Ratusan Ojol Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Tolak Penyesuaian Tarif Pascakenaikan BBM

Ratusan Ojol Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Tolak Penyesuaian Tarif Pascakenaikan BBM

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ratusan pengemudi Ojek Online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) memggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (13/9/2022).

Adapun tuntutan sopir ojol yakni menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyesuaian tarif wilayah I Pulau Sumatera yang dilakukan Kementrian Perhubungan.

"Kita ingin menyampaikan aspirasi kepada pihak gubernur. Karena beliau sebagai pemangku kebijakan di Sumatera Utara yang menaungi institusi perhubungan. Ada beberapa poin yang terkait kementrian perhubungan yang menjadi tuntutan kami Ojol Sumut. Kami Ojol Sumut belum bisa menerima penyesuaian tarif yang diumumkan baru tanggal 11 September kemarin," ujar Ketua Umum GODAMS, Agam Zubir usai aksi.

Agam mengaku, kenaikan tarif tersebut tidak didasarkan keadilan kepada para sopir ojek online.

"Karena dilakukan penambahan yang tidak signifikan, tidak cocok dan tidak balance dengan pengeluaran kami sehari-hari untuk membeli bahan bakar minyak. Kami menginginkan minimal 20 atau 15 persen paling tidak, tapi ini kenaikan hanya berkisar 6 sampai 8 persen," katanya.
Dikatakannya, kenaikan tersebut hanya berkisar Rp 800 hingga Rp 1000 untuk setiap biaya layanan dari aplikator.

Jika biaya layanan sebelumnya sebesar Rp 6.400, kini naik menjadi Rp 7.200

"Ini sangat tidak mencerminkan keadilan bagi kami. Di mana kenaikan harga BBM sangat signifikan namun kenaikan tarif tidak sesuai," ucapnya.

Tak lama berorasi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sempat menemui massa aksi dan menandatangani tuntutan para sopir ojol.

Edy berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Agam mengatakan, jika dalam waktu dekat tuntutan mereka tidak mendapatkan respons, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan kepada pihak aplikator dan DPRD Sumut.

"Ini bukan hanya di Sumatera Utara saja, tapi di seluruh Indonesia kami hari ini tetap menggaungkan hal yang sama, penolakan tarif dan penyesuaian tarif yang adil bagi seluruh driver. Kami akan aksi ke kantor aplikator dan gedung dewan kembali," katanya.

Sebab, kata Agam, kenaikan harga BBM bisa membuat sopir ojol kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Kemungkinan akan ada (collapse) dengan adanya dampak dari kenaikan BBM ini semua bisa terjadi. Ketika kebutuhan ekonomi sudah mendesak, anak-anak kita sudah tidak bisa lagi sekolah, kendaraan tidak bisa lagi diperbaiki apapun hal terburuk bisa terjadi," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)