Gubernur Kepri Tegas Bantah Jokowi Soal Konflik Pulau Rempang, Sebut Bukan Masalah Komunikasi

TRIBUN-MEDAN.Com, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan karena masalah komunikasi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Ansar menuturkan bahwa permasalahan muncul karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga.

Dikutip dari Tribunnews.com, karena yang mengurus terkait relokasi tersebut adalah Badan Pengusaha Batam.

Ansar menilai harus ada referensi hukum yang bisa menjamin terkait relokasi yang akan dikerjakan.

Ia pun menegaskan apabila pihaknya sudah mendapatkan formulasi yang tepat maka ke depannya kegiatan sosialisasi akan tepat sasaran dan masif.

Ansar pun juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator.

Hal itu dilakukan menurut Ansar agar pemerintah pusat mengetahui secara jelas terkait konflik ini dan tidak setengah-setengah.

Selain itu, ia juga menyebut dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda di Kepri khususnya Batam untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau rempang karena bentuk komunikasi yang kurang baik.

Presiden menyebut kericuhan tak akan terjadi apabila warga diajak bicara dengan baik dan diberikan solusi.

Selengkapnya tonton video :