PKS Ikut Tolak Rencana Kenaikkan BBM

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap pada pendiriannya menolak usul pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar Rp1.500 per liter. Atau, naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter.

Kepastian ini disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Idris Lutfi kepada tribun, usai rapat kerja dengan Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, dan jajaran BPH Migas, di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012). "PKS sampai sekarang masih tetap menolak, tidak setuju kenaikkan BBM. Waktu di Setgab kami juga tegas katakan menolak," kata Lutfi.

PKS adalah anggota Setga Koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono yang masih berkeras hati, menolak kenaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara partai lainnya, Golkar, PKB, PAN mendukung langkah pemerintah. Yang tentunya, didukung oleh Partai Demokrat sebagai pendukung utama pemerintahan SBY-Boediono.

Lutfi menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi tidak memiliki dasar. Dasar naiknya harga minyak dunia, menurutnya itu hanya bersifat sementara dan tidak terus demikian.

"Alasan menaikkan apa? Harga minyak dunia naik? Sekarang saya tanya, apa ada yang bisa memastikan harga minyak dunia naik atau turun terus? Minyak itu tidak bisa ditebak. Bisa jadi sebentar lagi turun dia. Begitu kondisinya, terus saat turun lagi bagaimana?" Lutfi mempertanyakan.

PKS, katanya lagi, kemudian berharap kepada pemerintah untuk menakut-nakuti harga minyak dunia naik hanya untuk mengambil langkah menaikkan harga BBM subsidi. Ia juga meminta agar pemerintah transparan mengenai besaran premium yang diimpor, kemudian berapa harga yang diimpor maupun diekspor.

"Kalau pemerintah mau jujur, transparanlah kita dengan hitung-hitungan itu semua. Yakni pendapatan dari impor-ekspor, ladang kita berapa dan segala potensinya berapa, impor premium itu berapa, dan sebagainya. Sampaikan semua," tandasnya.

PKS pun tidak akan menghalang-halangi pemerintah untuk menjalankan kebijakannya tersebut.
"Toh kita tidak menghalang-halangi. Kita hanya mengatakan tidak setuju. Dan saya yakin pemerintah akan jalan, dan cukup dukungan politik untuk menjalankan. Silahkan saja. Kita tidak ngotot kok. Dan kita tidak akan sampai menggagalkan sidang. Hanya kami tidak setuju," Lutfi memastikan.