Kenaikan Harga BBM
PDI Perjuangan Dukung Sikap PKS
Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan Presiden SBY lah yang berwenang menentukan nasib PKS dalam mitra koalisi pemerintah.
Sikap Pramono ini senada dengan pernyataan beberapa politisi PKS sebelumnya. "Maka dalam sistem ini, sepenuhnya ada di Presiden, bukan pada Setgab atau yang lain," ujar Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4/2017).
Pramono menjelaskan tentang sikapnya itu. Menurutnya, dengan sistem politik di Indonesia adalah presidensial, maka kewenangan sepenuhnya ada pada Presiden, termasuk nasib PKS yang disebutkan kerap berseberangan dengan pemerintah dan parpol koalisi lainnya.
Nasib PKS bukan ditentukan oleh Setgab, mengingat wadah parpol koalisi itu terbentuk setelah Presiden SBY terpilih.
"Kalau Presiden merasa nyaman bekerja sama dengan menteri-menteri dari PKS, yah monggo saja, silakan (lanjutkan). Tapi, kalau merasa tidak nyaman, yah presiden bisa ambil tindakan untuk itu. Jadi, tidak bisa diserahkan ke Setgab, sepenuhnya kewenangan presiden," ujarnya. (Abdul Qodir)
