Proposal Prabowo Ditolak, Ketua Komisi I DPR Minta Menhan Berhati-hati Bicara Konflik Rusia-Ukraina

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Sabtu (3/6/2023) untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.

Prabowo mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang bertikai dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, meminta Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia. 

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," kata Meutya Hafid, dalam keterangannya Senin (5/6/2023).

Ketua DPP Partai Golkar ini menjelaskan, Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina. 

"Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" ujar Meutya.

"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto pada Sabtu (3/6/2023) meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.

Prabowo mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang bertikai dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.

"Zona demiliterisasi harus diamati dan dimonitor oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB," ujarnya.

Ukraina Tolak Usulan Perdamaian dari Indonesia: Proposal Aneh dan Pro Rusia

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menolak usulan perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto mengusulkan gencatan senjata yang diikuti dengan demiliterisasi dan sejumlah poin lainnya.

Oleksii Reznikov menilai isi proposal itu aneh dan terkesan pro-Rusia.

"Saya akan berusaha bersikap sopan, (proposal itu) kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Oleksii Reznikov, Sabtu (3/6/2023).

"Kami tidak membutuhkan mediator ini untuk menyarankan rencana aneh seperti itu sebelum Rusia diusir dari Ukraina," lanjutnya, dikutip dari Financial Times.

Komentar Menhan Ukraina ini menyusul penolakan serupa dari juru bicara kementerian luar negeri Ukraina, Oleg Nikolenko.

Nikolenko mengatakan, Rusia telah melakukan tindakan agresi dan menduduki wilayah Ukraina.

Menurutnya, proposal gencatan senjata apa pun hanya akan memberi waktu pada Rusia untuk memperkuat militernya.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," katanya.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjutnya.

Meski menolak rencana perdamaian dari Indonesia, Oleg Nikolenko mengatakan negaranya menghargai perhatian Indonesia.

"Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap masalah pemulihan perdamaian. Indonesia harus menandatangani formula perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky," katanya.

Pidato Prabowo soal Proposal Perdamaian Rusia dan Ukraina

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan rencana perdamaian untuk Ukraina dan Rusia melalui pidato di acara Dialog Shangri-La, konferensi pertahanan tahunan di Singapura.

"Saya mengusulkan agar Dialog Shangri-La menemukan cara ... deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, Sabtu (3/6/2023), dikutip dari Finansial Times.

Prabowo membagikan rencana multi-poinnya.

Ia mengusulkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina.

Kemudian, diikuti dengan pembentukan zona demiliterisasi antara garis depan saat ini, misi PBB, dan referendum wilayah yang disengketakan.

Komentar Uni Eropa

Selain Ukraina, Uni Eropa juga mengkritik proposal perdamaian yang diajukan Indonesia itu.

Mereka menilai, proposal yang diajukan Indonesia sama seperti penyerahan wilayah Ukraina pada Rusia.

Perwakilan tinggi UE untuk kebijakan luar negeri, Josep Borrell, berbicara langsung setelah Menteri Pertahanan Indonesia berpidato.

Ia mengatakan harus ada kedamaian yang adil, bukan kedamaian penyerahan diri, dikutip dari Reuters.

“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina, tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” kata Borrell, mengomentari usulan Indonesia.

Prabowo: Indonesia Bersikap Netral

Prabowo mengatakan Indonesia tidak berusaha memihak siapa yang benar atau salah dalam perang itu.

Dia menegaskan kembali, bangsa Indonesia memilih di PBB untuk menentang invasi Rusia, dikutip dari AFR.

Namun dia mengatakan penghentian permusuhan dalam konflik itu penting, menyebutkan daftar negara-negara Asia dan Afrika yang telah menderita akibat perang dalam beberapa dekade terakhir.

“Tanyakan kepada teman-teman Vietnam kami, saudara-saudara Vietnam kami, tanyakan kepada saudara-saudara Kamboja kami, tanyakan kepada mereka berapa kali mereka telah diserbu,” kata Prabowo.

“Tanyakan kepada orang Indonesia sudah berapa kali mereka diserbu. Kami tahu perang. Kami ingin menyelesaikan, kami ingin membantu, tapi sekali lagi terserah kedua belah pihak. Untuk apa Perserikatan Bangsa-Bangsa jika bukan penyelesaian konflik,” lanjutnya.

(*/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com