Manajer PSMS Tak Diterima Masuk Forum Kongres PSSI 2022, Mulyadi : Kami Sangat Terkejut

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Perwakilan PT. Kinantan Medan Indonesia (KMI) yang menaungi PSMS Medan untuk Liga 2 musim 2022/2023, tak diterima masuk dalam Kongres Biasa PSSI 2022 di Bandung, Senin (30/5/2022).

Di mana perwakilan PT. KMI ini diwakili atau dimandatkan ke Manajer PSMS, Mulyadi Simatupang, bersama Direktur Hukum PT. KMI, Bambang Abimanyu.

Baca juga: BAKAL Buat Kompetisi Internasional, Edy Rahmayadi Undang Tim Luar Negeri Lawan PSMS Medan

"Pertama kami sangat terkejut, mandat kami tidak diproses sejak Minggu (29/5/202) malam. Mandat kami diterima panitia kongres bagian registrasi, tapi mereka seperti kebingungan. Kita heran dan bertanya ada apa ini?" kata Mulyadi mengawali ceritanya, saat dihubungi awak media, Senin (30/5/2022).

Karena tak direspon, lanjut Mulyadi, salah satu penanggung jawab registrasi kongres sempat meminta pihaknya menunggu.

"Ternyata setelah kita tunggu, kita baru tahu kalau ada oknum yang mengaku PSMS yang lebih dulu meregistrasi dan sudah mendaftar melalui SIAP (Sistem Informasi dan Administrasi PSSI) yang sudah disetujui," bebernya.

"Kita tahu itu dari akun kita di SIAP itu. Kita terkejut dan kita tanyakan, tak ada satu panitia pun yang bisa menjawab, sampai kami tunggu jam 12 malam," lanjutnya.

Lebih lanjut, Mulyadi menyayangkan dan mempertanyakan sikap PSSI yang diam seribu bahasa tak memberikan penjelasan rinci kepada pihaknya.

"Maka dari itu kami ingin pertanyakan kepada PSSI apa alasannya, tapi tidak ada satupun yang bisa kita jumpai. Sehingga kami tak bisa masuk ke kongres hari ini," ucapnya.

Baca juga: PSMS Resmi Perkenalkan Dua Pemain Anyar, Inilah Sosok Pemimpin Ayam Kinantan di Liga 2

"Jadi kita sebenarnya tidak ada urusan dengan oknum yang mengaku PSMS ini. Jadinya kita ada urusan dengan PSSI kenapa kami gak bisa masuk namun tak ada jawaban. Tak ada transparansi. Karena tak respon dari PSSI, jam 12 malam kami tinggal tempat kongres," sambungnya.

Ketika disinggung perihal langkah pihaknya, Mulyadi menyebut pihaknya akan melakukan upaya melalui Direktur Hukum, Bambang Abimanyu.

"Nanti saat kembali pulang, ini akan diserahkan ke direktur hukum kita. Karena kami lihat ada kejanggalan-kejanggalan ini," pungkasnya.

(cr12/tribun-medan.com)