PDIP Terus Gaungkan Tudingan Upaya Jokowi 3, Djarot Sebut Nama Luhut Panjaitan Sebagai Penggagas

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP masih menggaungkan isu Jokowi 3 periode. PDIP  menuding Jokowi mempunyai ambisi menjadi presiden selama 15 tahun. 

Tudingan PDIP muncul setelah Gibran Rakabuming, anak Jokowi menyebrang ke Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Gibran dianggap telah melakukan pembangkangan. Selain itu, hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati memang sedang tidak baik. 

Politikus PDIP Adian Napitupulu dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menuding Gibran dan Jokowi.

Adian menyebut keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan partainya berawal dari penolakan PDIP atas permintaan Jokowi yang ingin perpanjangan masa jabatan.

Alasannya Jokowi ingin menuntaskan pekerjaanya yang banyak tertunda karena pandemi Covid-19.

Namun PDIP menolak karena hal itu melanggar konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode.

Jokowi dikabarkan kecewa dengan penolakan itu dan melakukan segala upaya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Gibran akhirnya berhak bertarung di Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap UU Pemilu terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebagai catatan ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi.

Seperti diletahui Gibran maju ke Pilpres sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Mereka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihuni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan beberapa partai non-parlemen di antaranya Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.

Pihak Jokowi dan Istana membantah semua dugaan tersebut. Jokowi mengaku tidak melakukan intervensi apapun.

Bahlil pasang badan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, belum lama ini menyebut isu penundaan Pemilu dan perpanjangan periode jabatan presiden adalah idenya.

Dia pun mengaku salah. Bahlil menegaskan dirinya-lah yang pertama kali mengatakan soal isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

"Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang."

"Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media," kata Bahlil dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (28/10/2023).

Bahlil mengaku ia tidak pernah diperintah oleh siapapun saat mengungkapkan soal Penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode tersebut.

Semuanya murni tanggapannya atas hasil survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi di era pandemi.

"Saya tidak pernah diperintah oleh siapapun, dan itu adalah dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi," jelas Bahlil.

Bagi Bahlil, jika ide yang ia lontarkan itu bagus maka ia mempersilahkan publik mewujudkannya, tapi dengan catatan harus dilakukan secara konstitusional.

Namun jika idenya tidak bisa diterima publik, maka ia meminta untuk tidak dilakukan.

"Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan," imbuh Bahlil.

Kini yang menjadi keresahan Bahlil adalah, ide tersebut sudah berlalu, lantas mengapa kini masih ada saja yang mengungkit kembali isu Presiden tiga periode tersebut.

"Nah sekarang sudah terjadi, udah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang."

"Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih," pungkas Bahlil.

Sebut nama Luhut Pandjaitan

Secara terpisah Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bukan hanya Bahlil Lahadalia yang menyuarakan isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurutnya, ada sejumlah elite partai politik yang turut menyuarakan hal yang sama pada saat berdekatan.

Djarot menyampaikan itu menanggapi bantahan Bahlil bahwa kedua isu tersebut merupakan perintah "Pak Lurah".

Bahlil justru mengaku bahwa ide itu adalah gagasannya.

"Oh, ya bagus (kalau) itu termasuk idenya sendiri," ucap Djarot saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Namun setelah itu, Djarot mengungkap sejumlah nama yang mengaku menyuarakan hal serupa dengan narasi yang sama disampaikan Bahlil.

Mereka di antaranya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskadar atau Cak Imin.

"Pak Luhut, idenya sendiri, Pak Airlangga, idenya sendiri, Pak Cak Imin, terus Zulhas. Idenya sendiri kok banyak banget?" tanya Djarot seperti dilansir Kompas.com.

PDIP mencium adanya upaya terorganisir untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Sehingga, hal itu membuat PDIP bersikap tegas untuk terus menyuarakan penolakan wacana tersebut.

"Artinya apa? Terorganisir dengan rapih tapi statemen-statemen itu, itu juga kita cermati dan kami jaga.

Selalu hasil kajian dari kami, itu kami sampaikan kepada pimpinan-pimpinan untuk dilakukan sidang," ujar Ketua Badan Pengkajian MPR ini.

(*/tribun-medan.com)