4 Pekerja PBB dan 2 Petinggi Hamas Tewas di Gaza, Ini Risiko-risiko Politiknya di Indonesia

4 Pekerja PBB dan 2 Petinggi Hamas Tewas di Gaza, Ini Risiko-risiko Politiknya di Indonesia Akibat Perang Palestina-Israel.

TRIBUN-MEDAN.COM - Empat pegawai Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) dilaporkan tewas akibat serangan udara di Gaza dan setidaknya 14 fasilitasnya rusak, kata PBB dalam rilisnya, Rabu (11/10/2023).

Menurut rilis PBB tersebut, badan tersebut terpaksa menutup 14 pusat distribusi makanannya dan mengurangi operasinya karena PBB tidak dapat membawa pasokan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Masih ada toko-toko yang buka dengan sejumlah persediaan tetapi Juliette Touma, direktur Media dan Komunikasi URNWA menyatakan kekhawatirannya bahwa persediaan dasar, termasuk bahan bakar, akan habis dalam beberapa minggu ke depan, menurut UN News.

Sosok Dua Petinggi Senior Hamas Tewas dalam Serangan Udara Israel

Sementara, Kelompok Hamas Palestina telah mengkonfirmasi kematian Menteri Ekonomi Hamas, Joad Abu Shmalah dan Zakaria Abu Maamar, seorang anggota kantor politik Hamas.

“Semalam, sebuah pesawat IDF menyerang Joad Abu Shmalah, Menteri Ekonomi Hamas di Jalur Gaza.

Sebagai bagian dari perannya, dia mengelola pendanaan Hamas di dalam dan di luar Jalur Gaza.

Dia memegang posisi keamanan di organisasi Hamas dan memimpin sejumlah operasi yang menargetkan warga sipil Israel dan Negara Israel,” kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam sebuah pernyataan kepada ABC News.

Sementara, anggota senior biro politik Hamas dan kepala kantor hubungan internal Hamas, Zachariah Abu Ma'amar, turut tewas dalam serangan udara IDF tersebut.

Menurut IDF, Zachariah Abu Ma'amar berperan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan beberapa kegiatan kelompok tersebut terhadap Israel.

Dilansir The Hill, kematian mereka dilaporkan ketika Israel terus meningkatkan serangan balasannya terhadap Hamas sejak Sabtu (7/10/2023).

Dikutip dari i24news, Zakaria Abu Ma'amr merupakan seorang pejabat tinggi Biro Politik Hamas dan kepala Kementerian Hubungan Nasional dalam Biro Kebijakan organisasi tersebut.

 Zakaria Abu Ma'amr dikenal luas karena kedekatannya dengan Yahya Sinwar, tokoh berpengaruh lainnya di Hamas.

Peran Abu Ma'amr sebagai kepala Kementerian Hubungan Nasional melibatkan hasutan dan tindakan melawan kedaulatan Negara Israel, sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap penduduk Israel.

Selain itu, posisi Abu Ma'amr dalam forum senior Hamas memungkinkan dia memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan kelompok tersebut, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan melemahkan keamanan Israel.

20 lebih warga Amerika turut dalam sandera

Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengkonfirmasi pada Selasa sore bahwa orang Amerika termasuk di antara para sandera dan 14 orang Amerika tewas dalam pertempuran di Israel.

“Kami sekarang tahu bahwa warga Amerika termasuk di antara mereka yang ditahan oleh Hamas,” kata Biden di Gedung Putih. 

“Saya telah mengarahkan tim saya untuk berbagi intelijen dan mengerahkan ahli tambahan dari seluruh pemerintahan Amerika Serikat untuk berkonsultasi dan memberi nasihat kepada rekan-rekan Israel mengenai upaya pemulihan sandera karena sebagai presiden, saya tidak memiliki prioritas lebih tinggi daripada keselamatan warga Amerika yang disandera."

Penasihat keamanan nasional Jake Sullivan menyinggung kemungkinan negosiasi penyanderaan sebelum bertindak lebih jauh. "Amerika akan menjamin pembebasan dan memulangkan orang-orang tersebut. Seperti pertintah Joe Biden: lakukan itu (pelepasan sandera) dalam kasus ini juga."

