Cerita Mensos Risma Lagi Rapat Kantor Digeledah KPK: Mereka Naik, Saya Gak Tau ke Mana, Lanjut Rapat

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini blak-blakan menceritakan detik-detik ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggledahan di kantor Dirjen Pemberdayaan Kementerian Sosial atau Dayasos pada Selasa, 23 Mei 2023.

Risma menjelaskan penyidik KPK datang ke kantor Kemensos ketika ia sedang rapat bersama stafnya.

Kemudian, salah satu pegawai Kemensos memberi tahu Risma mengenai kedatangan penyidik KPK yang hendak melakukan penggeledahan.

“KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkap pasti kaitannya dengan BGR (PT Bhanda Ghara Reksa) karena memang anggarannya ada di situ,” kata Risma dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (24/5/2023).

Setelah itu, Risma meminta bertemu dengan penyidik KPK terlebih dahulu sebelum memulai penggeledahan di kantor Dirjen Dayasos.

“Saya temui di ruang tamu saya. Mereka bilang mau cari data di kantor Kemneterian Sosial. Saya bilang silakan,” ucap Risma.

Kepada Risma, penyidik KPK kemudian meminta ruangan untuk para penyidik. Risma pun menyanggupinya. Selanjutnya, penyidik memulai penggeledahan.

“Mereka naik (mau melakukan penggeledahan), terus saya tidak tahu mereka mau ke mana-mana di atas,” ucap Risma.

Risma pun mengaku sama sekali tidak mengintervensi para penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpinnya itu.

“Inspektorat saya orang KPK. Saya diingatkan untuk tidak intervensi, saya tidak intervensi,” ujar RIsma.

Di saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, Risma pun melanjutkan rapatnya bersama para stafnya.

Lalu menjelang Maghrib, kata Risma, penyidik KPK rampung menggeledah kantor Dirjen Pemberdayaan Kemensos dan sempat berpamitan kepadanya sebelum meninggalkan kantornya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, mengatakan Mensos Risma tidak dimintai keterangan oleh penyidik KPK saat penggeledahan berlangsung.

Sebab, kasus yang tengah disidik oleh KPK itu adalah kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode 2020-2021.

Kasus tersebut bergulir pada September 2020 silam.

Sedangkan Risma, kata dia, baru menjabat sebagai Mensos pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

"Enggak lah (Risma tidak dimintai keterangan). Kan, itu terjadi tahun 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasi wong sudah kejadian ya," kata Sigit dikutip dari tayangan KompasTV, Selasa (23/5/2023) malam.

Adapun KPK diketahui menggeledah Kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).

Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Tetapi, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.

Selain itu, KPK mencegah lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.

Mensos Risma Mutasi Pejabatnya

Dalam rangka pengungkapan kasus dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 hingga 2021, pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang terlibat dimutasi.

Mutasi tersebut dilakukan agar para pejabat yang terlibat itu tidak memegang posisi yang strategis.

"Yang jelas itu sudah enggak ada semua staf itu di sini. Itu saja."

"Kemudian ada informasi ini yang terlibat langsung saya pindah," ujar Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jl Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-jobkan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.

Langkah mutasi yang Risma ambil tersebut juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa."

"Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah."

"Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.

Kendati demikian, Risma juga mengatakan dirinya nantinya ada kemungkinan digugat jika pejabat yang dinon-jobkan tidak terbukti terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya non-jobkan, tapi itu harus diperiksa dulu."

"Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," katanya.

(*/Tribun-Medan.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.TV