Wapres Ma’aruf Amin Sindir Ridwan Kamil Sibuk Mau Nyapres Sampai Bikin Jawa Barat Gak Keurus

TRIBUN-MEDAN.COM – Wapres Ma’aruf Amin sindir Ridwan Kamil.

Wapres Ma’aruf Amin sebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sibuk mau jadi capres dan cawapres.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’aruf Amin lantaran Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang belum punya KDEKS.

Untuk diketahui, KDEKS merupakan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Menurut Ma'ruf, Jawa Barat telat mempunyai KDEKS karena gubernurnya, Ridwan Kamil, sibuk untuk maju dalam kontestasi tahun depan.

"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, kecuali Jawa Barat seluruhnya (sudah punya KDEKS),”’

“Ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden)," kata Ma'ruf dilansir Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Kamis (31/8/2023).

Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa dari 38 provinsi se-Indonesia, ada 22 provinsi yang telah memiliki KDEKS.

Ia pun menyebutkan, jika di Jawa ada Jawa Barat yang belum punya KDEKS, sedangkan seluruh provinsi di Sumatera kini telah memiliki KDEKS.

"Sekarang sudah 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul. Insya Allah mungkin ada satu sampai dua provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah," kata Ma'ruf Amin.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengungkapkan, KDEKS merupakan perpanjangan tangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menggerakan roda ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Baca juga: DAFTAR Gubernur yang Masa Jabatannya Berakhir September Ini, Ada Edy Rahmayadi hingga Ridwan Kamil

Baca juga: RIDWAN KAMIL Bongkar Isi Rapat Bersama Mahfud MD dan Gus Yaqut, Tegas Tak Akan Bubarkan Al Zaytun

"Kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang dianggap berpotensi untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023, Ridwan Kamil punya elektabilitas tertinggi sebagai bakal cawapres.

Tingkat elektabilitas Ridwan Kamil berada di tiga besar bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, Ridwan Kamil diketahui akhirnya bergabung dengan Partai Golkar pada 18 Januari 2023.

Ridwan Kamil Sesumbar Sebut Pj Gubernur Tinggal Duduk Manis

Disisi lain sebelumnya, Ridwan Kamil sesumbar mengatakan Penjabat (P)) Gubernur yang menggantikannya kelak, tinggal duduk manis. 

Ia mengatakan Pj nya nanti hanya tinggal duduk manis dan tidur nyenyak.

Hal itu dikatakannya lantaran Pj nya tersebut hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah direformasikannya.

"Kalau Pj Gubernur Jawa Barat mah Insya Allah duduk manis, tidur nyenyak kayaknya ya. Tinggal lanjutkan apa yang sudah kami reformasi. Sebutkan semua dimensi, semua dimensi sudah disentuh. Tidak perlu ada konsep baru," ucapnya beberapa waktu yang lalu.

Ia juga mengatakan bahwa pekerjaan utama yang berada di ranah Pemerintah Provinsi Jawa Barat diyakini bakal rampung sepenuhnya, seiring berakhirnya masa jabatan pada 5 September 2023.

Bahkan ia meyakini bahwa besar kemungkinan roda pemerintahan Pemprov Jabar layaknya autopilot.

Peluang Ridwan Kamil Jadi Cawapres

Partai Golkar akhirnya membuka peluang kemungkinan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang didorong jadi calon wakil presiden (cawapres).

Partai Golkar memang saat ini belum menentukan sikap terkait pencapresan 2024.

Apakah partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak kedua di parlemen itu akan mengusung capres sendiri atau merapat bergabung ke koalisi yang telah ada.

Terkini, DPP Partai Golkar terbuka menyodorkan figur lain selain ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai sosok yang maju di Pilpres 2024.

Kemungkinan mendorong sosok lain ini menyusul adanya pembentukan tim teknis antara Golkar dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Melansir Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menyinggung soal amanat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Bahwa dalam amanat Munas itu, kata dia, bukan memberikan kewenangan Airlangga sebagai capres atau cawapres.

Melainkan memberi mandat kepada yang bersangkutan dalam menentukan siapa sosok capres atau cawapres yang diusung Partai Golkar.

"Amanat Munas bukan itu (mendorong Airlangga maju Pilpres), amanat Munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya," kata Mekeng, Jumat (28/7/2023).

Dia mengungkapkan, Airlangga didorong maju di Pilpres 2024 karena keinginan para kader.

"Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia (Airlangga) ya wajar lah tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," katanya.

Kata Mekeng, Golkar kini melihat adanya kemungkinan-kemungkinan yang ada terkait mana yang berpotensi membawa kemenangan.

Karena itu Mekeng menegaskan Golkar kini terbuka untuk menyodorkan nama lain di luar Airlangga Hartarto.

"Kita akan cari kesepakatan yang penting kalau disodorkan kita bisa menang, kita nyodorin kalau nggak menang juga percuma.

Kita harus hitung-hitungan kalau sodori ini gimana, ini gimana, ini gimana," ujar pria yang juga merupakan perwakilan tim teknis dari Golkar itu.

Belakangan, kata Mekeng sosok yang mencolok dan potensial maju di Pilpres adalah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK).

Diakui Mekeng, potensi Ridwan Kamil dicalonkan itu didasari karena memiliki hasil elektabilitas yang baik di berbagai hasil survei cawapres.

Bahkan, untuk posisi capres sekalipun, Gubernur Jawa Barat itu sesekali masuk dalam empat besar.

"Kita kan masih punya kader yang lain. RK itu di survei capres nomor 4 loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2.

Itu kan kader Golkar, dia salah satu Waketum. Salah satu potensial yang bisa kita ajukan," kata Mekeng.

Hanya saja, saat disinggung apakah Ridwan Kamil disodorkan dalam pertemuan antara Airlangga dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Mekeng menyatakan, belum membahas itu.

Sebab kata dia, nantinya akan ada pembahasan lanjutan dari tim teknis Golkar-PDIP terkait dengan kemungkinan kerja sama parpol.

"Nggak, nggak, itu belum, nanti tim teknis yang akan (membahas) itu," ujar Mekeng sebelumnya.

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)

Baca juga: Bukan Airlangga, Golkar Buka Peluang Ridwan Kamil Jadi Cawapres: Di Survei Namannya Nomor 4

Baca juga: UPDATE Kasus Pembunuhan dan Mutilasi Ayu Indraswari, Kini Pelaku Heru Prastiyo Divonis Mati

Baca juga: Guru Botaki 19 Siswi SMP di Lamongan Perkara Masalah Sepele, Psikologis Hancur, Kini Ramai Dikecam

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News