Sullivan mengatakan, setidaknya 20 atau lebih orang Amerika masih belum ditemukan. "Belum merinci jumlah orang Amerika yang masih hilang."

Sullivan menekankan, bagaimanapun, 20 orang atau lebih yang disandera oleh Hamas harus dibebaskan.

“Kami belum mengetahui kondisi mereka, dan kami tidak dapat memastikan jumlah pasti warga Amerika,” kata Sullivan tentang para sandera.

Ketika ditanya oleh Mary Bruce dari ABC News tentang apakah pemerintah telah menghubungi keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih atau yang mungkin belum ditemukan, Sullivan menegaskan, "Kami sebenarnya telah mengkonfirmasi keluarga orang-orang Amerika yang belum ditemukan."

“Namun, karena alasan tertentu ada orang Amerika yang belum dapat dihubungi, hal itu akan segera diatasi karena Menteri Blinken, Presiden Biden, semua orang di pemerintahan AS menjadikan hal ini sebagai prioritas tertinggi."

"Jadi kami melakukan kontak rutin dengan setiap keluarga. yang ada yang hilang atau belum ditemukan, dan siapa pun yang tidak ada dalam daftar itu karena alasan apa pun, akan kami urus. Itu akan menjadi prioritas utama kami,” imbuhnya.

"Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga akan melakukan perjalanan ke Israel minggu ini "untuk berinteraksi langsung dengan mitra Israel kami" mengenai "bagaimana kami dapat terus memberikan dukungan terbaik kepada mereka dalam perjuangan mereka melawan kelompok bersenjata yang melancarkan serangan mengerikan ini," menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri Matt Miller.

Amerika Serikat telah berupaya mengidentifikasi warga Amerika yang mungkin termasuk di antara 100 hingga 150 sandera yang menurut perkiraan duta besar Israel untuk PBB ditahan oleh Hamas, menurut seorang pejabat.

Karena situasi yang dinamis dan kurangnya visibilitas di dalam Gaza, pemerintah masih belum bisa mengatakan berapa banyak orang Amerika yang mungkin ditahan.

Keluarga Amerika-Israel yang orang-orang tercintanya hilang dan diyakini disandera oleh Hamas di Gaza berbicara pada konferensi pers di Tel Aviv, Israel, pada 10 Oktober 2023.

Meskipun sebelumnya ada pertukaran tahanan dan laporan bahwa berbagai negara bertindak sebagai “perantara,” tidak ada indikasi bahwa Israel terbuka untuk bernegosiasi dengan Hamas.

Namun, para pejabat AS sadar betul akan besarnya peluang yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan krisis ini, terutama mengingat bahwa Hamas tampaknya mendapat banyak keuntungan dengan membebaskan para sandera. “Hamas mungkin melihat lebih banyak manfaat dalam menahan sandera daripada melepaskan mereka, dan Hamas tampaknya lebih menghargai dalam menyakiti para sandera daripada tidak menyakiti mereka,” kata Dr. Nancy Zarse, seorang psikolog forensik dan mantan biro FBI.

Meskipun demikian, Zarse mengatakan ada beberapa alasan untuk optimis, termasuk apa yang saat ini tampaknya terjadi karena Hamas gagal memenuhi janjinya untuk mengeksekusi sandera sebagai pembalasan atas serangan udara Israel. “Jika kita telah melakukan perundingan melewati batas waktu tersebut, dan Hamas tidak membunuh seorang sandera sebagai tanggapan terhadap ancaman tersebut, itu pertanda baik – itu pertanda kita mengalami kemajuan dalam perundingan kita,” katanya.

Namun jika perundingan tersebut gagal dan Israel melakukan serangan darat, Dr. Jon Alterman, direktur program Timur Tengah di Pusat Kajian Strategis dan Internasional dan salah satu direktur komisi penyanderaan dan penahanan yang salah, mengatakan bahwa hal tersebut akan berdampak pada Israel. Sandera kemungkinan akan mempersulit operasi secara signifikan.

“Israel sangat sensitif terhadap penyanderaan, dan di masa lalu mereka telah memperdagangkan lebih dari 1.000 tahanan Palestina dengan imbalan satu tentara Israel,” kata Alterman.

“Mereka belum pernah menghadapi situasi di mana jumlah sandera begitu besar, termasuk warga sipil dan tentara, dan mungkin tersebar di berbagai lokasi. Upaya Israel untuk membebaskan para sandera secara militer dapat mengakibatkan kematian banyak orang.”

Risiko-risiko politik di Indonesia akibat eskalasi konflik bersenjata antara Palestina - Israel.

Sementara, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan pihaknya sudah memetakan risiko-risiko politik di Indonesia akibat eskalasi konflik bersenjata antara Gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina, Hamas, dengan militer Israel. Lemhannas, kata dia, di antaranya mencermati potensi munculnya solidaritas aksi untuk Palestina.

Namun demikian, menurutnya hal tersebut tidak terlalu masalah karena sikap politik luar negeri Indonesia tegas untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Hal tersebut disampaikannya di sela Seminar Ketahanan Nasional bertajuk Membangun Konektivitas Maritim Selatan-Selatan Dalam Mendukung Ketahanan Nasional di Hotel Borobudur Jakarta pada Rabu (11/10/2023).

"Lalu yang kedua kami juga melihat apakah nanti apa yang terjadi antara Israel dengan Hamas ini memancing kemunculan aksi-aksi teror baru terutama untuk kepentingan-kepentingan negara-negara yang secara eksplisit dalam satu minggu ini lebih mendukung operasinya Israel daripada misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina," kata Andi.

Andi mengatakan telah menyerahkan kajian cepat terkait potensi dampak eskalasi konflik antara gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina Hamas dengan militer Israel bagi Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kajian tersebut, kata Andi, telah diserahkan pada Senin (9/10/   ) siang setelah Lemhannas diminta untuk membuat kajian pada Minggu (8/10/ 2023 ).

"Kami sudah menyerahkan kajian cepat kami hari Senin siang kepada Pak Jokowi. Dan itu diminta hari Minggu, kami serahkan hari Senin siang, akan diperdalam Senin depan," kata dia.

Dia mengatakan aspek-aspek yang dicermati Lemhannas di antaranya terkait pengaruh eskalasi konflik tersebut terhadap proses normalisasi hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab melalui Perjanjian Abraham (Abraham Accords).

Menurut Andi, ada beberapa agenda terkait proses tersebut yang mestinya terjadi tahun ini menjadi tertunda akibat eskalasi konflik antara Hamas dan Israel.

Hal tersebut, kata dia, akan menjadi semakin berat untuk direalisasikan akibat eskalasi konflik Hamas dan Israel tersebut. Selain itu, kata Andi, Lemhannas juga akan mencermati dinamika politik sejumlah negara di antaranya Amerika Serikat (AS), Arab Saudi, Mesir, Jordania, Israel, dan pemerintahan Palestina di Ramalah.

"Jadi kita akan memperhatikan bagaimana AS, Saudi Arabia, Mesir, Jordan, Israel, dan pemerintahan Palestina di Ramalah yang justru menggunakan momentum ini untuk memperkuat inisiasi damai yang sudah dimulai dengan proses Abraham Accord," kata Andi

"Itu kita akan lihat secara cermat, kami akan melakukan FGD lagi hari Senin depan," sambung Andi.

Baca juga: Paus Fransiskus: Segera Hentikan, Saya Terus Mengikuti dengan Rasa Sakit Perang Israel-Palestina

Baca juga: Presiden Ukraina Singgung Keterlibatan Rusia di Balik Pecahnya Perang Hamas-Israel

Baca juga: Apakah Iran dan Rusia Berada di Balik Serangan Mendadak Hamas Palestina terhadap Israel?

Baca juga: PECAHNYA Perang Hamas Palestina-Israel untuk Memecah Konstentrasi AS terhadap Ukraina hingga Taiwan?

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com