Debat Paslon, Calon Bupati Toba Darwin Siagian Pastikan Tidak Ada Lagi Pungutan Liar dan KKN

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Debat Pilkada Kabupaten Toba berlangsung Senin (30/11/2020). Dalam debat tersebut, panelis mengajukan sebuah pertanyaan perihal kredibilitas kepemimpinan Darwin Siagian dan Hulman Sitorus.

Seorang panelis, Febrina Permata dalam debat mengatakan, sebagai pelaksana kebijakan, salah satu cara mengatasinya adalah menciptakan kepemimpinan yang bersih dan berwibawa. Dirinya meminta tanggapan paslon tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana strategi konkrit yang dilakukan untuk menciptakan kepemimpinan yang bersih dan berwibawa.

Terkait pertanyaan tersebut, Darwin mengatakan, kepemimpinan yang bersih dan berwibawa harus dimulai dari diri sendiri, sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Setelah itu baru bisa menurun ke bawah. Sehingga seluruh aparat baik itu SKPD, baik itu camat, baik itu kepala desa akan bisa menjadikan Toba menjadi pelayanan yang benar-benar terhindar dari pungutan liar kemudian termasuk juga budaya amplop yang memang selama ini mungkin masih saja ada terjadi.

Darwin berharap, ke depannya pungutan liar bisa dikikis di Kabupaten Toba.

"Kita yakinkan bahwa hal seperti itu akan kita kikis dari Toba. Sehingga ke depan, perubahan tetap terjadi agar maju dan bisa juga untuk bersaing dengan kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba," katanya.

Hulman Sitorus selalu calon Wakil Bupati menimpali pernyataan Darwin Siagian.

Baca juga: Gelar Debat Pilkada Kabupaten Toba 2020, KPUD Pastikan TPS Sehat dan Aman

"Selain yang disampaikan Pak Darwin tadi, yang sudah kami terapkan dan akan semakin ditingkatkan lagi  inovasi aplikasi-aplikasi sistem teknologi. Kita, tiga tahun terakhir sudah menerapkan rencana pembangunan dan yang terakhir kita juga melayani perizinan dan administrasi dengan dukungan digital," kata Hulman Sitorus.

Mendengar paparan dari Darwin Siagian, Poltak Sitorus memberikan penjelasan bahwa dirinya mencatat adanya tindak korupsi di masa jabatan Darwin Siagian dan Poltak Sitorus.

"Dari catatan kami, ada tujuh pejabat bapak yang pernah berkasus. Dari hasil penilaian 16 Pemda, Kabupaten Toba terpuruk di posisi 11, dengan nilai 27,12. Ini saya kirayang harus diperbaiki,"

Terkait "tudingan" Poltak. Darwin Siagian mengatakan, dalam waktu empat tahun ke depan, semua pihak berharap agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi sehingga akan terjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Sehingga kita bisa membangun Toba ke depan yang lebih maju yang lebih bermartabat serta berdaya saing terhadap masyarakat di Sumatera Utara," kata Darwin Siagian. (cr3/tribun-medan.com)