GEGARA Beber Tanah Prabowo Subianto 340 Ribu Hektare saat Debat Capres, Anies Baswedan Dilaporkan

TRIBUN-MEDAN.com - Debat Capres putaran ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023) malam berbuntut panjang.

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan gegara pernyataannya saat Debat Capres.

Laporan dilayangkan oleh kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) ke Bawaslu RI pada Senin (8/1/2024).

Ada dua pernyataan Anies Baswedan yang dipersoalkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih.

Pertama, pernyataan Anies Baswedan terkait anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menurutnya berjumlah Rp 700 triliun.

Kedua, tentang aset tanah yang dimiliki Prabowo Subianto seluas 340 ribu hektare.

Subdaria selaku perwakilan PHPB menyampaikan bahwa dua pernyataan Anies itu tidak benar.

"Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan oleh Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran kemhan tidak mencapai Rp700 triliun," ujar Subdaria dalam keterangannya.

Kata Subadira, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000. Laporan itu disampaikan 31 Maret 2023 untuk periodik 2022.

Tanah dan bangunan itu tersebar di beberapa daerah. Paling besar terletak di Jakarta Selatan dengan luas 8.365 m2/2.175 m2 yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 158.491.875.000.

Kemudian tanah dan bangunan seluas 841 m2/580 m2 di Jakarta Selatan senilai Rp 32.666.905.000. Tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta.

Langkah dan pernyataan Anies dalam debat dinilai Subadira merupakan penghinaan terhadap Prabowo.

Menurut dia, Prabowo merupakan menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Patut diduga ini telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu," jelasnya.

"Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses," imbuh dia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menerima laporan yang dilayangkan kepada calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan.

Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pihaknya bakal melakukan kajian terlebih dahulu atas laporan itu.

"Laporan sudah kami terima, Bawaslu akan melakukan kajian awal sebaimana diatur dalam Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan," kata puadi saat dikonfirmasi, Selasa (9/1/2024).

Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespons pelaporan terhadap Anies Baswedan ke Bawaslu imbas pernyataan dalam debat yang menyinggung kepemilikan tanah Prabowo Subianto.

Menurut Cak Imin, forum debat harus dihormati oleh semua.

"Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim ya," kata Cak Imin di Lampung Tengah, Selasa (9/1/2024).

Dia mengatakan apa yang dimulai di debat harus diselesaikan di forum debat itu pula.

"Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim ya," kata Cak Imin di Lampung Tengah, Selasa (9/1/2024).

Dia mengatakan apa yang dimulai di debat harus diselesaikan di forum debat itu pula.

"Buktikan datanya, bersama kita buktikan," ujarnya.

Baca juga: AKTIFNYA Presiden Jokowi Bela Prabowo Subianto Usai Debat Capres, Begini Respons Anies dan Ganjar

Sebelumnya, dalam Debat Capres, Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies.

"Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki," ucap Anies.

Selain itu, Anies Baswedan mengkritik anggaran Kementerian Pertahanan. Anies menyinggung terkait anggaran Rp 700 triliun yang ia sebut untuk membeli alat-alat alutsista bekas.

"Dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat Alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini, ini harus diubah," katanya.  (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bawaslu RI Sudah Terima Laporan Terkait Pernyataan Anies Ungkap Aset Tanah Milik Prabowo saat Debat