Berita Viral

Pembelaan Imam Mujahid, Kepsek SMPN 1 Ponorogo yang Minta Rp1,7 Juta ke Murid Untuk Beli Mobil Baru

Inilah pembelaan Imam Mujahid, Kepsek SMPN 1 Ponorogo yang minta iuran Rp 1,7 juta kepada setiap murid untuk beli mobil Inova baru.

Tribun Sumsel
Pembelaan Imam Mujahid, Kepsek SMPN 1 Ponorogo yang minta iuran siswa Rp1,7 juta untuk beli mobil baru 

TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah pembelaan Imam Mujahid, Kepsek SMPN 1 Ponorogo yang minta iuran Rp 1,7 juta kepada murid untuk beli mobil baru.

Adapun aksi Kepsek SMPN 1 Ponorogo mendapat kecaman dari wali murid yang mengaku keberatan dengan iuran untuk beli mobil Inova baru.

Bagaimana tidak, tak tanggung-tanggung, Kepsek SMPN 1 Ponorogo meminta iuran sejumlah Rp 1,7 juta kepada murid untuk peremajaan mobil sekolah tersebut.

Menanggapi kritikan tersebut, Imam Mujahid, Kepsek SMPN 1 Ponorogo pun menyampaikan pembelaannya.

Adapun dikatakan Kepala Sekolah atau Kepsek bernama Imam Mujahid, iuran itu digunakan untuk pembelian mobil sekolah hingga komputer.

Meski berdalih penarikan sumbangan ditujukan untuk kepentingan akomodasi dan tidak bersifat memaksa, namun tetap saja dinilai tak wajar.

Pasalnya dalam surat tersebut menerangkan ada tiga point, yakni untuk pengadaan alat musik, komputer, dan terakhir peremajaan mobil.

SMPN 1 Ponorogo
SMPN 1 Ponorogo (Tribunjatim)

 

Imam beralasan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah sesuai prosedur.

Pasalnya, penarikan iuran untuk membeli berbagai barang tersebut merupakan program komite sekolah.

“Program komite, komite yang memberi kebijakan bersama wali murid,” ucap Imam memberikan pembelaan, dikutip Tribun-Medan.com, Senin (2/10/2023).

Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil itu telah melalui pertimbangan yang matang.

Bahkan pihaknya telah mendatangkan Aparat Penegak Hukum (APH) saat musyawarah yang dihadiri oleh komite sekolah dan para wali murid tersebut terkait kesepakatan iuran siswa SMPN 1 Ponorogo.

“Beliau-beliau (APH) memberi sambutan saat musawarah berlangsung," imbuh Kepsek SMPN 1 Ponorogo itu.

Tak hanya sampai disitu, ia pun menjelaskan pont-point isi surat terkait penarikan iuran siswa SMPN 1 Ponorogo tersebut.

Baca juga: SOSOK Imam Mujahid, Kepsek SMPN 1 Ponorogo Minta Sumbangan Siswa Rp1,7 Juta Untuk Beli Mobil Baru

Baca juga: Kepala Sekolah di Ponorogo Kutip Uang Sumbangan ke Siswa untuk Beli Mobil Baru

 

Salah satu poin iuran siswa SMPN 1 Ponorogo itu yakni untuk membeli mobil baru Toyota Innova.

Sedangkan dua poin lain adalah membeli 34 unit komputer baru dan membeli alat musik.

Jumlah yang harus dibayar untuk membeli 3 point itu bernilai ratusan juta dan ditanggung oleh 288 siswa kelas VII SMPN 1 Ponorogo.

Ia juga menerangakn bahwa sebenarnya sudah ada 2 mobil, pertama mobil Mitsubishi Maven dan mobil Isuzu Elf Long.

“Memang ada yang mobil lama (Mitsubishi Maven). Cuma sering mogok berulang kali. 

Pas di Sarangan itu mogok berulang kali. Makanya ingin membeli mobil baru,” tukasnya.

Sementara itu sebelumnya, wali murid menyampaikan keberatan dengan beredarnya surat penarikan iuran bagi para siswa SMPN 1 Ponorogo untuk membeli mobil Inova baru.

Pembalaan Kepala SMPN 1 Ponorogo yang tagih iuran Rp 1,7 juta untuk beli mobil sekolah.
Pembelaan Kepala SMPN 1 Ponorogo yang tagih iuran Rp 1,7 juta untuk beli mobil sekolah.


Salah satu wali murid berinisial PR pun membenarkan adanya surat penarikan iuran bagi siswa SMPN 1 Ponorogo.

“Memang benar surat itu. Dan kalau saya pribadi ada point peremajaan mobil sebenarnya tidak terlalu urgent,” ujar PR.

PR menyebutkan point peremajaan mobil sangatlah tidak tepat sasaran.

