Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron Sebut PBJ jadi Sektor Paling Rawan Korupsi di Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyebut sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) jadi sektor paling rawan tindak korupsi di Provinsi Sumatra Utara.

"Yang paling rawan itu di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), kemudian Sumber Daya Manusia, dan perizinan. Secara hukum itu yang paling sering," ujar Nurul Ghufron saat menghadiri pembukaan roadshow bus KPK di Pekan Raya Sumatra Utara, Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (26/10/2023).

Ghufron menyebut, melalui roadshow bus KPK di Sumut, pihaknya dapat mengkampanyekan pentingnya budaya antikorupsi di Sumatra Utara.

"Jadi pejabat tidak perlu kucing-kucingan dengan polisi, jaksa, BPKP. Mari kita lahirkan budaya antikorupsi. Bagaimana kita melahirkan budaya ini? Budaya korupsi itu lahir karena kita cintanya bukan kepada orang lain, bukan kepada negara dan bangsa tapi cinta pada harta, dan kekayaan," katanya.

Menurut Ghufron, budaya korupsi akan memberikan dampak buruk pada keberlangsungan pemerintahan. Termasuk mahalnya harga jabatan yang dinilai dengan uang bukan kompetensi.

"Budaya korupsi itu memberikan dampak yang sangat buruk. Karena alau pejabat sudah cinta dunia, semua kewenangannya digadaikan demi harta. Apalagi kalau gubernurnya, polisinya, segalanya. Mau naik pangkat lainnya semua ada harganya. Ujungnya semua sifatnya jadi transaksional, bukan berorientasi pada kualitas," ungkapnya.

Ia berharap seluruh pejabat struktural di Sumut dapat membuktikan bahwa dari wilayah ini ada keinginan kuat untuk menumbuhkan budaya antikorupsi.

"Memang pembudayaan antikorupsi tidak seperti membalikkan telapak tangan.bIni semangat bus KPK. Kami ingin pemberantasan korupsi tidakbhanya dengan sistem, dengan regulasi, tapi dengan menumbuhkan budaya.bSaya berharap anda semua bisa membudayakan Sumut anti korupsi," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)