Kadis LHK Marah Masih Ada Penebangan di Dolok Imun, Tanah Ulayat Naipospos

TRIBUN-MEDAN.COM - Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar marah besar setelah mengetahui masih ada penebangan dan pengangkutan kayu di Dolok Imun, Tapanuli Utara.

Yuliani langsung menghubungi petugas di KPH XII Tarutung agar menyetop segala aktivitas penebangan di sana.

"Setop semuanya, sita truk dan kayu," ucap Yuliani Siregar kepada petugas KPH XII Tarutung via telepon pada 16 Juli 2023.

Kepada wartawan Tribun Medan, Yuliani Siregar menegaskan jika pihaknya sedang melakukan penyidikan dan akan menurunkan tim ahli dari Jakarta ke Dolok Imun.

Penebangan di Dolok Imun diduga melanggar Undang-undang Kehutanan atau Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman pidana penjara.

Ia menegaskan jika Surat Keterangan Kepala Desa tidak bisa menjadi bukti kepemilikan lahan APL.

"Bukti kepemilikan APL tidak bisa surat desa, wajib BPN (Badan Pertanahan Nasional). Semua yang terlibat harus bertanggungjawab, saya sudah perintahkan penyidik untuk periksa semua pihak," kata Yuliani.

Pengusaha kayu Maya Situmorang dan masyarakat bernama Martupa Sibagariang sudah diperiksa.

Dinas LHK mengaku akan ada pihak lain yang akan dipanggil termasuk pemerintah desa yang mengeluarkan surat kepemilikan APL.

Kasus penebanagan di Dolok Imun ini mendapat protes keras oleh keturunan Marga Naipospos karena wilayah tersebut sebagai awal peradaban leluhurnya.

Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan memberikan lampu hijau agar Dolok Imun menjadi Tanah Ulayat Naipospos termasuk melakukan pemugaran makam di puncak Dolok Imun.

"APL di Dolok Imun milik Naipospos, harus dinikmati seluruh Naipospos bukan segelintir pihak. Saya mendukung jika ada pemugaran situs di sana, silakan dirembukan proses pemugarannya," ucap Nikson, beberapa waktu lalu.

Ia menyarankan agar keturunan Naipospos membentuk koperasi untuk menghijaukan kembali Dolok Imun dengan tanaman bebuah agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat.

(hen/tribun-medan.com)