AHY Disebut Sempat Ditawar Jadi Menteri dan Cawapres oleh Partai Koalisi Jokowi,Ngaku Langsung Tolak

TRIBUN-MEDAN.com - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut menolak tawaran dari partai koalisi Jokowi untuk menjadi menteri dan Cawapres. 

Hal ini diungkap oleh Juru bicara capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Sudirman Said.

Sudirman Said menyebut ada partai koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang merayu Partai Demokrat agar mau bergabung ke pemerintahan.

Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai diiming-imingi memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres.

"Kita juga tahu semua yang datang ke Demokrat, misalnya, itu ada yang sekedar menawarkan, yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapet (jatah kursi) menteri sampai 'Ya sudah, kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja."

"Bahkan ada partai yang datang, 'dibalik saja Mas AHY yang menjadi capresnya, saya yang menjadi cawapresnya. Ada yang begitu" katanya dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Widjajanto, dikutip Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: Viral, Pria Berbaju Ormas Pemuda Pancasila Lakukan Pungli Terhadap Pedagang di Sei Semayang

Baca juga: SIARAN Langsung Man City Vs Man United Final Piala FA Tak Tayang SCTV, Live Streaming Jam 21.00 WIB

Kendati demikian, Sudirmain Said mengapresiasi sikap Demokrat yang menolak terkait tawaran yang disebutnya berasal dari partai koalisi pemerintah.

"Jadi kalau ini apresiasi kita kepada Demokrat ya, kalau yang dicari hanya sekedar status atau pengen maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, sebetulnya beliau (AHY) sudah berangkat, ya," katanya.

Tak hanya Demokrat, Sudirman Said juga menyebut, PKS turut ditawari partai koalisi pemerintah dengan iming-iming adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu.

"Begitu pun dengan PKS, sampai hari ini, terus didekati. Bukan main-main ini (partai) yang dateng sambil dikatakan nanti bukan hanya soal-soal pembiayaan tapi juga suaranya bisa ditambah lewat segalam macem cara," jelasnya.

Sudirman Said pun menjelaskan, penolakan terhadap tawaran dari partai koalisi pemerintah tersebut adalah wujud kesolidan dari partai yang menjadi anggota KPP.

Baca juga: Bicara Posisi Partai Demokrat, Syarief Hasan luruskan pernyataan Presiden Jokowi

Dia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan.

"Makannya kalau posisi dalam koalisi kita tidak mengindahkan yang tadi, ya sudahlah bersama-sama dengan (koalisi partai lain) yang ada."

"Tapi justru karena ada panggilan etik, ada panggilan idealisme, ada panggilan bagaimana menjaga demokrasi, bagaiman hukum kembali yang ditegakan. Maka memang berkumpulah tiga partai yang punya ciri-ciri yang sama," jelasnya

(*)

Berita sudah tayang di tribunnews.com