POTRET Presiden Jokowi - Prabowo Makan Malam Berdua Bikin Panas Petinggi PDIP

TRIBUN-MEDAN.COM - Potret Presiden Joko Widodo (Jokowi) makan malam dengan Menhan RI Prabowo Subianto membuat petinggi PDIP gerah.

Di antaranya Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. 

Ia menilai, makan malam antara Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat (5/1/2024) malam seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi pilpres. 

Komarudin pun menilai wajar jika pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di kawasan Menteng itu membuat publik bertanya-tanya.

"Ya kalau banyak pihak mempertanyakan, pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo malam ini wajar-wajar saja. Karena pertemuan malam ini seakan-akan mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin, bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo," kata Komarudin dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Komarudin keheranan dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut.

Sebab, dia mengingat bagaimana Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para penjabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh penjabat gubernur, bupati, walikota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang pusat daerah, kemudian TNI Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, Kepala Negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral," ujar dia.

Berkaca hal ini, menurut Komarudin, Jokowi harusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024.

Dengan sikap netral, artinya Jokowi memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya.

"Karena apa? Karena Pemilu 2024 ini pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia, mau dibawa ke mana," tutur anggota Komisi II DPR ini.

Terakhir, Komarudin menyampaikan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan Pemilu yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum.

Pasalnya, menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998.

"Jadi pemilu yang betul-betul harus pemilu yang demokratis, pemilu yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pemilu yang menjunjung tinggi Indonesia sebagai negara hukum. Karena inilah cita-cita perjuangan reformasi tahun 1998 itu yang harus diingat," pungkasnya.

Penjelasan Istana

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membenarkan Kepala Negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam.

Makan bareng itu berlangsung satu jam, sejak pukul 19.00 WIB hingga 20.05 WIB.

"Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng," ujar Ari.

"Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto," lanjutnya.

Adapun berdasarkan foto yang beredar di media sosial, tampak Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu hitam putih.

Sementara itu, Menhan Prabowo mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam.

Keduanya tampak duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab.

Terlihat pula Presiden Jokowi tampak tertawa ketika berbincang.

Saat ditanya lebih lanjut soal pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Ari Dwipayana menyatakan belum tahu.

Tanggapan Ketum Projo

Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi turut merespons anggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai terlihat berpihak ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Dengan kata lain, Jokowi tidak mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang notabene diusung PDI-P, sebagai partai tempatnya bernaung.

Menurut Budi Arie, dukungan Jokowi adalah sesuatu yang sudah jelas dan tidak perlu diperjelas kembali. "Masa sesuatu yang jelas kita perjelas lagi sih, iya kan? Ya sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan," kata Budi, Jumat (5/1/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tidak ingin berspekulasi lebih jauh bahwa dukungan Jokowi diarahkan kepada pasangan calon (paslon) nomor urut 2.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu meminta masalah ini ditanyakan langsung kepada Presiden.

"Tugas Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) adalah membuat sesuatu yang belum jelas menjadi jelas. Masak yang begitu ditanyain, yang jelas-jelas ya. Tanya Bapak lah, tanya Pak Jokowi," ujar Budi Arie.

Meski demikan, dia memastikan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tetap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Enggak lah. Kita kan tidak menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Netral dong, kan tidak pakai fasilitas negara," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyebut bahwa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sedang panik lantaran Presiden Jokowi mulai terlihat berpihak akan mendukung Prabowo-Gibran, bukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku paslon pilihan PDI-P.

Awalnya, Nusron menyinggung Hasto yang menyindir Prabowo tidak bisa blusukan seperti Jokowi atau Ganjar.

Nusron mengatakan, semua manusia mempunyai karakteristik untuk bisa menyapa masyarakat.

"Pak Jokowi blusukan alhamdulillah. Pak Ganjar blusukan alhamdulillah. Pak Prabowo juga blusukan alhamdulillah. Mas Gibran apalagi, mengikuti jejak bapaknya blusukan ke mana-mana. Ya kalau kita enggak blusukan, enggak mendengarkan aspirasi masyarakat, kita dapat informasi dari mana?" ujar Nusron.

Menurut Nusron, tudingan Hasto itu menunjukkan bahwa Hasto sedang panik dan mulai kehilangan isu.

Dia mengklaim bahwa saat ini Jokowi sudah mulai condong ke Prabowo-Gibran.

"Selama ini (PDI-P) jagonya itu selalu ingin dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Dan saat ini sudah dengan terang benderang lebih banyak berpihak akan mendukung pada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya ini adalah ungkapan orang yang lagi bingung. Ungkapan orang yang lagi panik. Ya enggak apa-apa dia sampaikan seperti itu," kata Nusron.

Nusron kembali menekankan bahwa semua orang bisa melakukan aktivitas blusukan. Lagipula, setiap orang juga punya hak untuk blusukan ke masyarakat.

"Blusukan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk Pak Prabowo pun bisa melakukan blusukan. Mas Ganjar bisa melakukan blusukan. Mas Gibran bisa melakukan blusukan juga," ujar Nusron.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter

Artikel ini telah tayang di Kompas.com