News Video

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Lakukan Kunjungan Ke Medan, Tinjau Lahan di Polonia Yang Bermasalah

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan ke Medan

Editor: Fariz

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan ke Medan pada Selasa (12/7/2022).

Kunjungan tersebut dijadwalkan akan meninjau sejumlah permasalahan agraria yang terjadi di Sumatera Utara.

"Saya memang ke sini itu dalam rangka melihat wilayah-wilayah yang sedang berkasus seperti di Polonia, karena saya tidak hanya melihat di atas meja saja," kata Hadi usai mengunjungi kantor BPN Medan.

Hadi Tjahjanto mengatakan, dirinya ingin mendapatkan informasi yang jelas terkait permasalahan tersebut sehingga dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk penyelesaiannya.

"Saya coba lihat di lapangan dan saya mendapatkan informasi yang jelas sehingga nanti akan segera kita koordinasi kan dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut," ucapnya.

Ia pun mengaku, bahwa ada perbedaan antara kondisi di kantor dengan di lapangan.

"Karena di kantor dengan di lapangan beda, sehingga saya harus turun ke lapangan, saya lihat objek dan tentunya saya bicara dengan masyarakat untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di Medan," katanya.

Sementara, untuk sistem pendaftaran sertifikat tanah secara gratis atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Hadi mengatakan di Medan masih ada sekitar 60 ribu bidang tanah yang belum didaftarkan sertifikat tanahnya.

"PTSL yang tadi saya tanyakan di sini tinggal 60 ribu bidang lagi. Ya kecil lah itu ya. Itu sudah menuju ke Kota lengkap. Kalau sudah menuju ke kota lengkap permasalahan-permasalahan kepastian hukum itu pasti akan terjamin dengan baik," ucapnya.

Upaya untuk mempercepat pendaftaran sertifikat tersebut, jelas Hadi, dibutuhkan paritisipasi masyarakat dan berbagai instansi.

"Upaya-upayanya kita bisa dengan CSR, untuk pengukuran, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Kemudian mengedukasi masyarakat untuk mengurus secara mandiri sehingga tidak ada pungli itulah yang akan segera meningkatkan program PTSL dan mandiri menuju ke kota lengkap," katanya.

Hadi mengaku untuk pembagian sertifikat tanah yang dikabarkan sempat mengendap tidak benar.

"Kalau sudah dicetak, PTSL segera kita bagikan, tak ada yang mengendap. Target kita di 2022, kita memiliki roadmap untuk bisa memiliki 126 juta. Tapi beberapa kota seperti Medan, Jawa, Sumatera juga merupakan kota yang siap menjadi kota lengkap," pungkasnya.

(cr14/www.tribun-medan.com).

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved