OJK Dorong Target Inklusi Keuangan 90 Persen, Selenggarakan Bulan Inklusi Keuangan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara kembali berinisiatif menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022. Ada pun kegiatan BIK untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Wan Nuzul Fachri mengatakan, Bulan Inklusi Keuangan dilakukan untuk membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat, mengkampanyekan budaya menabung serta mengoptimalkan program-program inklusi keuangan.

"Akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka hal ini perlu dibarengi dengan pemahaman yang baik,” katanya, Kamis (20/10/2022).

Ia mengatakan, sejak tahun 2016, OJK telah menginisiasi bulan Oktober sebagai Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Professor Harvard Sebut Hybrid Bank BRI Bantu Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia

Hal itu guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024, dan tentunya dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ada pun tema yang ditetapkan untuk bulan Oktober 2022 ini yakni Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat.

Ia mengatakan dengan adanya bulan inklusi keuangan ini juga diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan khususnya Sumatra Utara.

Dalam kesempatan sama, Kepala OJK Sumbagut Yusup Ansori menyampikan, BIK dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat sejalan dengan inklusi keuangan.

“Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan OJK tahun 2019, Sumut inklusi keuangannya sudah 93,98 persen sementara literasi hanya 38,03 persen," kata Yusup.

Disebutnya, ada banyak masyarakat yang sudah menggunakan jasa keuangan tapi tidak mengenal produk yang dia gunakan seperti apa.

"Kita tidak mau ada gap antara inklusi dengan literasi, sehingga keduanya bersinergi. Selain IKB ini juga kami juga telah banyak melakukan berbagai kegitan bersama dengan kampus, Bursa Efek Indonesia, Pemprov dan Pemda, BI, jasa keuangan dan instanso terkait,” jelasnya.