

Apalagi, pembagian Bansos tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Capres nomor urut 1 ini mengatakan bansos seharusnya dibagikan sesuai jadwal, bukan disesuaikan dengan kalender politik.

Ditemui saat kampanye di Tegal, Jawa Tengah, Anies menyayangkan bansos yang digunakan sebagai alat kampanye.

"Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberikan bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," ujar Anies, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa (30/1/2024).

Kendati demikian, Anies yakin pilihan masyarakat tidak akan dipengaruhi oleh bansos.

Ia menyebut, masyarakat Indonesia akan tetap memilih sosok pemimpin yang membawa gagasan perubahan. Pernyataan senada turut diungkap Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kita harap presiden fair (adil), presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi. Kualat, Pak," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa.

Sebelumnya, PDIP mengkritik keras pembagian Bansos yang dilakukan Jokowi. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merasa janggal karena Jokowi membagikan bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menduga, Risma tidak dilibatkan karena merupakan menteri dari PDIP. Karena itu, ia menyebut Jokowi telah melakukan penyalahgunaan serius demi ambisi politik.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengaku khawatir bansos disalahgunakan menjadi alat politik.

Terlebih saat ini, Jokowi tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam pembagian bansos.

Ia cukup menyesalkan kementerian dan lembaga lain yang mengambil alih tugas Kemensos untuk membagikan bansos ke masyarakat.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ungkapnya.

Istana Akui Menteri Risma Tak Diajak

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menjelaskan pembagian Bansos itu tidak melibatkan Kementerian Sosial. 

Kata Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

Adapun akhir-akhir ini Presiden Jokowi kerap menyalurkan bansos untuk masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Bansos yang disalurkan antara lain bantuan pangan, bantuan El Nino dan bantuan untuk pedagang pasar.

Saat menyalurkan berbagai bansos tersebut Presiden menyampaikannya sendiri atau didampingi sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini merupakan kader dari PDI-P yang saat ini mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Prabowo-Mahfud MD.

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI-P selaku parpol yang menaunginya disinyalir semakin renggang.

Hal tersebut terjadi usai putra Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga merupakan kader PDI-P, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Baca juga: NIKAH Lagi, Ini Sosok Ayu Kartika Agustina, Istri Baru Andika Kangen Band,Dokter Cantik Asal Lampung

Baca juga: Resep Choco Peanut Butter Balls, Referensi Kue Lebaran

(*/tribun-medan.com)