Lewat Pendidikan Politik Cerdas PDIP di Nias, Yason Hulu Ajak Lawan Capres yang Monopoli Hukum MK

TRIBUN-MEDAN.COM, NIAS-Ketua Pemuda Katolik Nias Barat Yason Hulu SH mengatakan konstelasi politik nasioanal saat ini membuat dilema hingga membuat generasi milenial khususnya generasi Z tentang penerapan supremasi hukum bimbang.

"Sebenarnya dilema kita soal konsltelasi politik nasional, dan generasi milenial saat ini khususnya kebanayakan generasi Z hampir bingung sebenarnya bagaimana penerapan supremasi hukum atau  konsep-konsep yang dibangun secara keadilan, utamanya sebenarnya adalah terkait masalah Mahkamah Konstitusi kemarin,"ujarnya di sela-sela pendidikanm politik cerdas bersama Ketua Kerawan (Kerasulan Awam) Keuskupan Sibolga Pastor Posma Manalu dan Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon di Gereja Katolik SPM Ratu Damai Paroki Salib Suci Keuskupan Mandrehe Kabupaten Nias Barat, Selasa (28/11/2023).

Lewat pendidikan politik cerdas ini, Yason mengajak agar menyamakan pemahaman bersama tentang bagai mana kesadaran kritis umat Katolik menghadapi Pemilu ke depan. Terkhusus polemik perpolitikan nasional saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan celah dan peluang bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres.

Yason berpandangan, penegakan hukum saat ini dimonopoli oleh kepentingan-kepentingan seseorang. Semantara masyarakat menginginkan kedaulatan rakyat yang hakiki.

"Berharap kita sebenarnya, bagaimana pelaksnaaan penerapan supremasi hukum itu sebenanya adil. Tentu termasuk Mahkama Konstitusi Hukum kemarin itu dilema kita sebenarnya. Terkesan hukum itu kuat bagi yang kemah dan lemah bagi yang kuat,"ucapnya.

Menurutnya, terkesan hukum itu hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaaan atau untuk mengejak posisi-posisi strategis dalam mengamankan kekuasaan. Apa yang menjadi keputusan MK terhadap Gibran kata Yason menjadi pelajaran penting.

"Untuk menegakaan hukum yang adil dan untuk menegakaan demokrasi yang benar, serta pemeratannya, kawan-kawan kan ini berdarah-darah pada tahun 1998.  Banyak kawan-kawan yang sudah diculik dan banyak kawan-kawan yang entah dimana,"kata Yason.

Oleh karenanya, sebagai aktivis 98, Yason berharap agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Sayangya, ada kepentingan tersirat antara Pejabat Mahkamah Konstitusi dengan keponakanya Gibran. 

"Memang tidak ada buktinya kita mengatakan ini polutik dinasti, tapi itu secara tersiratitu terbuka dan terppraktikan secara terbuka. Tapi ini kan kondisi-kondisi kita perpoolitikan nasional kit aini terkesan menghalakan segala cara,"ucapnya.

Yason berharap besar, kondisi ini masih dapat diperbaiki kembali dan generasi milenial selaku pemilik kedaulatan memilih yang hampir 50 persen ini mereka sudah tau dan mereka ini tidak bisa dipengaruhi. Mereka ini sudah tau bagaimana kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat,"cetusnya.

Oleh karenanya, Yason melihat Pasangan Ganjar-Mahfud yang dapat merekomendasi seluruh perbedaan dengan underbonenya PDI Perjuangan. Sementara Parabowo punya sejarah penting dibalik pergerakan 98 yang mengakibatkan tragedi menyedihkan bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 

"Tentu kepastian hukum terkait itu tidak ada tak tau bagaimana sampai saat ini. Ini tentu sudah menciderai,"sebutnya.(Jun-tribun-medan.com).