Studi Tiru Kades Gunakan Dana Desa Rp 7,6 M, Dibagi Dua Gelombang Tujuan Pulau Lombok

Karena jumlah Desa di Deliserdang ada 380 jika seluruh Kades ikut maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 7,6 miliar.

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Eti Wahyuni
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Kepala Desa se Kabupaten Deliserdang berbaris untuk mengikuti acara pelantikan di Lapangan Alun-alun Pemkab beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUK PAKAM - Para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Deliserdang dijadwalkan akan melakukan studi tiru ke Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tak tanggung-tanggung, biaya kepergian para Kades itu senilai Rp 20 juta per orang. Biayanya diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD). Karena jumlah desa di Deliserdang ada 380 jika seluruh Kades ikut maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 7,6 miliar.

Informasi yang dihimpun, kepergian Kades se-Deliserdang ini ditanggungjawabi masing-masing Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan se-Kabupaten Deliserdang.

Mereka sudah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memfasilitasi kegiatan studi tiru dan Bimtek dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Daerah (LPMD) yang berpusat di Ciledug, Kota Tangerang. Kepergian Kades pun dibagi dua gelombang.

Baca juga: Bawaslu Sumut Ingatkan Kepala Desa Tak Deklarasi Dukung Capres: Kami Tindak

Untuk berangkat pertama, ada 11 kecamatan yang berangkat, gelombang kedua ada 11 kecamatan lagi.

Dari undangan LMPD yang juga beredar di kalangan awak media, diketahui kalau bimbingan teknis dan studi tiru yang mau dibuat bertemakan ‘Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang Baik dan Pendapatan Asli Desa Guna Peningkatan Perekonomian Desa Serta Percepatan Pencapaian SDGS Desa Sesuai dengan Tematik Pengelolaan Keuangan Desa’.

Untuk gelombang pertama, pelaksanaannya dijadwalkan mulai 7 hingga 11 Desember. Karena itu, di tanggal 6 para Kades yang masuk di gelombang ini harus sudah berangkat. Untuk yang gelombang kedua dimulai tanggal 9 sampai 13 Desember sehingga di tanggal 8 harus sudah berangkat. Hotel tempat Kades menginap dibuat di Hotel Lombok Raya Mataram.

Ada pun rincian biaya Rp 20 juta yang dikenakan kepada para Kades sudah termasuk biaya pelatihan 5 hari 4 malam dengan menginap (sarapan, makan siang, makan malam, rehat kopi dan teh), biaya narasumber, modul dan training kits (tas, baju/kaos, bolpoint, bloknote, mame tag) termasuk tiket pesawat PP dan transportasi serta akomodasi dan sertifikat.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Lubuk Pakam, Budi Cahyadi mengatakan, para Kades se-Kecamatan Lubuk Pakam semuanya akan hadir. Mereka termasuk yang akan berangkat pada gelombang kedua. Pelaksanaan studi tiru berjalan selama empat hari.

"Awalnya itu kemarin ada permintaan-permintaan kepala desa jadi kami sebagai BKAD ngumpul semua. Ada kesepakatan kepala desa semua dan sepakat. Karena ada permintaan ya udah, buat kesepakatan kalau memang mau studi tiru yang bisa diaplikasikan di desa masing masing," kata Budi Cahyadi.

Budi Cahyadi yang merupakan Kepala Desa Pagar Merbau III ini menyebut, nantinya ada 4 atau 5 desa yang akan dikunjungi para Kades. Selain menyangkut soal desa digital juga desa pariwisata. Tidak ada pemaksaan terhadap para Kades jika tidak ikut.

"Ya harapannya Kades semua bisa ikut kalau nggak bisa berangkat digantikan sama Sekretatisnya. Kalau kita Lubuk Pakam ikut semua. Boleh juga kalau nggak mau ikut. Ya, dananya 20 juta (diambil) dari ADD. Gelombang pertama 11 kecamatan dan sisanya 11 kecamatan lagi gelombang kedua," kata Budi.

Diakui kalau gelombang pertama akan berangkat tanggal 6 Desember. Diharapkan setelah kegiatan ini apa yang dilihat dan dipahami dari studi tiru bisa diaplikasikan di desa masing-masing. "Ya harapannya bisa kita terapkan nanti di desa kitalah," katanya.

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved