Pemilu 2024

Cegah Kecurangan Pemilu, Kapolda Sumut Pastikan Kawal Kertas Suara di 45 Ribu TPS

Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi memastikan pihak akan mengawal proses pemilihan umum hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

TRIBUN MEDAN/ANUGRAH NASUTION
Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi acara rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah I bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (30/11/2023). 

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi memastikan pihak akan mengawal proses pemilihan umum hingga tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu disampaikan Agung saat menghadiri acara rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah I bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kamis (30/11/2023).

Agung menyebutkan, Sumut memiliki 45 ribu TPS yang tersebar di 33 Kabupaten Kota. Untuk mengantisipasi kecurangan dan kerawanan pemilu, Polda Sumut telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk memantau semua TPS.

"Kita ketahui juga kerawan pemilu bisa datang dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat. Kita ketahui kerawan ini harus kita petakan dengan baik dan mencari solusinya. Dengan jumlah pemilu yang begitu besar kita harus pasti penyelenggara pemilu yang netral," kata Agung.

"Polda hari ini Polda sedang sibuk memplot TPS ada dimana saja. Saya sudah minta Kapolres tau titik koordinatnya dimana saja, ini supaya kita muda mengkontrol untuk memastikan kesiapan pemilu saat pencoblosan bisa berjalan aman, dengan sistem yang terpadu bisa memastikan seluruhnya aman hingga paling ujung Sumut," sambungnya.

Mengawal kertas suara di seluruh TPS di Sumut sebut Agung penting dilakukan. Dia meminta agar polisi bersama penyelenggara pemilu memastikan keamanan pada semua TPS.

Dia tak ingin satu kesalahan berdampak pada catatan kegagalan penyelenggara pesta demokrasi. Apalagi, Sumut termasuk 10 daerah rawan pemilu.

"45 ribu titik ini bukan sesuatu yang muda bagi kita untuk memastikan semua aman kesalahan satu gagal, kalau gagal ini jadi catatan bagi penyelenggara. Dari catatan pemilu yang tidak terlalu baik karena pada 2019 ada kantor PPK yang terbakar, ada kotak suara tercecer dan sebagainya. Ini tidak sesuatu yang boleh terjadi pada pemilihan umum tahun depan. Semua penyelenggara mulai dari TPS harus memastikan pencoblosan yang aman dan nyaman bagi kita semua," tegas Agung.

Selain itu Agung turut meminta agar seluruh Kapolres memperhatikan dan turut mengawasi aturan pelaksanaan kampanye.

Misal zona pemasangan alat peraga. Dia meminta agar kepolisian aktif mengawasi bersama KPU dan Bawaslu.

Dia juga berpesan agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar dan damai. Untuk itu Polda Sumut telah memetakan potensi kerawan pemilu seperti politik identitas, penyerangan dan sabotase hingga politik uang.

"Kita percaya pemilu yang baik adalah tugas seluruh penyelenggara. Kami juga sudah petakan kerawanan pemilu dan saya minta agar pemilu selayaknya pesta berjalan penuh dengan suka cita dan damai," tutupnya.

Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah dengan jumlah pemilihan terbesar ke empat di Indonesia dengan jumlah pemilih 10,8 juta.

Sumut juga memiliki 45.875 yang tersebar di 33 Kabupaten Kota.

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved