Sejumlah Kades dan Kadus Datangi Kantor Camat, Mengaku Jadi Tumbal Penyaluran BST Kemensos

Ke mana harus mengadu atas bola panas dari bantuan Kemensos yang diterima masyarakat, seolah-olah kami yang bersalah

Tayang:
Editor: Salomo Tarigan
TRI BUN MEDAN/Mustaqim Indra Jaya
Sejumlah kades, perangkat desa dan kadus di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan pada Kamis (14/5/2020) mendatangi camat untuk mengadukan tudingan yang mereka terima dari masyarakat setelah bantuan sosial tunai (BST) Kemensos turun di desa mereka. 

TRI BUN-MEDAN.com, KISARAN - Sejumlah kepala desa (kades), perangkat desa dan kepala dusun (kadus) pada Kamis (14/5/2020), secara serentak mendatangi kantor Kecamatan Buntu Pane, demi bertemu dengan camat Eric Yudhistira Nugraha.

Para kades dan kadus di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan itu ingin mengadukan tudingan masyarakat yang menilai mereka tidak adil dalam melakukan pendataan.

Sebab kini berbagai kecaman harus diterima pada kades, perangkat desa dan kadus setelah dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos diterima masyarakat.

"Kami kemari sebagai wujud solidaritas kami atas ketidakadilan hak-hak kami sebagai kades, perangkat desa dan kadus. Kami pemerintah desa dan kadus, ke mana harus mengadu atas bola panas dari bantuan Kemensos yang diterima masyarakat, seolah-olah kami yang bersalah," kata Heri, Kamis.

Padahal, menurut Heri, para kades, perangkat desa dan kadus hanya diminta untuk mendata warganya yang terdampak pandemi covid-19.

Ia memastikan pemerintah desa dan kadus tidak mengetahui sama sekali masyarakat yang akhirnya mendapat BST dari Kemensos selama tiga bulan berturut-turut, senilai Rp 600 ribu per bulan.

Terlebih pencairan dananya hanya bisa dilakukan masyarakat melalui PT Pos Indonesia dan beberapa bank BUMN.

"Kondisi itu dimanfaatkan orang tidak bertanggung jawab, mengumpulkan warga meminta kami turun dan menyebut kami sebagai penghianat masyarakat. Kami diserang setelah bantuan Kemensos turun. Kalau itu jadi polemik, silakan bantuan itu dikembalikan. Jangan libatkan kami, ini seakan kami sebagai tumbal," sebutnya.

Diketahui, setelah bantuan Kemensos turun, muncul riak-riak di masyarakat. Sebab usai didata, faktanya tidak seluruhnya menerima bantuan sosial tunai tersebut.

Ditemukannya Virus Terbaru, Bagaimana Virus Corona Berevolusi? Simak Penjelasannya Berikut

Sehingga akhirnya masyarakat justru menyalahkan kades, perangkat desa dan kadus.

"Seharusnya masyarakat diberi tahu, bila tidak dapat bantuan dari Kemensos, nanti akan dapat bantuan dari propinsi, bila tidak masih ada bantuan dari Pemkab dan desa. Yang jelas kami hanya mendata," tambah Kades Perkebunan Sei Silau, Legiman.

5 Khasiat Kunyit, Cegah Kanker, Mengobati Sakit Lambung hingga Mencegah Diabetes

Pemprov Sumut Dituding Ambil Untung Miliaran Selisih Harga Sembako, Ini Penjelasan Kepala BPBD

Pemprov Sumut bantah adanya kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 1.321.426 Kepala Keluarga (KK) terdampak wabah virus Corona atau Covid-19.

Muncul pula tudingan, Pejabat Pemprov diduga mengambil kesempatan melakukan mark up pada setiap pengadaan barang dan jasa untuk penanganan wabah virus Corona di 33 kabupaten/kota.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut, Riadil Akhir Lubis lantas membantahnya.

Termasuk soal tudingan ambil untung di balik selisih harga pengadaan sembako itu.

