Ganjar Akan Optimalkan DAK untuk Perbaikan Insfrastruktur

TRIBUN-MEDAN.com, SRAGEN - Gubernur Ganjar Pranowo akan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Jawa Tengah. Ganjar membeberkan, pemerintah pusat mengucurkan DAK untuk Jateng sebesar Rp 1,1 Triliun.

Hal itu disampaikan Ganjar saat Roadshow Musrenbang pertama di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten di Sasana Manggala Sukowati, Kabupaten Sragen, Senin (13/3/2023). Dalam kegiatan itu, kepala daerah di enam wilayah pengembangan menyampaikan masalah jalan rusak.

Maka dalam kegiatan, Ganjar menyampaikan kepada para kepala daerah agar fokus pada pelaksanaan penanganan infrastruktur, karena Jawa Tengah mendapat DAK sebesar Rp 1,1 triliun.

“Bapak ibu tidak usah khawatir diprotes warga, karena saya juga tiap hari dilapori. Nah untuk infrastruktur, kita akan dapat bantuan Rp 1,1 triliun untuk membereskan di Jateng. Pengerjaannya sudah mulai dilakukan,” ucap Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat itu akan digunakan untuk penanganan seluruh infrastruktur yang ada di Jawa Tengah.

“Solo Raya itu kemarin itu saya udah dikasih tahu karena apa, terkait dengan yang ada di sekitar Sragen yang banyak protes dari masyarakat ke saya itu, itu cukup banyak” ujarnya usai acara.

Ganjar menjelaskan, nantinya DAK sebesar Rp 1,1 triliun itu akan digunakan untuk sejumlah paket kegiatan. Antara lain, kegiatan preservasi ruas jalan Galeh-Ngrampal di Sragen sebesar Rp 9,9 miliar.

“Lalu preservasi ruas jalan Lasem sampai dengan Sale ini di sekitar Rembang sana. Ini gede karena rusaknya lumayan parah, sekitar Rp 17 miliar,” katanya.

Selain itu, juga alokasi melalui Inpres infrastruktur. Di antaranya yang sudah berjalan di paket ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer sebesar Rp 108,5 miliar dengan nilai kontrak Rp97 miliar.

“Jadi beberapa ruas-ruas penting yang ini perlu kami kejar, kami komunikasi dan minta petunjuk dan bantuan dari pusat. Alhamdulillah beberapa bisa kami kerjakan,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, penanganan infrastruktur jalan sebenarnya sudah masuk dalam RPJMD baik provinsi namun daerah. Hanya saja, selama dua tahun belakang harus direalokasi untuk penanganan Covid-19.

“Problem kita ini kan dua tahun kita nggak bangun ya, kemarin ya itu aja. Dananya direfocusing untuk yang lain, sehingga ya kondisinya lumayan dedel duel,” katanya.

Belum lagi, selama masa tersebut juga ditambah faktor penyebab lain. Di antaranya, hujan ekstrem, bencana dan truk over dimensi over load.

“Jadi dimensinya tinggi, loadnya tinggi dan itu membikin ya ada kontribusinya ya. Solusinya ya ditertibkan, tapi dibutuhkan keterlibatan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, terus kemudian pemilik truk. Kalau mau ngangkut lebih tinggi dari kapasitas, as-nya lebih banyak. istilahnya multi excel, sumbunya multi jadi bisa mengamankan,” tandas Ganjar.

(*)