Alasan Mensos Risma Bisa Lolos dari KPK, Padahal Kantornya Sudah Diobok-obok, Ternyata Gara-gara Ini

TRIBUN-MEDAN.COM – Terungkap alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini lolos dari KPK, padahal kantor Kemensos nya sudah diobok-obok.

Bukan hanya alasan nya lolos dari KPK saja, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga bahkan tidak dimintai keterangan oleh penyidik KPK pada saat melakukan penggeledahan di kantor Kemensos.

Adapun alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dimintai keterangan karena kasus yang tengah disidik oleh penyidik KPK adalah kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode 2020-2021 lalu.

Diketahui, kasus tersebut pun bergulir pada September 2020 silam.

Sedangkan Risma, baru menjabat sebagai Mensos pada Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

"Enggak lah (Risma tidak dimintai keterangan). Kan, itu terjadi tahun 2020. Apalagi yang mau dikonfirmasi wong sudah kejadian ya," Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa, dikutip dari Kompas TV, Rabu (24/5/2023).

Sigit juga mengungkapkan, ketika penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan, Risma bersama timnya tengah mengadakan rapat internal.

Di saat penggeledahan berlangsung, Risma disebut tetap bekerja seperti biasa.

Menurut Sigit, penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mengganggu aktivitas di Kemensos. 

Baca juga: Jahatnya Pegawai Kemensos, Beras Bansos Orang Miskin Tega Dikorupsikan, Risma Auto Tendang si‘Rakus’

Bahkan, rapat yang dilakukan oleh Risma bersama timnya tetap dilanjutkan hingga sore hari.

Setelah selesai menggeledah, penyidik KPK sempat berpamitan.

"Melanjutkan meeting kita sampai sore. Ketika mereka selesai, mereka kemudian pamitan dan mengucapkan terima kasih (karena telah kooperatif)," ujarnya.

"Kami tidak melakukan dan menutup-nutupi apa pun, tidak mengkoordinasikan apa pun, tidak melakukan skenario apa pun,"

"Ya sudah memang seperti itu dan yang kami katakan kejadian yang sudah lalu," pungkasnya.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa barang tidak lagi dilakukan oleh Kemensos sejak ia menjabat sebagai menteri.

Di masanya, bansos diganti menjadi uang dengan nominal tertentu. Risma menyebutkan, jika ada bansos berupa barang, maka bukan dari Kemensos.

"Tahun 2021 (setelah) saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan, 'Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu saja uang'. Jadi nanti kalau ada Bansos beras itu bukan dari Kemensos. Saya sudah enggak mau kalau bentuk barang," kata Risma saat ditemui di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Risma mengaku, ia bahkan menolak jika beberapa pihak memintanya memberikan bansos berbentuk barang. Perintah Presiden Jokowi untuk memberikan bansos berupa uang menjadi landasannya.

"Saat ada perintah itu bukan dari Bapak Presiden untuk saya memberikan Bansos beras di 2021, saya tolak. Saya tidak mau karena saya memegang arahan Bapak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu bentuk uang," ucap Risma.

"Makanya 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Clear, ya," imbuh dia. Menurut Risma, memberikan bansos dalam bentuk uang lebih mudah. Ia mengungkapkan, bansos dalam bentuk barang justru lebih rumit pengawasannya. 

Risma menyampaikan sudah memutasi pegawai yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi beras bantuan sosial tersebut.

Risma menuturkan, pegawai tersebut dirotasi sehingga tidak lagi berada di jabatan strategis Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kemudian ada info ini, yang (diduga) terlibat (korupsi beras bansos) ini, yang saya langsung pindah ke suatu tempat yang dia tidak memegang keuangan yang berat. Begitu, lho," kata Risma.

"Memang ada yang saya non job-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu saya kalau melakukan itu. Karena saya bisa digugat ya, kan. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul. Makanya itu, ya sudah yang penting tidak megang yang strategis," imbuh

Kendati begitu, Risma tidak menjelaskan secara rinci berapa dan dari divisi mana pegawai yang telah dimutasi tersebut.

Yang jelas, kata dia, pegawai itu tidak lagi berada di kantor pusat.

"Enggak, saya enggak bisa (perjelas staf dari mana). Mohon maaf, wong itu analisaku. Aku mantan PNS jadi aku ngerti," ujarnya. "Yang jelas semua staf itu enggak ada di sini di kantor pusat. Sejak saya mendengar," imbuh Risma.

Risma mengatakan, mutasi itu dilakukan agar tidak ada masalah apapun ketika ia memimpin.

Apalagi, ia sudah melibatkan inspektorat jenderal untuk selalu mengawal program-program yang ada di Kemensos.

"Saya butuh aman, kan. Itu bagi saya mengamankan saya gitu kan,"

"Saya enggak tahu setelah itu mungkin dia insaf atau apa. Tapi yang jelas bagi saya, saya butuh aman," tandasnya.

(*/Tribun-Medan.com)

Baca juga: Pria Tertangkap Basah Ngintip di Kos-kosan Wanita, Loncat dari Atas Gedung Usai Dipergoki Korban

Baca juga: Dilaporkan ke Polda Sumut karena Skandal Perselingkuhan, Kompol Agung Sudah 2 Hari Tak Masuk Kantor