Disebutkannya, tidak ada aksi ambil untung.

"Tidak ada mark up," ujarnya.

Ia merinci harga sembako sebesar Rp 225.000 per paket per kepala keluarga (KK), sebagaimana yang ditetapkan, yakni beras 10 kg Rp 112.000, minyak goreng 2 liter Rp 28.000, gula 2 kg Rp 37.000 dan 
mi instan 20 bungkus Rp 48.000.

"Total semuanya Rp 225.000 per paket bantuan untuk setia KK," jelas Riadil.

Harga masing-masing per jenis bahan sembako itu, menurut Riadil adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga satuan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan survei harga di pasaran, seperti pasar tradisional, grosir dan di pusat perbelanjaan.

Lebih lanjut disebutkan Riadil, tidak ada secara khusus dianggarkan untuk keuntungan, biaya packing dan pengangkutan bagi perusahaan-perusahaan yang diminta menyediakan paket sembako itu.

Dikatakan Riadil, ada puluhan perusahaan terlibat dalam penyediaan sembako itu dari kabupaten/kota. Tujuannya agar ada pemerataan pertumbuhan usaha.

"Karena prinsip pengadaan kan harus juga menguntungkan ekonomi," sebut Riadil.

Riadil mengatakan, ada 16 kabupaten/kota di Sumut yang meminta bantuan sembako dalam bentuk transfer dana. Kemudian 17 kabupaten/kota meminta dalam bentuk sembako.

"Namun data ini data dinamis, karena biasanya berubah-ubah, hari ini kabupaten minta uang aja, besok sembako, berubah-ubah dan dinamis," sebutnya.

Dan nantinya 16 kabupaten/kota yang meminta transfer dana, tetap harus dibelanjakan dalam bentuk sembako. Kemudian harga per jenis sembakonya, tetap mengacu pada yang ditetapkan provinsi.

Namun bilamana harga per jenis sembako lebih tinggi daripada harga yang ditetakan provinsi, maka 16 daerah itu harus menambahi biayanya.

"Yang dari provinsi itu harga maksimal. Jika mereka (daerah) mau nambah, itu kreasi mereka dan disilahkan. Namanya juga bantuan," sebut Riadil.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Sumut memberikan bantuan sembako JPS kepada 1.321.426 KK terdampak covid-19 di 33 kabupaten/kota di Sumut.

Setiap KK penerima, mendapatkan bantuan bahan pokok berupa beras, gula, minyak makan dan mi instan senilai Rp 225.000.

Syarat Mike Tyson vs Tyson Fury, Pertandingan yang Diajukan Promotor Bob Arum

Anggaran total Rp 297.320.850.000 disiapkan Pemprov Sumut untuk bantuan JPS bahan pokok ini.

Anggaran itu bersumber dari refocusing anggaran penanganan covid-19 Sumut tahap I sebesar Rp 502,1 miliar.

Adapun jumlah penerima 1.321.426 KK itu ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah disepakati kepala daerah masing-masing kabupaten/kota.

Sebelumnya, Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumut, Hendra Hidayat, mengatakan, kebocoran itu Rp 11.000 per paket, sehingga jika dikalikan 1.321.426 KK, maka total kebocoran Rp 14,535 miliar.

Menurut Hendra Hidayat, nilai selisih Rp 11.000 per KK itu diperoleh dari harga per paket sembako JPS Pemprov Sumut Rp 225.000 dengan harga pasar Rp 214.000.

Tudingan itu pun diarahkan Hendra Hidayat ke Pemprov Sumut.  

Tak ketinggalan, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra, Aulia Rizki Agsa, mengatakan selisih itu memang ada dan itulah yang dibagi-bagikan kepada pejabat.

5 Khasiat Kunyit, Cegah Kanker, Mengobati Sakit Lambung hingga Mencegah Diabetes

PENYEBAB Gaya Rambut Virus Corona Jadi Tren di Afrika, Dilambangkan Cabang Kepang

(ind/wen/tri bun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved