TERUNGKAP Proses Pendekatan Koalisi Indonesia Maju terhadap Gibran Agar Bersedia Mendampingi Prabowo

Terungkap Proses Pendekatan Koalisi Indonesia Maju terhadap Gibran Rakabuming Raka Agar Bersedia Mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan Anggota DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan proses pendekatan Koalisi Indonesia Maju (KIM) melakukan pendekatan terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar bersedia mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengatakan, nama Gibran sebagai kandidat cawapres 2024 sudah muncul jauh sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara soal syarat pendaftaran capres-cawapres tak harus berusia minimal 40 tahun, jika telah memiliki pengalaman di jabatan publik yang terpilih melalui pemilu.

"Sudah muncul (sebelum putusan MK)," kata Fahri, Kamis (26/10/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Fahri mengakui agak sulit mencari sosok yang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus dekat dengan PDIP. "Yang PDIP-nya sudah enggak, mbak Puan sudah enggak jadi (bacapres), mas Ganjar enggak mau jadi wakil, ya kan," ungkap Fahri.

Sebab itu, kata Fahri, Gibran diasosiasikan sebagai sosok yang mempersatukan Presiden Jokowi dengan koalisi yang dibangun oleh Prabowo Subianto sebagai bacapres.

Dia mengakui di awal-awal memang banyak nama yang diajukan sebagai bacawapres. Namun setelah MK mengabulkan perkara soal syarat cawapres, Gibran terpilih secara aklamsi untuk mendampingi Prabowo. "Gibran belum memenuhi syarat, sehingga diskusi-diskusi di awal muncul banyak nama, ya kan. Tapi begitu kemudian keputusan MK mengatakan diterima ya akhirnya aklamasinya diteruskan gitu," pungkas Fahri.

Dalam salah satu podcast, Fahri Hamzah juga pernah membeberkan, pemilihan Gibran menjadi pasangan Prabowo. Menurutnya ada sejumlah nama bakal cawapres yang digadang-gadang Koalisi Indonesia Maju, di antaranya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah, Erick Thohir, dan sejumlah lainnya. Namun, dari nama-nama itu tidak semua partai koalisi sepakat. Ada setuju dan ada kurang setuju. Kemudian, ketika nama Gibran diusulkan oleh Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, PSI, dan sejumlah relawan, maka semua partai Koalisi Indonesia Maju pun setuju. Akhirnya dalam Rakernas Partai Golkar sepakat mendeklarsikan Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024-2029.   

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa Prabowo Subianto sudah berkali-kali meminang dirinya untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) 2024.

"Semua orang kan sudah tahu. Beliau (Prabowo) sudah minta berkali-kali (jadi cawapres)," kata Gibran di kantornya, Senin (9/10/2013).

Bahkan, Prabowo pun telah membawa usulan ini ke forum koalisi. Namun, Gibran saat itu meminta untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti telah diketahui, jalannya menjadi bacawapres masih terganjal batas usia di UU Pemilu yang belum mencapai batas minimal 40 tahun.

"Ya ditunggu saja di MK,"kata Gibran.

Gibran juga menegaskan, dirinya tidak pernah mengajukan diri atau mempromosikan diri untuk maju sebagai capres-cawapres 2024.

“Ya saya kan tidak pernah mengajukan,” tegasnya.

Saat ditanya Prabowo mengenai kesediaannya menjadi bakal cawapres, Gibran mengaku menjawab bahwa saat itu ia masih belum cukup umur.

"Umurnya tidak cukup. Kan tidak cukup," terangnya kepada Prabowo Subianto.

Atas pendekatan Prabowo yang berkali-kali itu, Gibran pun telah melaporkannya kepada pimpinan di PDI Perjuangan termasuk dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Dan sudah saya laporkan ke pimpinan. Ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan, dan lain-lain," jelasnya ketika itu.

Terakhir, Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), Relawan Projo, hingga PSI, juga mengajukan Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres untuk Prabowo. Di momen inilah Prabowo semakin optimistis membawanya ke forum koalisi.  Atas kesungguhan Prabowo tersebut, Gibran menjawab; 'silakan.'

Hal yang perlu diperbaiki menurut Fahri Hamzah

Di sisi lain, Fahri Hamzah menyebut sejumlah hal perlu diperbaiki agar tidak ada ketegangan dalam Pemilu.

Menurutnya setidaknya ada dua undang-undang yang perlu diubah. "Saya mengkritik ini sudah lama. Jadi kalau kita mau menciptakan pemilu yang tidak lebih tegang seperti sekarang ini, kita harus menata secara serius, hal-hal yang kita catat hari ini harus kita ubah, paling tidak dua undang-undang," kata Fahri Hamzah, Kamis (26/10/2023).

Fahri Hamzah mengatakan berdasarkan analisanya ketigangan diesebabkan karena Pemilu diciptakan menjadi sebuah kompetisi.

Biasanya kompetisi tersebut jadwalnya jelas, sehingga akan mendatangkan penonton musiman. 

"Yang main juga jelas siapa di situ, sehingga datanglah penonton itu idol-idol dari jagoan-jagoan yang akan muncul, kemudian juga rutenya dari pertarungan itu. Kalau kita nonton MotoGP atau ada sirkuit-sirkuitnya, selain mendatangkan satu keasyikan, tetapi pada dasarnya ketegangan itu terkelola, karena itu seperti suatu yang menarik," ujarnya.

Sementara, dua UU yang dimaksud Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut adalah UU tentang Partai Politik (Parpol) dan UU Pemilu.

UU Parpol itu, menurut Fahri, harus menegaskan otoritas partai sebagai satu-satunya peserta di dalam pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Hal ini penting karena Undang-Undang Dasar (UUD) bilang demikian, yakni kalau mau merubah, maka mengubah harus konstitusinya.

Selain itu, lanjut Fahri, parpol juga harus punya confidence dari awal, untuk mendesain bahwa peserta pemilu itu adalah parpol.  Sehingga, kedisiplinan jenjang dalam karir politik, keanggotaan, afiliasi partai seperti yang selama ini kita diskusikan, itu memang harus dimatangkan.

"Sehingga nanti ke depan nggak ada lagi pengusaha di tengah jalan yang punya uang numpang dengan jadi calon. Itu akan hilang. Tapi tentunya kita harus berani itu, meski pun sebagai parpol tidak mempunyai modal alias uang. Tapi jangan karena tidak punya uang, lantas dikasih kesempatan kepada para pemilik uang untuk masuk dalam politik," ujarnya.

"Nah, ke depannya mesti ini berkeras. Jadi pendulumnya adalah di satu sisi partai politik harus serius mengatur karir orang politik, Dan di dalam partai politik tidak boleh berlonggar-longgar soal keanggotaan yang sekarang ini sedang kita kritik. Tetapi di pendulum yang lain saya mengusulkan adanya kebebasan dari kader partaj yang menjadi pejabat publik. Itu kalau dua pendulum kita selesaikan itu enak kita melaihat politik kita kedepannya," lanjutnya.

Revisi yang kedua adalah melakukan revisi terhadap UU Pemilu, khususnya terkait ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold/PT 20 persen dan juga orang Parliamentary Threshold. "Biarlah orang kampung dari partai misalnya, Gede Pasek dari Bali dia maju di Bali, suatu hari dia terpilih di Bali, Karena dia asli orang Bali yang dikenal vocal bersuara di Jakarta, sehingga nitip suara dia itu ada jaminan. Biarin aja dia sendiri di sini kalau PKN-nya enggak lolos threshold, ngapain nggak ada kesulitannya mengelola partai yang banyak di parlemen ini, bubarkan itu fraksi kalau kita mau," pungkasnya dikutip dari Tribunnews.com.

Sudah didesain pihak Prabowo

Terkait pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Peneliti Politik ESEAS Yusof Ishak Institute Made Supriatma menilai, jauh-jauh hari sudah didesain untuk maju di Pilpres 2024.

Peneliti Politik ESEAS Yusof Ishak Institute Made Supriatma menyebut karena sudah didesain, maka tidak mengejutkan atas pilihan Prabowo terhadap Gibran. "Tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ini sesuatu yang sudah didesain," ujar Made dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (26/10/2023).

Namun, Made menilai, munculnya sentimen negatif masyarakat terkait politik dinasti terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Sebab, nama putra sulung Presiden Joko Widodo itu mencuat dalam kontestasi Pilpres 2024 berangkat dari keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Made, Prabowo-Gibran menyadari adanya sentimen negatif ini. Karena itu, ia memprediksi pasangan ini akan memaksimalkan kampanye untuk mengubah opini publik.

"Mereka percaya dengan kampanye yang bagus itu mereka bisa memenangkan pilihan ini, bisa mengubah persepsi publik tentang politik dinasti ini. Saya kira hal itu bukan sesuatu yang mustahil," tegas dia dikutip dari Kompas.com.

Pilihan Gibran: Kekuatan Simbol, Muda dan Berprestasi

Sementara, politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan pasangan Prabowo-Gibran adalah jawaban untuk kepemimpinan Indonesia saat ini.

