25 Daerah di Sumut Terima CPNS, Pemprov Buka Lowongan 10.991 Formasi Guru PPPK

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 25 kabupaten dan kota di Sumatera Utara ada membuka penerimaan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran (TA) 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut Faisal Arif Nasution mengatakan, penerimaan CPNS di Sumut tahun ini terdiri atas 20 kabupaten, dan lima kota.

Adapun ke-20 kabupaten yang membuka penerimaan CPNS, yakni Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Tanahkaro, Tapanuli Tengah, Asahan, Toba, Humbanghasundutan, Samosir, Mandailingnatal, Batubara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara.

"Kota yang membuka penerimaan CPNS tahun ini adalah Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tebingtinggi, dan Padangsidimpuan," ungkap Faisal, Selasa (29/6).

• FORMASI CPNS Humbahas - Pemkab Humbahas Merekrut 17 CPNS dan 227 PPPK

• INFO CPNS TERBARU Rincian Jumlah Formasi CPNS Kemenkumham 4.558 Orang, Cek Selengkapnya

Sementara sisanya, yakni delapan kabupaten/kota lainnya beserta Pemprov Sumut tidak membuka formasi penerimaan CPNS tahun ini.

Delapan kabupaten dan kota tersebut, yakni Pemko Gunungsitoli, Pemkab Pakpakbharat, Pemkab Dairi, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemko Sibolga, Pemko Tanjungbalai, dan Pemkab Simalungun.

Beberapa waktu lalu, Faisal menyebut, yang melatarbelakangi Pemprov Sumut tidak membuka penerimaan CPNS tahun ini, bukan disebabkan soal ketiadaan anggaran.

"Kalau CPNS Pemprov Sumut tidak ada pengadaan tahun ini. Sebab, tahun lalu (2020) kita tidak masukkan di e-Formasi. Ada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang belum terpenuhi.  karena ada nomenklatur baru," kata Faisal, awal Juni lalu.

Baca juga: Maling Nyaris Adu Tembak Dengan Petugas Usai Curi Pistol Polisi di Medan Helvetia

Baca juga: DULU Merintih Kelaparan, Kini Artis Ini Kaya Raya Berkat Bisnis Kecantikan

Namun, Pemprov Sumut pada tahun ini merekrut Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 682 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemprov Sumut TA 2021.

Dalam surat, yang ditandatangani Menpan RB Tjahjo Kumolo tersebut, tertulis bahwa rincian penerimaan PPPK di Pemprov Sumut 10.991 formasi. Seluruhnya untuk tenaga pengajar (guru).

Medan Buka 2.527 Formasi

Pemerintah Kota Medan, berdasar Surat Keputusan (SK) Kemenpan RB Nomor 873 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 akan membuka 2.527 formasi CPNS dan PPPK.

Jumlah ini tak jauh beda dari usulan yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan untuk formasi CPNS dan PPPK yang berkisar 2.800.

Rincian 2.527 formasi tersebut 2.324 formasi untuk PPPK, dan 203 formasi untuk CPNS. Kemarin yang kami usulkan jumlahnya pun mendekati, 2.500 untuk PPPK, dan 350 untuk ASN.

Yang diterima Kementrian jumlahnya 2.527 keseluruhan," ujar Kepala BKDPSDM Kota Medan, Muslim Harahap, Senin lalu.

Ia menambahkan, dari 2.324 formasi PPPK, 2.276 di antaranya untuk tenaga guru, dan sisanya 48 formasi ditujukan untuk tenaga kesehatan.

“Sedangkan untuk CPNS, 203 formasi itu untuk tenaga teknis. Tapi, walaupun tenaga teknis, tenaga teknisnya untuk ditempatkan di rumah sakit.

Artinya, tenaga teknisnya juga untuk ditempatkan di bidang kesehatan,” ujarnya.

Muslim menuturkan, saat ini kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas bagi Pemko Medan.

Baca juga: Suka Duka Fadjroel sebagai Penyambung Lidah Presiden, Saya Bicara Setelah Jokowi Bicara

Baca juga: WALI Kota Bobby Nasution Pastikan Akan Bangun Jembatan Sicanang Tahun Ini

Hal itu dilihat dan direspons langsung oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenpan RB, dengan memberikan formasi untuk tenaga guru dalam jumlah besar melalui jalur PPPK, yakni sebanyak 2.276 formasi.

“Kita ini sangat butuh tenaga guru. Mayoritas yang kita butuhkan itu tenaga guru SD, sisanya untuk guru SMP sederajat,” ujarnya.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, Pemko Medan membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan profesional di faskes-faskes untuk menangani penyebaran Covid-19.

“Jadi untuk tenaga kesehatan, dari jalur PPPK itu dibuka 48 formasi. Itu rata-rata untuk perawat. Sedangkan untuk CPNS, tenaga teknisnya untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” katanya.

Ia menambahkan, telah menyampaikan hal ini kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan lewat surat BKDPSDM Kota Medan dengan Nomor 563/BKD/2021 pertanggal 10 Mei 2021 perihal Laporan Rincian Penetapan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Deliserdang juga membuka lowongan CPNS pada 2021.

Jumlah formasinya 2.875 orang. Formasi tersebut terdiri atas 2.806 orang tenaga guru (PPPK), 61 orang tenaga kesehatan, dan delapan tenaga teknis.

Seleksi Kompetensi

Kepala  Bidang Pengadaan, Pensiun, Data dan Informasi Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Toba Rudianto Sinaga menjelaskan tahapan proses pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK.

"Berdasar surat yang kami terima dari Kemendikbudristek, pendaftaran peserta CPNS dan PPPK guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu https://sscasn.bkn.go.id," ujar Rudianto Sinaga, Jumat lalu.

Ia menambahkan pelamar yang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, tapi tetap ada pengeculian.

“Peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali,  guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu, guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu, guru penjasorkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa, dan guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seleksi CPNS dan PPPK guru tahun 2021 meliputi sejumlah tahapan.

"Seleksinya meliputi administrasi dan kompetensi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasar kriteria calon guru PPPK," sambungnya.

Ia juga menjelaskan sejumlah berkas yang digunakan untuk seleksi administrasi, karena verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek.

"Verifikasi administrasi dilakukan bedasar pada linieritas sertifikasi penyidik dan/atau kualifikasi pendidikan. Jika, sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linieritas kualifikasi pendidikan," lanjutnya.

Baca juga: KONDISI KPK Setelah Berduka karena Seorang Penyidik Meninggal, Terkini 113 Pegawai Positif Covid-19

Baca juga: Genose Diusulkan Dihapus, PT KAI Sumut: Tunggu Keputusan Dari Kementerian Perhubungan

Ia juga menuturkan bahwa seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi PPPK guru.

"Tes kompetensi PPPK guru meliputi kompetensi dan wawancara. Materi tes kompetensi terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultural.  Tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode computer assisted test  dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19," sambungnya.

Sebanyak 882 formasi PPPK guru dibagi menjadi tiga bagian, yakni guru kelas, guru agama, dan guru penjasorkes.

Untuk CPNS, sebanyak 166 orang dibagi menjadi dua bagian, 68 orang sebagai tenaga kesehatan, dan 98 orang sebagai tenaa teknis," lanjutnya. (ind/cr3/cr14)