Viral Medsos

FAKTA Pertemuan Jokowi-Paloh, Dari Pidato Berapi-api soal Revolusi Mental hingga Reshuffle Menteri

Pidato Surya Paloh di acara Apel Siaga Perubahan disebut juga bukan menjadi titik klimaks kesabaran Presiden terhadap Nasdem. 

Editor: AbdiTumanggor
KOMPAS.com/ Tatang Guritno
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. (KOMPAS.com/ Tatang Guritno) 

TRIUBUN-MEDAN.COM -  Pergantian Johnny G Plate ke Budi Arie Setiadi di Kabinet Indonesia Maju dinilai bukan karena kritik Ketua Umum Surya Paloh soal revolusi mental di acara Apel Siaga Perubahan Nasdem.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, posisi Presiden Jokowi dengan Nasdem sudah lama dingin sejak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal cawapres. 

Pidato Surya Paloh di acara Apel Siaga Perubahan disebut juga bukan menjadi titik klimaks kesabaran Presiden terhadap Nasdem. 

Menurutnya pergantian menteri sehari setelah Surya Paloh menilai revolusi mental Jokowi belum berjalan baik hanya sebatas waktu yang kebetulan berdekatan. 

Di sisi lain, pergantian menteri ini juga harus dilakukan lantaran ada kursi menteri yang kosong setelah Johnny G Plate tersandung masalah hukum di Kejaksaan Agung.

Burhanuddin menambahkan jika Presiden Jokowi memang ingin menyingkirkan Nasdem dari kabinet, kader lain seperti Syahrul Yasin Limpo yang duduk di Kementerian Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar, menteri LHK dan Kehutanan juga ikut diganti. 

"Presiden Jokowi tidak melakukan reshuffle secara radikal terhadap seluruh menteri dari Nasdem. Kebetulan yang di-reshuffle menteri yang tersangkut masalah hukum. Memang bisa ditafsirkan banyak hal berkaitan dengan pergantian menteri Nasdem," ujarnya di program Kompas Petang KOMPAS TV, Senin (17/7/2023).

Lebih lanjut Burhanuddin menilai hal menarik dari pergantian menteri kali ini bukan soal kader Nasdem yang disingkirkan. Tetapi komposisi yang dipilih Presiden Jokowi.

Budi Arie Setiadi pengganti Johnny G Plate di Kominfo dalam pernyataan-pernyataannya memberikan sinyal dukungan kepada Pabowo Subianto sebagai bakal cawapres dari Partai Gerindra. 

Sedangkan Nezar Patria, yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai wakil menteri Kominfo dianggap sebagian kalangan lebih simpatik terhadap Ganjar Pranowo, bakal capres PDI Perjuangan. "Jadi seolah-olah ada saling mengawasi dalam satu kementerian," ujar Burhanuddin. 

Selain itu Presiden Jokowi juga menunjuk Djan Faridz untuk menempati posisi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Djan Faridz merupakan mantan Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. 

Saat dualisme kepemimpinan PPP, Djan yang kala itu sebagai ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta lebih condong ke Prabowo Subianto. Sedangkan Muhammad Romahurmuziy, Ketum PPP Muktamar Surabaya mendukung pemerintahan Jokowi. 

"Djan Faridz ini dulu opisisi Pak Jokowi ketika PPP terbelah. Pemerintahan Jokowi lebih ke Romahurmuziy, Djan Faridz ada di kubu di pak Prabwoo. Jadi ini prinsip keep your friends close and your enemies closer," ujar Burhanuddin.

Sebelumnya Presiden Jokowi melantik satu orang menteri dan lima wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu Kepala Negara juga melantik dua tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Meraka yang dilantik di Istana Negara, Senin (17/7/2023) yakni, Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). 

Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT).

Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag).

Kemudian Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Soeherman sebagai anggota Wantimpres. 

Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi ke Istana 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai nasDem Surya Paloh dikabarkan melakukan pertemuan di Istana, Senin (17/7/2023) kemarin. Hal tersebut dibenarkan Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choiri atau Gus Choi.

Dia membenarkan kedua tokoh itu melakukan pertemuan pada hari ini. "Insyaallah benar," kata Gus Choi, dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Adapun pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pun berlangsung selama satu jam di Istana.

Kedatangan Paloh untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi.

Gus Choi menyatakan pihaknya tidak mengetahui secara rinci mengenai materi pembicaraan antara Jokowi dan Paloh.

"Belum tahu (pembicaraan) infonya," ujarnya.

Baca juga: Pidato Berapi-api Surya Paloh Ungkap Kekecewaannya Kepada Jokowi

Baca juga: Surya Paloh: Saat Mendukung Jokowi Jadi Presiden Sejalan dan Senapas, Tapi Sayang Seribu Kali Sayang

Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh dilakukan setelah presiden melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.

Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo di Istana Negara, Senin (17/7/2023) pagi.

Jokowi pun mengungkap alasan dirinya menunjuk Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo.

Jokowi mengatakan dirinya memiliki waktu yang sangat pendek di sisa masa jabatannya sebagai presiden.

Karena itu, ia ingin masalah prioritas di Kemenkoinfo dapat diselesaikan dengan cepat.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek. Satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Senin, (17/7/2023).

Penyelesaian yang dimaksud selain masalah hukum yakni masalah pembangunan tower atau menara BTS. 

Hal itu karena menyangkut layanan komunikasi masyarakat di daerah terdepan atau terluar.

"Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah-daersh terdepan dan tertinggal," kata Jokowi.

Jangan sampai kata Jokowi, pembangunan BTS menjadi terbengkalai karena adanya masalah hukum.

Karena itu, Menkominfo yang baru diharapkan dapat segera menyelesaikan pembangunan BTS.

"Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai ini yang saya nggak mau. ini tugas berada di situ," katanya.

Baca juga: Berapi-api Pidato AHY Sentil Utang Negara yang Meningkat : Jangan Besar Pasak Daripada Tiang

Baca juga: Inilah Daftar Harta Menteri dan Wakil Menteri yang Dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara

(*/tribun-medan.com) 

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved