DPRD Asahan Anggarkan Pembelian Jas Rp 557 Juta, Mahasiswa Kesal, Bawa 'Pocong Berjas'

TRIBUN-MEDAN.COM, ASAHAN - Sejumlah mahasiswa mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Asahan untuk meminta dibatalkannya perencanaan pengadaan baju dinas anggota dewan senilai Rp 557 juta.

Menurut Khairul Syukri Harahap, Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kabupaten Asahan, hal tersebut telah menciderai hati masyarakat yang saat ini sedang susah melawan pandemi covid-19.

Selain itu, Syukri juga mempertanyakan baju apa yang dipesan oleh DPRD Asahan sehingga anggaran dana hingga Rp 577 juta.

"Anggaran untuk membeli pakaian dinas 45 orang anggota dewan dinilai fantastis. Masyarakat sedang susah, kalian membuang-buang uang lebih dari setengah miliar," katanya dalam orasinya, Rabu(23/2/2022).

Akibat hal tersebut, Syukri dan rekan-rekannya membawa dia orang pocong mengenakan jas yang menyimbolkan matinya rasa nurani eksekutif bagi masyarakat yang saat ini sedang susah-susahnya.

"Kami kemari membawa pocong yang mengibaratkan telah hancurnya hati nurani dan rasa empati ibu dan bapak terhadap masyarakat yang tega menggunakan anggaran setengah miliar dimana masyarakat sedang susah-susahnya," katanya.

Jelas Syukri, pengadaan baju anggota dewan Kabupaten Asahan tersebut sudah tercantum dalam APBD Kabupaten Asahan tahun 2022 sebesar Rp 577,9 juta.

Hal itu sangat disayangkan oleh pihaknya, bahkan sebelumnya, Kabupaten Asahan juga telah merencanakan untuk merenovasi rumah dinas Bupati senilai Rp 2,2 miliar.

"Hal itu untuk apa mereka membelikan hal yang tidak penting bagi rakyat. Apakah istana mereka kurang bagus, apakah baju mereka kurang cantik. APBD ini untuk mereka apa untuk rakyat?" katanya sambil bertanya-tanya.

Akibat hal tersebut, mahasiswa meminta untuk menjumpai ketua DPRD Kabupaten Asahan, yang diketahui Burhanuddin Harahap, namun ketua DPRD enggan menemui para peserta aksi.

Akibat hal tersebut, mahasiswa hendak melakukan sweeping dan di pukul mundur oleh pamong praja.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan satuan polisi pamong praja tidak dapat dihindari.

Namun, akibat pimpinan dewan enggan menjumpai peserta aksi pun membubarkan diri dan menuju ke Kantor Bupati.

(cr2/tribun-medan.com)