Rayakan Hari Pergerakan Perempuan, Permampu Laksanakan Pendidikan Politik untuk Pemilu Inklusif

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Permampu merayakan Hari Pergerakan Perempuan secara hybrid dengan melaksanakan Pendidikan Politik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Inklusif tanggal 22 Desember 2023. Pendidikan politik yang mengusung tema “Tidak seorangpun perempuan, kelompok marginal dan rentan tertinggal dalam Pemilu” sekaligus merupakan Pertemuan Akhir Tahun Permampu yang dihadiri 159 peserta.

Mereka terdiri dari 20 perempuan muda, 136 perempuan dewasa dengan lima diantaranya adalah perempuan dengan disabilitas; dan tiga laki-laki pendukung gerakan perempuan akar rumput.

Para peserta merupakan anggota dan pengurus Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) dampingan delapan LSM anggota Permampu dari delapan provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Koordinator Permampu, Dina Lumbantobing dalam keterangan persnya, Kamis (28/12/2023) mengatakan, Permampu merayakan Hari Ibu 22 Desember 2023 sebagai Hari Pergerakan Perempuan pada dasarnya adalah gerakan politik perempuan Indonesia. Sejarahnya berawal dari keputusan Presiden Soekarno yang menetapkan Hari Ibu lewat Dekrit Presiden No. 316 Tahun 1953 sebagai usaha mengabadikan peringatan tanggal pelaksanaan Kongres Perempuan Pertama tanggal 22-25 Desember 1928 di Mataram (sekarang disebut: Yogyakarta).

“Kongres tersebut adalah acara besar-besaran pertama para ibu yang selama ini bergerak memajukan bangsanya. Kurang lebih 30 organisasi perempuan hadir dalam kongres tersebut untuk menyuarakan topik penting yang dihadapi perempuan saat itu, yaitu: persoalan perkawinan dan perceraian, tugas perempuan, serta kesetaraan kedudukan perempuan dengan laki-laki di dalam masyarakat,” kata Dina.

Masalah di atas, kata Dina merupakan wajah dari ketida adilan gender yang dialami perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang menghambat kesetaraan perempuan dan laki-laki. Beratnya masalah ketidakadilan tidaklah sama bagi semua perempuan.

Hal ini mengingat identitas perempuan yang beragam. Banyak perempuan yang mempunyai idnetitas yang saling beririsan dan membuat posisi mereka menjadi marginal, rentan maupun minoritas.

“Di Hari Pergerakan Perempuan ini, posisi tersebut disoroti dalam dunia politik yaitu partisipasi, representasi dan kepemimpinan mereka dalam pelaksanaan Pemilu khususnya bagaimana agar Pemilu inklusif,” katanya.

“Oleh karenanya Hari Pergerakan Perempuan sekaligus menjadi ruang pendidikan politik bagi Perempuan Akar Rumput dampingan Permampu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang merupakan indikator dari sebuah negara demokrasi, di mana Permampu meyakini, tanpa partisipasi dan keterwakilan perempuan, maka Indonesia bukanlah negara demokrasi,” lanjut Dina.

Terkait itu, kata Dina, Permampu dalam diskusinya mengidentifikasi beberapa temuan yang menunjukkan masih terpinggirnya perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses pelaksanaan Pemilu yang akan diadakan 14 Februari 2014 yang akan datang.

Baca juga: Hari Anak Perempuan Internasional, PERMAMPU Edukasi Dampingan Tidak Menikah di Bawah 21 Tahun

Diantaranya: masih belum terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan sebagai peserta PEMILU sebagaimana amanat UU No.7/2017; kehadiran perempuan sebagai peserta Pemilu masih bersifat angka (kuantitatif); bahwa perempuan bukanlah angka, tetapi mahluk politik yang perlu dihitung secara utuh, bukan hitungan statistik; penyelenggaraan Pemilu hingga saat ini masih belum mampu mendekatkan dan memfasilitasi kelompok marginal dan kelompok rentan untuk melaksanakan hak politiknya baik sebagai pemilih maupun yang dipilih; dan penjangkauan terhadap masyarakat di daerah terpencil belum menjamin penyediaan logistik Pemilu, maupun sosialisasi proses Pemilu dan monitoring pelaksanaan agar nantinya surat suara sampai di kabupaten.

Berdasarkan kondisi tersebut, perwakilan Permampu dari Flower Aceh, Riswati mengatakan, Permampu bersama Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera mengeluarkan beberapa imbauan.

Pertama, hendaknya penyelenggara Pemilu berkomitmen dan bersungguh-sungguh melaksasanakan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif melalui: penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas dan kelompok rentan lain (lansia, perempuan hamil dan menyusui, masyarakat adat yang tertinggal dan atau terpencil, buta huruf, pekerja migran di tempat pemungutan suara (TPS) serta melakukan sosialisasi dan pendidikan teknis dalam pelaksanaan Pemilu yang inklusif kepada semua warga negara dan memantau pelaksanaan Pemilu untuk memastikan seluruh warga usia 17 tahun khususnya perempuan berpartisipasi aktif dalam Pemilu 14 Februari 2024.

Kedua, agar kepengurusan partai politik lebih inklusif dengan agenda politik yang peka kelompok marginal, rentan maupun minoritas; yang mewakili berbagai latar belakang masyarakat, serta mematuhi kuota ataupun tindakan affirmasi agar semua warga negara khususnya perempuan dan disabilitas dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan posisi kepemimpinan publik lainnya.

“Dan yang ketiga, Permampu bersama FKPAR Sumatera akan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (LSM) dan perempuan akar rumput lainnya di Pulau Sumatera untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan Pemilu di lokasi masing-masing mulai dari memastikan masyarakat khususnya perempuan, disabilitas, lansia, pemilih pemula dan kelompok marginal lainnya telah tercatat di DCT, ikut dalam pemilihan penyelenggara Pemilu, serta ikut memilih ke TPS maupun ke tempat pemilihan yang telah ditentukan, dan monitoring pelaksanaan,” kata Riswati. (cr5/Tribun-Medan.com)