Karena itu, ia menilai tidak salah jika ulama, pengasuh ponpes, santri dan warga NU lainnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Forum Ulama dan Santri Se-Indonesia (FUSI) yang memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

Forum tersebut terdiri dari sejumlah ulama dan pengasuh pondok pesantren di DKI Jakarta. "Alasannya, pertama, Prabowo bukan figur baru dan asing bagi NU. Tahun 1995 sudah dijadikan anggota kehormatan Ansor zaman Ketua Umumnya Alm Habib Iqbal Assegaf," ujar Nusron, Rabu (25/10/2023).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menilai, pasangan Prabowo-Gibran mencerminkan kombinasi 'Nusantara' yang dalam arti NU, Santri dan Tentara. "Pak Prabowo adalah tentara sejati yang punya jiwa leadership tinggi. Pak Prabowo santrinya Gus Dur. Tidak pernah menyakiti apalagi mengkhianati Gus Dur. Semua tahu itu kedekatan Gus Dur dan Prabowo," terangnya.

Nusron menilai sosok Gibran Rakabuming adalah santri dari KH Abdul Karim Surakarta. Ia yakin dan mengetahui keluarga Presiden Jokowi menuntut ilmu agama langsung dari KH Abdul Halim. "Saya tahu persis keluarga Pak Jokowi dari almarhumah Ibunya, istri dan anak-anaknya Pak Jokowi semua ngaji Al-Qur'an sama Mbah Kyai Abdul Karim," tegasnya.

Alasan lain menurut Nusron, pasangan Prabowo-Gibran mencerminkan simbol rekonsiliasi dan keberlanjutan, sehingga diyakini mampu menciptakan stabilitas politik, dan ekonomi Indonesia dapat meningkat. Semua program yang bagus dari Presiden Jokowi, menurutnya akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. Sementara, program yang belum sempurna akan diperbaiki.

Menurutnya, Gibran merupakan wali kota muda yang sukses memimpin Solo. "Ini sesuai semangat kaidah dan prinsip NU. Al Muhafadzah ala qodimi al sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah (melestarikan nilai nilai lama yang masih baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik),"ujarnya.

Nusron juga mengatakan, Prabowo Subianto adalah sosok yang ikhlas untuk mengabdikan diri kepada negara. "Pak Prabowo figur yang legowo dan ikhlas. Sebagai Capres yang dikalahkan Pak Jokowi, tapi bersedia gabung pemerintahan ketika diminta. Ini luar biasa," kata dia.

Bagi Gibran Tak Masalah Dianggap Pengkhianat

Bagaimana tanggapan Gibran Rakabuming Raka ketika dianggap sebagai pengkhianat terhadap PDIP?

Dikutip dari Tribunnews.com. Gibran mengaku tidak masalah dianggap pengkhianat usai menjadi pendamping Prabowo di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Gibran setelah menjalani medical check up (MCU) atau pemeriksaan kesehatan bersama calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Kegiatan ini pun berlangsung selama 9 jam. "Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa (dianggap pengkhianat-red)," kata Gibran dalam konferensi pers usai pemeriksaan kesehatan di RSPAD, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).

Di sisi lain, Gibran pun menjawab mengenai status kartu tanda anggota (KTA) PDIP usai menjadi cawapres. Terkait hal ini, Ia kembali menjawab permasalahan ini sudah selesai atau clear.

Namun, Gibran tidak menjelaskan secara rinci mengenai clear yang dimaksudkan tersebut.

Hal yang pasti masalah itu sudah selesai ketika pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani beberapa waktu lalu.

"Itu udah clear loh. Udah clear. Kan udah saya jawab dari minggu lalu. dari minggu lalu. Sudah dari minggu lalu pertemuannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menegaskan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partainya.

Menurut Komarudin, Gibran sudah tak lagi menjadi kader PDIP setelah mendaftarkan diri ke KPU menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab, dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki. "Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin, Kamis (26/10/2023).

Komarudin menjelaskan dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih merupakan hal yang biasa. "Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.

Namun, dia menyebut masih banyak kader PDIP yang berpotensial meski putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keluar. "Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-mahfud," ucap Komarudin.

Komarudin menuturkan pernyataan tegak lurus, hitam puti sudah berulang kali disampaikan.  “Pada akhirnya, melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan," tuturnya.

Baca juga: PILPRES 2024: POLITIK BERKELANJUTAN JOKOWI-PDIP KALAU ADEM-ADEM SAJA ENGGAK SERU

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter