Mantan Wakil Ketum Golkar Jusuf Kalla Sebut Butuh Modal Rp 600 Miliar Untuk Jadi Ketua Partai

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar pergantian ketua umum di Partai Golkar hingga menyeret nama Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan publik.

Teranyar, 38 DPP Provinsi telah melakukan pertemuan di Bali dan sepakat menolak adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Seperti diketahui, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan siap menjadi pengganti Airlangga.

Hal serupa juga disampaikan oleh kader Golkar yang menjabat sebagai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Dilansir dari Kompas.com, mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengungkapkan butuh modal cukup besar untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Menurutnya, menjadi pucuk pimpinan partai politik (parpol) yang sudah banyak dikenal masyarakat membutuhkan lebih banyak biaya.

“Kalau sekarang anda ingin menjadi ketua (umum) Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 500 - Rp 600 miliar,” ujar Kalla dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ia mengungkapkan, biaya besar untuk menjadi ketua umum tak hanya terjadi di Golkar, tapi hampir di semua partai politik (parpol).

“Terkecuali, partai yang pendirinya masih ada, kayak PDI-P, kayak Nasdem,” sebut dia.

Tapi menurut Kalla, situasi itu berbeda dengan yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dia lantas menyinggung konflik yang terjadi antara mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Kecuali PKB, Gus Dur masih ada, dilawan oleh keponakan, menang keponakan. Itulah, pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik Indonesia mempunyai ragam beragam,” imbuh dia.

Diketahui internal Partai Golkar tengah bergejolak setelah sejumlah politisi senior mendorong digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto.

Airlangga pun menampik munaslub bakal digelar tahun ini.

Ia juga telah bertemu dengan 38 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 Golkar di Bali, Minggu (30/7/2023) yang menolak digelarnya munaslub.

(*/tribun-medan.com)