MAKIN PANAS Panji Gumilang Gugat Ridwan Kamil Soal Al-Zaytun, Pemprov: Kami Siap Hadapi!

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah mencabut gugatan terhadap Menkopolhukam Mahfud MD, kini pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang mengguggat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Alasannya, Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap mem-framing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik.

Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya.

Kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Efendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaytun.

Ia menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al-Zaytun.

"RK melakukan tergesa-gesa, kurang kehati-hatian terhadap beberapa program yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintahan Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, Pemprov Jabar siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang.

Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidajat menjelaskan, pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan.

"Kami siap menghadapi gugatan itu dan yang kita tunggu substansi materinya, apa yang digugat itu," ujar Iip, saat dihubungi Sabtu (22/7/2023).

Iip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan.

Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut.

"Kita baru dengar dari media bahwa Pak Gubernur kami digugat. Nah, ketika gugatan terhadap Gubernur artinya ini kelembagaan, bukan pribadi Ridwan Kamil," katanya.

Menurutnya, gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar.

Oleh karenanya sebagai negara hukum Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut.

"Tidak masalah karena ini negara hukum, artinya beliau taat hukum dan siap dengan proses itu,kalau memang terjadi gugatan. Boleh jadi besok lusa dicabut lagi, kan kita tidak paham," ucapnya.

Kepala Kesbangpol Jabar menjelaskan, gugatan terhadap Gubernur Jabar ini bisa saja respons Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Ridwan Kamil beberapa pekan lalu.

"Ketika tim investigasi dibentuk, kami sudah siap dengan konsekuensi logisnya, ini kan negara hukum. Jadi, aspek itu juga sudah menjadi kesiap siagaan kami," katanya. (*)