KPU Sumut Wanti-wanti Pengelolaan Anggaran Pilkada Sebesar Rp 1 Triliun Patuhi Regulasi

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara meminta agar pengelolaan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang disepakati pemerintah provinsi Sumatera Utara, bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota sebesar 1 triliun dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Sumut Robby Effendi.

Dia juga mengapresiasi anggaran yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung tahapan Pilkada di Sumut.

"Kita menyambut baik semua kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyukseskan pemilu 2024, termasuk penganggaran untuk KPU dan Bawaslu di Sumut. KPU Sumut tetap mengimbau kepada KPU Kabupaten Kota tetap melakukan koordinasi yang intensif dan baik kepada pemerintah daerahnya masing-masing. Ikuti dan patuhi semua regulasi terkait dasar menyusun anggaran Pilkada tersebut," kata Robby kepada Tribun Medan, Kamis (28/9/2023).

Robby mengatakan, pagu anggaran dana Pilkada sebesar Rp 1 triliun sudah disepakati dengan sejumlah KPU Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan peraturan KPU, Robby mengatakan, anggaran Pilkada wajib dilaporkan penggunaannya.

KPU Sumut pun akan membantu dan memantau penggunaan anggaran itu.

"Saya belum dapat merincikan soal dana tersebut karena bertahap masih dalam pembahasan. Namun untuk kesiapan anggaran dengan pemerintah itu, yang sudah mencapai kesepakatan diantara KPU Sumut, KPU Tapsel, KPU Langkat, KPU Labuhan Batu, KPU Toba, KPU Phakpak Barat, KPU Labura dan KPU Binjai," ujar Robby.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat mendanai pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 secara bersama.

Selain KPU, anggaran sebesar 1 triliun itu juga akan digunakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Robby pun berharap, tahapan Pemilihan Umum tahun depan dapat berjalan lancar terlebih dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah.

"Tentu kami gembira dengan setiap upaya yang dilakukan untuk menyukseskan pemilu 2024, sesuai dengan arahan Ketua KPU RI, seluruh jajaran KPU harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak khususnya pemerintah daerah," tutup dia.

(cr17/tribun-medan.com)