Heboh Amien Rais Sebut Partai Ummat Sengaja Digagalkan KPU, Pengurus di Tanjungbalai Lakukan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM,TANJUNGBALAI - Amien Rais sempat bikin heboh dengan ucapannya yang menyebut bahwa KPU RI sengaja menggagalkan Partai Ummat melaju pada Pemilu 2024.

Berkaitan dengan masalah ini, Amien Rais juga mengaku akan melapor pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

"Kemarin kami (Partai Ummat) melakukan rapat koordinasi dengan DPP untuk membahas hal tersebut," kata Yuha Syufat, Ketua DPD Ummat Tanjungbalai, Rabu(14/12/2022).

Yudha mengatakan, soal gagalnya Partai Ummat melaju dalam Pemilu 2024 sudah dipastikan kebenarannya oleh pengurus DPP. 

Baca juga: Partai Ummat Deliserdang Optimis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Sudah Miliki Tiga Ribu Kader

"Dapat informasi A1 yang valid, bahwa seluruh partai baru dan non parlemen akan diloloskan oleh KPU, kecuali Partai Ummat," kata Yuha. 

Menurutnya, keputusan yang dilkuarkan tersebut bersifat bias dan penuh dengan kejanggalan dan tidak masuk akal. 

"Kita tunggu sajalah, karena bila hal tersebut benar, maka itu sangat bias. Karena disinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai tertentu," katanya. 

Menurutnya, bila benar KPU melakukan hal tersebut sesuai dengan arahan kekuatan politik yang besar, maka KPU dinilai tidak independen. 

Baca juga: Kader Partai Ummat Ditangkap Densus 88 Terkait Terorisme, Arvindo Noviar Mengaku Tak Heran

"Karena hal tersebut dapat diduga disengaja untuk menyingkirkan partai Ummat dalam pemilu 2024," kata Yuha. 

Jelas Yuha, dalam pertemuan secara virtual tersebut, partai Ummat mengajukan tiga tuntutan kepada KPU. 

"Pertama menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan non parlemen diaudit oleh tim independen," ujarnya. 

Lanjutnya, yang kedua, partai Ummat menuntut agar seluruh verifikasi administrasi juga diaudit oleh tim independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. 

Baca juga: 4 DPC Bubar, Kini 31 Kader DPP Partai Ummat Mundur

"Ketiga, menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU, baik pusat, Provinsi, maupun daerah, mengenai verifikasi faktual. Dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran," katanya. 

Kata Yuha, pernyataan tersebut dibuat oleh DPP Ummat untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dan berharap seluruh masyarakat mengawasi bersama-sama proses penyelenggaran pemilu.(cr2/tribun-medan.com)