Sebut Luhut Menteri Pongah dan Sok Merasa Berkuasa, Masinton Diperingatkan Tokoh Masyarakat Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM - Belakangan ini, Politikus PDIP Masinton Pasaribu berkali-kali secara tegas meminta Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari semua jabatannya. Hal ini lantaran Masinton menilai bahwa Luhut telah membuat kegaduhan gara-gara pernyataan soal wacana penundaan Pemilu 2022.

Bahkan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu itu sebut menteri pongah dan sok berkuasa.

"Pertanyaannya adalah kemana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut?  Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan diatas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," kata Masinton.

Namun ternyata desakan Masinton terhadap Luhut justru menuai kecaman. Pernyataan Masinton Pasaribu yang meminta Luhut Binsar Pandjaitan mundur dinilai sebagai sikap yang takabur dan patut disesalkan. Hal itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Sumatera Utara (Sumut), Dr RE Nainggolan.

“Konstitusi kita jelas. Menteri itu pembantu presiden. Pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif presiden," ujar RE Nainggolan kepada awak media, Senin (11/4/2022).

"Seharusnya, masing-masing pihak, apalagi mereka yang berada di pentas politik nasional, tahu garis masing-masing. Jangan sampai semua serba gaduh tak menentu, tidak memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, RE Nainggolan yang pernah menjadi Bupati Tapanuli Utara itu menganggap pernyataan Masinton bisa melukai hati warga Sumatera Utara.

Warga Sumut dinilai sudah nyata melihat peran vital Luhut dalam membangun daerah ini, baik dalam kapasitasnya sebagai menteri maupun sebagai pribadi.

“Siapa pun yang bisa melihat dengan jernih dan fair, tidak bisa memungkiri peran besar Pak Luhut. Sumut ibarat batang yang bangkit setelah lama terendam," kata dia.

"Danau Toba kembali berkilau, infrastruktur dibangun dan dikebut di mana-mana. Konektivitas di Sumut sekarang menjadi salah satu yang terbaik di luar Jawa."

"Kan, jadi bisa muncul nanti pertanyaan di hati masyarakat, yang mendesak mundur itu sudah bikin apa untuk Sumut?” paparnya.

Tidak hanya di Sumut, lanjut RE Nainggolan, hasil kerja keras Luhut sebagai Pembantu Presiden Jokowi, juga terasa di berbagai bidang di tengah tengah bangsa dan negara. Khususnya dalam mendorong masuknya investasi untuk menggerakkan perekonomian yang melesu setelah dihantam pandemi Covid-19.

“Saya kira terlepas dari subjektivitas pribadi masing-masing, itu harus kita akui lah bagaimana beliau bisa menembus sumber-sumber investasi raksasa di seluruh dunia,” katanya.

Lebih lanjut, RE Nainggolan menjelaskan, wacana soal penundaan pemilu atau penambahan periode itu sudah jelas dibantah sejak awal oleh Presiden Jokowi.

“Itu kegaduhan yang sama sekali tidak perlu. Jangan makin diperkeruh dengan penyataan bernada tuduhan congkak dan semena-mena," ujarnya.

"Kita baca pernyataan Jubir Menko Marves RI, setelah Presiden mengingatkan para Menteri, Pak LBP tegak lurus patuh pada perintah itu. ujarnya mengingatkan," katanya.

Tokoh yang masih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial itu juga mengaku sangat ironis melihat Masinton yang paling maju mengecam Luhut Pandjaitan.

“Mereka yang berasal dari daerah lain saja bisa tenang dan dewasa. Mengapa harus kita sama kita yang seperti saling adu."

"Ini kan makin membenarkan stereotip bahwa ‘halak hita’ ini paling susah bersatu dan tidak  saling dukung, bahkan ironis nya yg terjadi saat ini  justru lebih dahulu ingin menjatuhkan dan merusak,” katanya.

RE Nainggolan juga mengingatkan, meski tidak semua orang di Sumut khususnya dan masyarakat pada umumnya  merespons pernyataan Masinton, tetapi masyarakat pasti mencatat.

“Saya kira tak perlulah kita ajari lagi bahwa dalam politik itu yang paling perih itu adalah hukuman yang diberikan rakyat di kotak suara."

"Semestinya kita kedepankan kesantunan, kerendahan hati ,sikap dan dukungan bagi kemajuan daerah yang kita cintai."

"Sudah tak zaman nya lagi terlalu maju teriak-teriak hantam sana-sini. Jadi tak simpati nanti masyarakat kepada kita,” ujarnya.

RE turut mengutip pepatah Batak yakni pantun hangoluan, tois hamagoan.

“Sopan santun, khususnya kepada yang lebih tua dan dituakan itu perlu. Itu karakter luhur kita sebagai bangsa."

"Semua ungkapan dan tindakan mereka yang berada di pentas politik nasional ditonton dan dicatat semua lapisan masyarakat, menjadi pelajaran bagi generasi yang lebih muda."

"Hendaknya semua pihak memberi contoh dan pendidikan politik yang baik, agar kita semua dewasa dalam bernegara di masa-masa yang akan datang. Ungkapan para politisi handal, santun dalam berbicara namun tegas dalam keputusan," pungkasnya dikutipdari TribunJakarta.com dengan judul Tokoh Masyarakat Sumut Kecam Pernyataan Masinton PDIP, Dinilai Tak Beretika Usai Minta Luhut Mundur,

PKB: Sulit Mecari Sosok Seperti Luhut

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sulit menemukan sosok seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di pemerintahan.

Sehingga, Luhut dinilai sulit untuk terkena reshuffle atau digantikan posisinya sebagai menteri.

"Yang mau ganti Pak Luhut tuh siapa? Saya tanya saja. Kan kalau melihat dari yang ada itu, tidak akan ada reshuffle, apalagi Pak Luhut. Karena apa? Sulit cari gantinya. Di persepsi saya," kata Jazilul saat diskusi di acara Kompas.com Gaspol!, Selasa (12/4/2022).

Menurutnya, meskipun Luhut beberapa kali terlibat menyuarakan wacana penundaan pemilu atau isu presiden 3 periode, tetap saja Jokowi tak akan mencopotnya.

Ia beralasan karena Jokowi melihat Luhut mampu menyelesaikan tugas yang diberikan.

"Ya kan memang banyak hal-hal yang ditangani oleh Pak Luhut selesai, kan," tutur dia.

Kendati demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menganggap Luhut memiliki kekuatan politik yang kuat.

Sebab itu, Wakil Ketua MPR itu berpandangan, jabatan yang kerap diberikan kepada Luhut hanya sekadar apresiasi dari Jokowi.

Apresiasi itu diberikan karena melihat Luhut banyak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.

"Terus orang bilang, oh super berarti. Ya memang bisa, berarti super. Memang mau bilang apa? Karena banyak orang juga yang diberikan tugas enggak selesai," katanya.

"Nah, menurut saya itu kan bagian dari penghargaan mungkin ya. Karena sudah selesai tugasnya, dikasih jabatan lagi, dikasih kepercayaan lagi," sambung Jazilul.

Diketahui, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022.

Aturan ini menegaskan posisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

Dengan bertambahnya tugas ini, maka semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang oleh Luhut.

Sebagaimana diketahui, selama ini Luhut sering mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengurus sejumlah hal di luar tugas-tugas kementerian. 

Menyelisik Klaim Luhut

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ia tak pernah mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hal itu disampaikan Luhut saat menjawab protes mahasiswa kala ia mengunjungi Universitas Indonesia (UI), di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/4/2022).

"Dengerin, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Pernah saya katakan, di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," kata Luhut saat menemui para paserta aksi, Selasa.

Adapun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang diklaim Luhut bukan berasal dari dirinya, telah meramaikan jagat politik nasional.

Munculnya wacana tersebut pun memicu demonstrasi besar-besaran yang digelar mahasiswa dari berbagai universitas di sejumlah kota besar di Indonesia.

Kompas.com pun mencoba menyelisik pernyataan Luhut tentang wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Berikut sejumlah pernyataan Luhut terkait isu tersebut.

Soal aspirasi penundaan pemilu

Luhut pertama kali mengklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun Youtube.

Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun Luhut sejak awal menolak membuka data itu.

"Ya janganlah, buat apa dibuka?,” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022 lalu.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan ia tidak berbohong. Ia mengklaim data tersebut benar-benar ada. Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut maupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.

Luhut mengaku, dirinya banyak mendengar aspirasi dari rakyat soal penundaan pemilu. Dia bilang, masyarakat banyak yang bertanya ke dirinya mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

Tak hanya itu, kepada Luhut, banyak yang menyatakan bahwa kondisi saat ini relatif tenang tanpa pergantian kepemimpinan.

"(Masyarakat bertanya), kenapa mesti kita buru-buru? Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun. Kayak gitu, ya apa istilahnya dulu itulah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," ujar Luhut.

Sebelum Luhut menyampaikan bahwa ia memiliki big data soal aspirasi penundaan pemilu, beberapa ketua umum partai pendukung pemerintah telah menyampaikan wacana yang senada.

menanggapi kesamaan ide tersebut, Luhut mengaku tidak pernah memanggil elite partai politik untuk berkonsolidasi membahas ini.

Luhut mengaku paham bahwa upaya menunda pemilu butuh proses yang panjang, perlu persetujuan DPR hingga MPR. Namun dia mengeklaim bakal menyambut baik jika wacana tersebut terealisasi.

Aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden

Sementara itu, seruan perpanjangan masa jabatan presiden sudah mulanya digaungkan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi.

Namun seruan tersebut semakin teramplifikasi dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Acara tersebut juga dihadiri Luhut.

Awalnya, Luhut yang hadir dalam acara tersebut menggelar tanya jawab dengan para kepala dan perangkat desa yang hadir.

Adalah Muslim, perwakilan perangkat desa asal Aceh yang mulanya bertanya tentang pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Di depan Luhut, dirinya menyampaikan harapan agar Jokowi dapat memindahkan pengelolaan taman tersebut dari Medan ke Aceh.

Muslim berharap Luhut dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh ini ke presiden. Usai bertanya, Muslim tiba-tiba meneriakkan dukungan Presiden Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim diakhiri dengan teriakan.

"Setujuu!" balas kepala dan perangkat desa lain yang hadir.

Mendengar seruan itu, Luhut tak memberikan jawaban lisan. Dia hanya tersenyum.

Tak hanya itu, Apdesi menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode setelah Lebaran.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode, termasuk Luhut.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya.

Belakangan, kubu Surtawijaya mengonfirmasi bahwanama Luhut ada di struktur organisasi mereka. Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi.

Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021. Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Walaupun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, menyebut bahwa Luhut dipilih sebagai ketua dewan pembina oleh para pengurus secara langsung.

“Pembina, MPO, itu orangnya ditentukan oleh pengurus, bukan melalui Munas. Pembina (adalah) tokoh-tokoh yang kami anggap peduli dengan desa,” kata Azri dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

(*/tribun-medan.com/kompas.com/tribunjakarta.com)