“Kalau mobil kan tidak mungkin bisa dipakai semua. Jadi saya merasa keberatan diperemajaan mobil," pungkasnya

Sedangkan terkait pengadaan komputer itu ia tak terlalu mempersoalkan lantaran bisa digunakan oleh para siswa.

"Komputer okelah bisa dipakai untuk semua murid,” terangnya lagi

PR pun juga mempertanyakan apakah benar-benar akan digunakan untuk sekolah atau lainnya.

“Kalau nanti dipakai apa saya pribadi tidak tahu. 200 murid, mobil satu apa bisa dipakai? 

Kebijakan tidak ada yang populis Kalau Inova tidak populis. Apa harus Inova?” tanya PR.

Kendati demikian ia pun berharap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah itu dapat dipertimbangkan kembali.

Baca juga: Motif Pelaku Habisi Nyawa Terapis Pijat di Jalan T Amir Hamzah, Korban Ditemukan Tanpa Busana

Baca juga: FAKTA Baru Anak Kolonel TNI AU Dibakar Hidup-hidup, Korban Sempat Ketemu Ayah, Naik Sepeda ke TKP

Lantaran saat kesepakatan, ratusan wali murid memang diundang.

Namun menurutnya tidak membuat kesepakatan dari nol.

“Jadi di sana sudah ditawarkan 3 pilihan. Pada pilihan pertama mobil Inova 2017 dengan harga Rp 225 juta. 

Pilihan kedua mobil Inova 2018 dengan harga Rp 240 juta dan pilihan ketiga Inova 2019 dengan harga Rp 265 juta hanya beda tahun Inova," pungkas wali murid itu.

"Jadi kesepakatan itu harus dipikir ulang khususnya pengadaan peremajaan mobil," imbuhnya lagi.

Baca juga: Proyek Tembok Penahan Sungai Bahilang Tebingtinggi Sarat Korupsi, BPK Temukan Kelebihan Bayar

Baca juga: Kalah Main PS, Anak 10 Tahun Aniaya Temannya, Korban Dipukul dan Diinjak Berulangkali

Dinas Pendidikan Ponorogo Minta Dievaluasi

Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo mengklaim bahwa telah mengetahui kasus yang tengah viral.

“Kemarin sudah saya WhatsApp (WA) kepala sekolahnya. Biar mereka (SMPN 1 Ponorogo) berpikir ulang, mana program yang esensial dan tidak,” ujar Kepala Dindik Ponorogo, Nurhadi Hanuri, Jumat (29/9/2023).

Dia mengatakan bahwa juka tidak ada penangguhan pilihan direvisi.

“Kalau memang harus direvisi ya di revisi, sehingga tidak ada yang meresahkan masyarakat,” sambungnya.

Nurhadi mengatakan bahwa Dindik sudah memberi arahan keseluruh satuan pendidikan.

Pun Bupati Sugiri Sancoko juga menekankan bagaimana supaya pelayanan pendidikan jangan sampai memberatkan masyarakat.

Baca juga: Aura Kasih Cari Calon Suami, Ngaku Sedih Dua Tahun Menjanda, Ini Sejumlah Syaratnya : Berlesung Pipi

Baca juga: Pencurian Minyak PT Pertamina di Belawan Massif, Cuma Dua Orang Ditangkap

“Penekanan Kang Giri (Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko) ini yang penting. Sehingga mestinya satuan pendidikan bisa melakukan skala prioritas penarikan, sumbangan dari komite, harus memperhitungkan bagaimana kepentingan masyarakat biar menjadi nyaman,” katanya.

Lebih jauh, Nurhadi mengatakan bahwa sudah menghubungi komite dan Kepala SMPN 1 Ponorogo.

Agar keduanya mau melakukan revisi penarikan sumbangan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Yang namanya komite menyatakan sumbangan jangan menimbulkan persepsi pungutan. Harus didiskusikan komite dengan baik yang penting tidak ada pemaksaan antara orang per orang itu didalam memberi bantuan sendiri,” urainya.

Ketika ditanya, pengadaan atau peremajaan mobil apa masuk akal? Nurhadi menjawab kepentingan membeli mobil sejauh mana.

“Kepentingan mobil itu misal tidak dilakukan sekarang kenapa harus sekarang, makanya harus dievaluasi kembali,” terang mantan kepala Cabdindik Jatim di Ponorogo ini.

Menurutnya, yang penting bagaimana sumbangan komite berdampak pada kemajuan sekolah. Khususnya  peningkatan sumber daya manusia (SDM) peserta didik dan guru. 

“Jangan sampai memikirkan yang lain tetapi memberatkan. Dievaluasi dan didiskusikan demgan komite, skala prioritas apa program yang menunjang kepentingan peserta didik ke depan lahir anak-anak yang cerdas dan, kreatif,” tukasnya.

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter

 

 

 

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved